Cakrawala

Islam: Radikal atau Kritis? (2)

Written by Iqbal Setyarso

Tujuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sejarah partai Masyumi tercantum pada anggaran dasarnya, yaitu untuk terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara RI menuju keridhaan Ilahi. Ini dapat diartikan bahwa Masyumi bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang bercorak Islam tetapi dengan memberikan kebebasan penuh pada golongan lain untuk berbuat dan memperjuangkan aspirasi politik sesuai dengan agama dan ideologinya masing–masing.

Arah Partai Masyumi

Partai Masyumi juga mendeklarasikan ideologinya pada 6 Juli 1947 dalam manifesto politiknya dengan menyebut ideologi Islam dan dikukuhkan dengan Anggaran Dasar Partai Masyumi pada Muktamar Masyumi ke-6 pada Agustus 1952.

Partai Masyumi menyatakan tekadnya untuk menjadi sebagai partai tunggal Islam, membuahkan dua jenis keanggotaan di dalam partai tersebut. Kedua jenis keanggotaan tersebut adalah anggota biasa dan anggota organisasi atau anggota istimewa. Syarat minimal usia 18 tahun untuk anggota perseorangan. Anggota istimewa Masyumi awalnya terdiri dari Muhammadiyah, NU, Perikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam.

Jumlah anggota kemudian terus bertambah dan Masyumi tetap memperluas pengaruhnya dengan mendirikan berbagai organisasi yang sifatnya otonom seperti Serikat Tani Islam Indonesia (STII), Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) yang tujuannya untuk menyaingi keberadaan Serikat Buruh Komunis dan Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII), juga pembentukan ranting – ranting hingga ke pedesaan. Pada 31 Desember 1950, Masyumi telah tercatat memiliki 237 cabang, 1080 anak cabang, 4982 ranting dan kurang lebih 10 juta anggota.

Senjakala Masyumi

Tarikan internal Masyumi begitu kuat. Beberapa pendukung awal Masyumi mulai manunjukkan ada friksi di dalamnya. Periode 1947-1952 beberapa pendukung awal Masyumi ingin membentuk partai politik sendiri, dimulai dari Sarekat Islam (yang mendirikan Partai Sarekat Islam Indonesia). Pengaruh signifikan keanggotaan Masyumi baru terjadi ketika NU keluar pada tahun 1952 karena keinginan dan kepentingan NU kurang terakomodir. Maka Muhammadiyah menjadi penggerak utama dalam partai tersebut. Pada Pemilu 1955 Masyumi mendapat perolehan suara terbanyak setelah PNI, sehingga mendapatkan 57 kursi legislatif dan 112 kursi anggota konstituante, semua itu berasal dari 10 daerah pemilihan dari total 14 daerah pemilihan yang ada.

Pada 18 September 1948, PKI memberonta di Madiun. Kejadian itu menjadi awal perseteruan Masyumi dan PKI bermula dari perang selebaran berlanjut perkelahian antara pendukung Masyumi dan Front Demokrasi Rakyat (beraliran komunis dipimpin Muso). Hubungan PKI dan Masyumi memanas. Memasuki era Demokrasi Terpimpin, hubungan PKI dan Soekarno kian erat, PKI mencoba memengaruhi Soekarno untuk membubarkan Masyumi, Muhammadiyah dan HMI karena akan menghalangi demokrasi terpimpin.

Soekarno juga ingin meniadakan partai politik sejak Oktober 1956 dan konsepsi Presiden pada 1957. Masyumi juga seringkali menentang kebijakan–kebijakan Soekarno dan mengkritiknya. Konflik antara Soekarno dan pimpinan Masyumi membuat para anggota istimewa berpikir untuk melepaskan diri, karena tidak ingin terkena imbasnya. Maka pembicaraan mengenai penghapusan anggota istimewa dimulai dan pada 8 September 1959 keanggotan istimewa secara resmi dihapus.

Multiplyer effect pun terjadi pada Masyumi. Penghapusan “keanggotaan istimewa”, ekses lanjutannya: turunnya keanggotaan Masyumi secara drastis. Pecahnya pemberontakan PRRI, yang mengeraskan disharmoni Masyumi dengan Soekarno. Pimpinan pemberontakan itu, tiga tokoh utama Masyumi: M. Natsir, Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Burhanoeddin Harahap. Konflik Masyumi-Soekarno mencapai puncaknya, pada tahun 1966 meskipun Soekarno menyatakan kepada Bernhard Dahm bahwa ia tidak dapat menyalahkan keseluruhan partai karena kesalahan beberapa orang saja, toh akhirnya Soekarno membubarkan Masyumi pada 17 Agustus 1960 dengan Keppres no.200/1960. Kemudian Masyumi menyatakan diri bubar pada tanggal 13 September 1960.

Ungkapan Retorik

Begitu berliku perpolitikan Indonesia. Sejauh itu tak terdengar suara menegasi pemimpin negeri, apalagi anti NKRI. Sepanjang sejarah, yang menonjol sikap kenegarawan para tokoh Indonesia itu. Bahwa mereka sanggup menarasikan sepenuh hati pikiran dan cita-citanya, dan siap untuk berbeda pandangan. Dari arsip lama, diketahui, bahkan Buya Hamka (saat itu aktif di Partai Masyumi) pernah ditangkap dan dijebloskan ke penjara atas tuduhan dugaan terlibat percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno dan Menteri Agama saat itu. Hal itu konon atas bisikan oknum PKI yang sangat membenci Masyumi. Sekeras itu pemicu pemenjaraan Buya Hamka, toh pada akhir hayat Buya Hamka lah yang menyalati jenazah Bung Karno. Konon atas permintaan Bung Karno sendiri.

Ada begitu kuat fakta nasionalisme para tokoh bangsa itu. Narasi pemenjaraan Buya Hamka dan tuduhan atasnya tidak main-main,  dugaan terlibat pembunuhan Presiden dan Menteri Agama! Di belakang hari, tanpa dendam Hamka menyalati Bung Karno. Tiada satupun menarasikan Buya Hamka radikal, meskipun pemenjaraan (dan tuduhan atasnya) itu tanpa persidangan.

Melompat ke masa saat ini. Jadilah “kesibukan” publik, berpikir bahwa ada “radikalisme” di sekitar kita. Narasi “radikalisme” itu begitu menonjol. Fakta yang menyeruak, pelaku (kemudian menyatakan dirinya pihak kepolisian) melawan “orang-orang baik” yang menghabiskan usianya untuk dakwah. Persepsi yang dengan luar biasa dinarasikan “pemberangusan” (hingga hari ini jawabannya menggantung di awan). Penegak hukum, penghadir rasa keadilan terus berutang jawaban. Masyarakat melek dan waras (karenanya mampu mengkritisi), terus “menggugat dalam senyap”. Sejuta mengapa menari-nari di tengah lautan persepsi dan samudera opini.

Yang dirasakan publik, ada kesibukan penanganan begitu banyak soal, kecuali ikhtiar penegakan hukum itu sendiri. “Radikalisme” menjadi kata bersayap yang punya banyak “alamat”, tergantung kata-kata itu akan didaratkan ke mana dan untuk siapa. Penantian panjang pada tumbuhnya rasa keadilan, untuk beberapa waktu ini seolah menunggu godot (judul novel dan drama yang dibesut Samuel Beckett).

About the author

Iqbal Setyarso

Wartawan Panji Masyarakat (1997-2001). Ia antara lain pernah bekerja di Aksi Cepat Tanggap (ACT), Jakarta, dan kini aktif di Indonesia Care, yang juga bergerak di bidang kemanusiaan.

Tinggalkan Komentar Anda