Bintang Zaman

Hasyim Muzadi Tokoh Multifacet (2)

Sosoknya bersahaja, kepribadiannya multifaset: kiai, intelektual, juga politisi. Sebagai kiai  sampai diamanahi memimpin organisasi menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sebagai intelektual, dunia mengenalnya dengan reputasi global. Beliaupun dipandang pemersatu lintas agama, salah satunya ditunjukkan bagaimana pada masa beliau memimpin, kantor PB NU menjadi ‘kantor lintas agama’. Dan sebagai politisi, dengan perbawa dan kharismanya ia bukan hanya berkiprah pada level nasional bahkan melesat mengglobal. Jangan tanya kiprahnya di dalam negeri, tak hanya bersuara keras menyergah penggerogotan NKRI, juga pada perilaku koruptif yang akut di dalam negeri.

Lebih Awal dari KPK

NU-Muhammadiyah, cukup lama menegang, terutama pada momen pelengseran Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2001. Tokoh Muhammadiyah yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN),  Amien Rais, dipandang oleh orang NU sebagai salah seorang biang penggulingan Gus Dur. Saat itu Amien Rais menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Amien Rais pula yang memimpin sidang istimewa MPR. Merebak pula persepsi publik, adanya perbedaan persepsi fiqih di antara kalangan NU dan Muhammadiyah, terutama di akar rumput, bahkan muncul sejak dua organisasi massa itu didirikan. Perbedaan itu menajam biasanya ketika penentuan perayaan Idul Fitri.

Ketika Kiai Hasyim menjadi Ketua Umum PBNU, dua hal itu: Soal pertama,  Amien Rais (sebagai tokoh Muhammadiyah) biang pelengseran Gus Dur. Soal kedua,  adanya perbedaan orientasi fikih Muhammadiyah dan NU. Dua hal itu, sama sekali tidak menghalangi sinergitas NU dengan Muhammadiyah. Melalui proses cukup berliku, NU-Muhammadiyah pun bisa menandatangani nota kesepahaman pada tahun 2002, keduanya bersama memerangi korupsi. Kyai Hasyim menilai, kejahatan korupsi sudah merata. NU-Muhammadiyah, 1,5 tahun sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk, sudah melihat gerakan moral agar Indonesia yang dicengkeram korupsi akut ini segera memiliki lembaga anti korupsi. “Jadi yang sulit di Indonesia bukan mencari koruptor tapi mencari orang yang tidak korupsi. Begitu juga kalau sudah ketemu koruptor, yang sulit juga pembuktiannya,” kata Hasyim.

Pandangan lugas Kiai Hasyim ini, pemberantasan korupsi saat itu terkesan tidak dirancang secara serius, sehingga tidak berjalan secara sistematis dan tidak jelas target yang ingin dicapai. Kiai Hasyim menganalogikan korupsi di Indonesia dengan hutan lebat yang isinya pepohonan besar. Untuk membabat habis pepohonan itu tentu tidak cukup dengan menggunakan silet, tapi harus menggunakan mesin pemotong besar yang mampu membabat pohon sebesar apapun.

Karena itu, menurutnya pemberantasan korupsi tidak cukup diserahkan pada institusi ad hoc bernama KPK. Lagi pula yang dihadapi KPK hanya kasus-kasus kecil, sulit bekerja untuk menghadapi kekuatan yang sarat nuansa politik.

“Makanya, yang sekarang tertangkap sebenarnya koruptor yang apes saja. Pemberantasan korupsi seharusnya menjadi suatu gerakan yang berlangsung serentak di bawah kendali Presiden, bukan diserahkan pada satu komisi,” kata Kyai Hasyim. Kini dalam hari-hari dekat ini, kita mendengar fenomena pelemahan KPK. Dengan dalih Tes Wawasan Kebangsaan, 75 orang pegawai negeri sipil (PNS) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam asesmen dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sudah pasti, kalau langkah itu menjadi sesuatu yang disesalkan publik.

Go Internasional

Berbeda dengan pemimpin NU sebelumnya yang masih berorientasi pada penguatan jam’iyah dan persoalan Nasional. NU zaman Kiai Hasyim membuka diri untuk berkontribusi pada persoalan dunia internasional, seperti penanggulangan terorisme, resolusi konflik, isu lingkungan, dan perdamaian.

Kyai Hasyim memperluasnya jaringan internasional dengan membuka Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU di sejumlah negara, seperti Australia, Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan beberapa negara Timur Tengah.

Setelah PCI berdiri, Kiai Hasyim bersama Menteri Luar Negeri kala itu, Nur Hassan Wirajuda mendirikan International Conference of Islamic Scholars (ICIS) pada Februari 2004. Itu dilakukan untuk menguatkan pemikiran moderat Islam dengan slogan ‘Islam Rahmatan Lil Alamin’.

Tak kurang dari Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani berdirinya ICIS.

Temtang ICIS sendiri, ada tiga alasan pendorong Kyai Hasyim mendirikannya: Pertama, momentum perubahan hubungan politik dan suhu ketegangan antara Islam dengan Barat setelah tragedi serangan terorisme 11 September 2001 atau 9/11 di Amerika Serikat. Kedua, kampanye Amerika melawan terorisme yang secara langsung berimbas pada posisi hubungan antara Barat dengan dunia Islam. Ketiga, keberadaan ICIS juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan nilai-nilai Pancasila ke dunia. Dibelakang hari, pertimbangan Kyai Hasyim ini menjadi sikap global. ICIS sendiri sudah menjadi lembaga internasional yang terdaftar di Organisasi Konferensi Islam (OKI), Liga Muslim Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam biografi Ahmad Hasyim Muzadi, tersebutlah, dari tangan dan dari kepemimpinannyalah nawaitu mendidik para santri bertekun menjadi orang alim yang menguasai dan memahami al-Quran, lahir. Gagasan memberikan pendidikan tinggi formal pada  para hafidz itu, adalah gagasan Hasyim yang kata Arif Zamhari, ide genuine. Hal itu didasari oleh kelangkaan para ulama penghafal al-Quran di Indonesia. Diantara setumpuk kisah hebat beliau, dunia mengenalnya sebagai guru dengan “mahkota yang akan diberikan para santri itu kelak di surga” karena ketekunannya mendidik para penghafal al-Quran. Sekurang-kurang ada 22 orang santri, sebagian dari 120 orang santri yang belajar dan menempuh pendidikan Kulliyatul Quran di pesantren Al-Hikam. Sebagai syarat untuk dapat belajar di Sekolah Tinggi Kulliyatul al-Quran Depok, mereka harus hafal 30 juz. Hasyim sendiri yang berikhtiar mengupayakan para santri memperoleh beasiswa.

Diceritakan, bahkan Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara membesuk Kyai Hasyim saat beliau dirawat di Malang. Saat itu kondisi Kyai Hasyim sudah tidak bisa berbicara dengan jelas kepada Presiden. Melihat kondisi demikian, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk mengirim dokter terbaik istana untuk menangani Kyai Hasyim. “Dengan alasan sudah ditangani sejak awal oleh dokter dari Malang, Ibu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kebaikan dan tawaran Bapak Presiden Jokowi,” kenang Arif Zamhari. Dua hari setelah kedatangan Presiden Jokowi, setelah menerima telepon istrinya, Arif Zamhari menerima kabar duka: Kiai Ahmad Hasyim Muzadi berpulang, pada pukul 6.15, Kamis, 16 Maret 2017 dan dimakamkan di kawasan pondok pesantren Al Hikam Depok Jawa Barat. Innalillahi wainna ilaihi raji’un.

About the author

Iqbal Setyarso

Wartawan Panji Masyarakat (1997-2001). Ia antara lain pernah bekerja di Aksi Cepat Tanggap (ACT), Jakarta, dan kini aktif di Indonesia Care, yang juga bergerak di bidang kemanusiaan.

Tinggalkan Komentar Anda