Cakrawala

Islam: Radikal atau Kritis? (1)

Membongkar arsip sejarah Indonesia, sejak kapan terminologi “radikal” menyeruak di Tanah Air? Dalam perbincangan di Karni Ilyas Club dikatakan oleh narasumbernya: Felix Siauw, narasi radikalisme adalah soal baru. Narasi itu baru muncul – sekitar tahun 2004.  

Adalah Masyumi, pada awal Indonesia Merdeka, partai politik Islam terbesar yang berdiri selama era demokrasi liberal di Indonesia pada kurun waktu 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959, saat di mana Presiden Soekarno mendasarkan pemerintahannya berdasarkan UUDS  (Undang – Undang Dasar Serikat) 1950. Kedudukan umat Islam di Indonesia pada bulan–bulan pertama pasca proklamasi kemerdekaan secara politis tidak terlalu menggembirakan. Meskipun ia  (Masyumi) menjadi salah satu partai Islam yang berdiri pada awak-awal kemerdekaan Indonesia dan pernah terlibat dalam pemerintahan.

Dengan begitu Masyumi ikut dalam azas politik di Indonesia. Masyumi bisa dikatakan hadir menyalurkan aspirasi rakyat muslim pada saat itu, bahkan dapat mempersatukan hampir semua organisasi – organisasi Islam di Indonesia. Menurut M. Natsir, salah satu tokoh Masyumi pada waktu itu, Islam dipandang bukan sekadar dipandang sebagai agama, melainkan suatu falsafah hidup yang tidak dapat memisahkan antara agama dan politik.

Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)

Menurut historisnya, Masyumi bermula dari MIAI – suatu badan federasi untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang dibentuk pada 18-21 September 1937. MIAI mewadahi berbagai kegiatan pun menjadi wahana yang menyatukan umat Islam di Indonesia dalam menghadapi berbagai siasat politik Belanda seperti: UU perkawinan dan wajib militer. MIAI terus berkegiatan dengan lancar hingga Jepang masuk ke Indonesia. KH. Hasyim Asy’ari tokoh pertama yang ditangkap Jepang (karena menolak ritual seikerei [membungkuk ke arah matahari terbit untuk menghormat kepada Kaisar Jepang]).

Penangkapan KH. Asyim Asy’ari memicu aksi protes yang massif. Setelah itu, Jepang akhirnya membebaskan beliau dan mulai mengubah kebijakan politik terhadap umat Islam yang ada di Indonesia. Jepang hendak menjadikan Islam di Indonesia sebagai bagian dari politik perang yang disebut Lingkaran Kesejahteraan Bersama Asia dan karena itu memberi izin pada MIAI untuk tetap beroperasi pada 13 Juli 1942.  Lambat laun anginpun berubah, Jepang mulai memandang MIAI sebagai ancaman karena berbagai aktivitasnya, Sehingga pada 24 Oktober 1943 MIAI dibubarkan (setelah Muhammadiyah dan NU diizinkan untuk kembali beraktivitas sebulan sebelumnya).

Masyumi Berdiri

24 Oktober 1943 Jepang juga yang mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia/ Masyumi sebagai strategi  mengendalikan umat Islam di Indonesia. Jepang perlu organisasi yang dapat menggalang dukungan dari masyarakat Indonesia terutama umat Islam. Usaha serupa pernah didukung kaum nasionalis di Pusat Tenaga Rakyat (Putera) namun mengalami kegagalan, lalu Jepang mendirikan Masyumi. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, Masyumi belum menjadi sebuah partai politik tetapi menjadi federasi dari empat organisasi Islam yang diizinkan yaitu Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam Indonesia.

Kemudian barulah, pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengusulkan adanya pembentukan organisasi resmi sebagai pembantu presiden tetapi memiliki fungsi sebagai partai dan parlemen, yang kelak akan dikenal sebagai Komite Nasional. Bersamaan dengan itu, Soekarno juga ingin membentuk partai tunggal yaitu Partai Nasional Indonesia sebagai motor perjuangan rakyat di lapangan dalam segala situasi. Para tokoh lain yang menginginkan kehidupan berdemokrasi menentang keras ide tersebut. Muhammad Sjahrir kemudian berusaha mengumpulkan dukungan dari anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) agar mengeluarkan tuntutan supaya Komite Nasional dirombak hingga memiliki kekuatan legislatif.

Sekitar 50 orang dari 150 anggota KNIP menyambut positif usulan Syahrir.  Soekarno setuju usul Sjahrir lalu menerbitkan Maklumat Negara Republik Indonesia no.X ditandatangani Wapres Mohammad Hatta,  16 Oktober 1945. Sistem parlementer mulai dilaksanakan dan membuka kesempatan partai – partai politik untuk turut serta di legislatif. Suara terbanyak akan mendominasi kabinet. Pada 3 November 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang isinya merupakan anjuran untuk mendirikan partai politik. Rakyat Indonesia menyambut antusias – termasuk umat Islam, yang disusul dengan  digelarnya Kongres Umat Islam Indonesia pada 7-8 November 1945 di Yogyakarta. Tak kurang lima ratus tokoh dan utusan hadir Kongres itu. Pada 7 November 1945 diumumkanlah kesepakatan para peserta Kongres untuk membentuk partai politik Islam, dinamakan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi. 

About the author

Iqbal Setyarso

Wartawan Panji Masyarakat (1997-2001). Ia antara lain pernah bekerja di Aksi Cepat Tanggap (ACT), Jakarta, dan kini aktif di Indonesia Care, yang juga bergerak di bidang kemanusiaan.

Tinggalkan Komentar Anda