Mutiara

Bayang-Bayang Allah di Muka Bumi

Makin banyak tokoh besar, yang nyata maupun yang legenda, dalam silsilah, makin besar martabat sang raja penguasa. Mengapa ia disebut bayang-bayang Allah di muka bumi? Meski mempunyai kekuasaan absolut, mereka wajib menjalankan syariat.

Sultan Jawa Al-Malik Az-Zahir. Dialah penguasa yang paling hebat dan terbuka. Ia juga pencinta ulama. Meski tak henti-hentinya berperang , ia seorang yang rendah hati. Ia selalu jalan kaki ke masjid untuk salat Jumat. Usai salat, Sultan menikmati diskusi dengan sejumlah ulama.

Namun, di Jawa sebenarnya tidak ada penguasa yang bernama itu. Ibnu Batutah (Ibn Baththuthah), yang menulis laporan itu, tidak pernah menjejakkan kakinya di pulau ini. Jawa yang dimaksudkan penjelajah Muslim terbesar itu adalah Samudera Pasai, yang ia kunjungi pada 1345. Ia memang menyebut Sumatera “Jawa”, seperti halnya Marco Polo menyebutnya “Jawa Kecil’.

Hanya, berbagai kesaksian sejarah yang lebih kemudian memperlihatkan bahwa berita Ibnu Batutah tentang raja yang dikelilingi ulama itu merupakan kabar awal terbentuknya sebuah tradisi kesultanan maritim Islam di Nusantara. Yang menarik, awal masa berdirinya kerajaan Islam di wilayah ini ditandai tidak saja oleh usaha konsolidasi kekuasaan, tetapi juga, lebih penting, keterlibatan sang raja dalam pengembangan ilmu agama serta penyebaran kesadaran kosmopolitanisme kultural Islam.

Memang, konversi secara massif penduduk Asia Tenggara  kepada Islam (juga Kristen), seperti diungkapkan Anthony Reid (1999), terjadi di “masa perdagang” (the age of commerce) sesudah itu, dimulai sekitar 1400 dan mencapai puncaknya pada 1570-1630. Reid menyebut “konversi massal” (lebih seperdua penduduk Asia Tenggara menjadi Islam dan Kristen) itu sebagai “revolusi keagamaan”.

Setelah Samudera Pasai, berbarengan dengan boom ekonomi sebagai berkah perdagangan bebas, muncul berbagai entitas politik islam di berbagai wilayah Nusantara. Kerajaan-kerajaan baru ini, menurut sejarawan Azyumardi Azra (1999), sebenarnya kelanjutan saja dari entitas politik masa pra-Islam. Sultan punya kedudukan sangat tinggi, sementara rakyat hanya diletakkan dalam posisi sahaya. Raja hanya bertanggung jawab kepada Tuhan dan rakyat diminta patuh kepada raja, baik sang raja alim maupun zalim. Meski rakyat boleh menganggap raja zalim musuh Allah. Mereka tidak boleh memberontak. Raja adalah zillullah fil ‘alam, bayang-bayang Allah di bumi. Banyak penguasa Malaka dan Aceh menyandang gelar ini.

Tapi, gelar raja-raja Islam di Nusantara, kata Azra, bukan melulu pemberian guru sufi pengelana  seperti yang disandang Al-Malik Az-Zahir di muka, yang didapat dari Syekh Isma’il. Bahkan, ada yang mengusahakan sendiri gelar itu dari penguasa politik dan keagamaan di Timur Tengah. Termasuk Pangeran Rangsang, pendiri Mataram yang lebih bercorak Jawa ketimbang Islam, yang kemudian lebih dikenal sebagai Sultan Agung. Bahkan, belakangan, Amangkurat IV (1719-1724) merasa perlu menambahi namanya dengan kalipatulah (khalifatullah, wakil Tuhan). Jadilah dia “Prabu Mangku-Rat Senapati Ingalaga Ngabdu-Rahman Sayidin Panatagama Kalipatulah”.

Itu belum cukup. Hampir seluruh raja Muslim Melayu mendakwakan (claim) diri mereka keturunan tokoh-tokoh besar tertentu. Banyak yang membuat garis nasab sampai ke Iskandar Zulkarnain, juga Nabi Khidir. Hal yang sama juga ditempuh raja-raja Jawa-Islam. Makin banyak tokoh besar, banyak yang nyata maupun yang legenda, dalam silsilah, makin besar martabat sang raja.

Karena orang Jawa berpikir sinkretis, memadukan budaya hindu dan budaya Islam, kata Soemarsaid Moertono (1985), silsilah sang raja pun dibuat ganda: sejarah kiri (pagiwa) dan sejarah kanan (panengen).  Sejarah kanan dimulai dari Nabi Muhammad, diturunkan ke Putri Campa dan putranya, Sunan Ampel, kemudian Pangeran Pekik dari Surabaya yang kawin dengan kakak Sultan Agung, dan putrinya melahirkan anak yang kemudian menjadi Amangkurat III, dan seterusnya. Sementara itu, sejarah kiri lebih panjang, dimulai dari Nabi Adam dan Nabi Sis, lewat para dewa Hindu sampai ke raja pertama Jawa, Sewala Cala.

Seperti di berbagai entitas politik Muslim di Timur Tengah, warga masyarakat politik di tanah Melayu juga disebut ra’iyah atau ra’yat (rakyat). Mereka yang digembalakan ini di hadapan penguasa menyebut diri sendiri “patik” atau “hamba”. Kekuasaan para sultan kemudian diperkukuh lagi melalui konsep “daulat”. Berbeda dengan makna aslinya, yaitu berputar, beralih, berganti, memilih, atau menunjuk seseorang menggantikan yang lain, menurut  Azra, di Nusantara kata ini berarti kekuatan dan kekuasaan yang besar dan tinggi, lahir dan batin. Lalu, konsep “durhaka”. Durhaka kepada raja merupakan dosa besar yang akan membawa kerusakan. “Segala yang berbuat khianat akan segala raja-raja,” kata Ar-Raniri dalam Bustanus Salatin, “Tak dapat tiada datang juga atas mereka itu murka Allah”

Meski para raja mempunyai kekuasaan absolut, mereka, seperti dinyatakan kitab-kitab klasik Melayu-Jawi, diwajibkan menjalankan syariat. Mereka harus berpegang pada moral, bersikap adil, tabah menghadapi kesulitan, senang meminta dan mendengarkan pendapat ulama, tidak bersikap riya’, dan gemar mawas diri. Begitu pula dengan raja-raja Jawa yang harus ajeg adil ukumipun, kukuh ing agaminipun (teguh dan adil hukumnya, kokoh dalam agamanya)

About the author

A.Suryana Sudrajat

Pemimpin Redaksi Panji Masyarakat, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Anyer, Serang, Banten. Ia juga penulis dan editor buku.

Tinggalkan Komentar Anda