Cakrawala

Dilema Negara-Negara Islam dalam Merespons Konflik Israel-Palestina

Written by Sri Yunanto

Umat Islam di seluruh dunia saat ini berharap-harap cemas  akan akhir konflik bersenjata antara Israel dan Hammas Palestina yang menewaskan  warga sipil dan fasilitas publik. Sampai Senin (17 Mei 2021) korban di pihak sipil Palestina saja  sudah mencapai hampir 200 orang. Umat Islam tentu berdoa agar kemenangan akan berpihak kepada Palestina. Namun demikian jika ditengok dari sejarah konflik yang panjang antara negara-negara Arab yang mendukung Palestina dan Israe, misalnya pada perang 6 hari tahun 1967, berujung kepada kekalahan negara-negara Arab  yang kemudian membawa negara–negara itu ke meja perundingan. Suriah berdamai dengan Israel yang mengakhiri Perang Yom Kipur (1974) setelah kehilangan Dataran Tinggi Gholan. Mesir melakukan perjanjian Camp David (1979) setelah Israel merebut wilayah Sinai. Yordania pada tahun 1994 berdamai dengan Israel untuk mengakhiri Perang 46 tahun  setelah kehilangan Tepi Barat. Palestina yang diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pimpinan tokoh fenomenal Yaser Arafat berdamai dengan Yitzak Rabin, tokoh faksi Yahudi Moderat, di Oslo pada 1993. Konflik Palestina–Israel saat ini juga terjadi di tengah kecenderungan tejadinya normalisasi hubungan antara empat negara Arab (Maroko, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan)  dengan Israel dalam sebuah perjanjian yang mereka sebut sebagai kesepakatan Abraham yang ditandatangani pada by by GTT utkSepetember 2020 di Wasihngton. Arab Saudi, negara yang menjadi pusat Islam dan kekuatan utama Sunni Arab, tampaknya masih malu-malu dan tengah mengantri untuk melakukan normalisasi dengan Israel.

Secara ideologis historis, negara-negara Arab Muslim terikat dengan suatu komitmen untuk mendukung berdirinya negara Palestina yang berdaulat. Namun demikian dinamika politik kawasan dan perkembangan domestik negara-negara monarkhi tersebut telah mendorong mereka  mengambil langkah realistis dengan memilih melakukan normasilasi hubungan dengan Israel. Dinamika regional yang serius adalah upaya membendung agresivitas Iran yang mempunyai pengaruh proxy di Yaman, Suriah, Irak, Bahrain dan saat ini  terlibat perang dingin dan ketegangan dengan negara-negara monarkhi Teluk tersebut. Iran juga mendukung Qatar yang bersitegang dengan kolisi negara Teluk pimpinan Arab Saudi (GCC) dan memberikan dukungan kepada komunitas Syi’ah yang menciptakan ketegangan politik di Bahrain. Ancaman kekuasaan domestik adalah munculnya kekuatan masa yang mengingkan terjadinya transformasi politik dengan mengakhiri dominasi monarkhi dan membuka kesempatan politik bagi rakyat umum untuk menduduki jabatan politik. Kekuatan Masa ini telah terbukti berhasil menggulingkan diktator di Mesir, Libya, Irak dan Aljazair selama Arab Spring.

Memilih berdamai dengan Israel, secara ideologis sebenarnya berat karena dukungan terhadap Palestina, tetapi bagi negara negara monarkhi Sunni langkah ini realistis  dan rasional. Israel hanya memerlukan dukungan legitimasi politik untuk negaranya yang didirikan dengan cara yang “nakal”. Tetapi negara ini tidak membahayakan ideologi dan  kekuasaan monarkhinya. Walaupun disadari sepenuhnya bahwa pilihan ini akan menggangu keinginan rakyat Palestina yang berjuang untuk mendirikan negara yang berdaulat. Berdamai dengan Israel juga akan mendapatkan teman baru yang bisa bekerjasama dalam  bidang ekonomi teknologi intelijen dan militer untuk menghadapi kemungkinan agresivitas Iran dan perkembangan politik dalam negerinya.

Implikasi dari dilemma ini adalah  negara-negara Arab Sunni itu tetap memberikan simpati dan dukungan moral untuk  membela rakyat Palestina dari kebiadaban Israel. Namun demikian karena langkah normalisasi itu, negara-negara Teluk tidak akan melakukan serangan militer kepada Israel sebagaimana yang dilakukan Hamas yang mendapat dukungan militer Iran dan memang  tidak mau berkompromi dengan Israel. Sejalan dengan ideologi politiknya faksi keras ini menginginkan berdirinya negara Palestina yang independen. Dengan mengambil langkah militer, Hamas dan Iran berharap mendapatkan simpati dari Muslim Palestina dan Timur Tengah yang sudah muak dengan kebiadaban Israel.  Simpati dan dukungan diperlukan Hammas dan memperkuat posisinya dalam bersaing dengan Al-Fatah yang moderat. Simpati dan dukungan juga diperlukan Iran dalam persaingan pengaruh dengan kekuasaan monarkhi Sunni di kawasan Timur Tengah .Di sisi lain Israel yakin akan memenangkan pertempuran militer karena keunggulan teknologi militernya yang pada tahun 1967 pun  sudah terbukti mampu ngalahkan Mesir, Suriah, Yordania pertempuran 6 hari 1967. Israel juga yakin Hamas tidak akan didukung oleh negara-negara Sunni yang sedang membangun normalisasi dengan Israel dan tidak suka kepada Hamas yang didukung Iran.

Strategi yang dimbil oleh negara-negara Islam Sunni untuk membela rakyat Palestina  adalah dengan mendorong Hamas dan Israel untuk melakukan gencatan senjata. Caranya  selain melakukan kecaman terhadap Israel adalah dengan mendesak organisasi internasional seperti Persatuan Bangsa–Bangsa (PBB) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), negara–negara Non Blok dan negara-negara tertentu untuk bisa mendesak Israel dan Hamas melakukan gencatan senjata. Langkah ini dilakukan oleh Mesir, Qatar yang mempunyai kedekatan dengan Hamas untuk membujuknya  menghentikan serangan kepada Israel.Sementara itu negara-negara yang selama ini dekat dengan Israel seperti Amerika Serikat

juga berkembang wacana tekanan kepada Isarael dan Hammas untuk menghentikan kekerasan atas nama Hak Azasi Manusia.  Dilemma justru disini, disatu sisi mereka bersimpati kemada rakyat Palestina yang menderita akibat Perang ini, disisi lain mereka tidak suka dengan Hamas  yang didukung oleh Iran.

Dilema Indonesia.

Indonesia  bukan negara Islam tetapi mempunyai penduduk mayoritas Muslim terbesar, namun secara geopolitik jauh dari pusat Islam dan pusat konflik  di Timur Tengah. Sikap masyarakat Islam Indonesia dari berbagai aliran sama dengan sikap pemerintah Indonesia sejak dulu sampai sekarang yaitu tetap mendukung berdirinya negara Palestina yang berdaulat. Pemerintah Indonesia tetap konsisten  untuk tidak membuka hubungan diplomatic dengan Israel, walaupun godaan itu tetap ada. Langkah Indonesia ini sudah benar dan masuk akal karena secara geografis Indonesia tidak berhadapan langsung dengan Israel, tidak mengganggap Iran sebagai ancaman dan mempunyai sistem politik yang demokratis. Konteks inilah yang berbeda  dengan negara-negara Arab monarki yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel

Pemerintah dan masayarakat Indonesia selalu bersatu memberikan dukungan terhadap bangsa Palestina. Dukungan Indonesia untuk mengahiri peperangan antar Hamas dan Israel juga secara konkrit dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang akan menekan Dewan Keamanan PBB untuk berperan lebih aktif dalam mendorong kedua pihak yang berkonflik untuk melakukan genjatan senjata. Indonesia juga akan mendorong Organisasi Konferensi Islam dan Non Blok  untuk lebih konkret mengambil peran dalam menyelesaiakn konflik ini.

Bangsa Indonesia tentu akan terus berdoa dan berusaha untuk  tercapainya perdamaian dan kedaulatan negara Palestina karena itu merupakan mandat konstitusi  dan sesuai dengan ukhuwah Islam. Namun kita juga harus membuka mata dan telinga kita terhadap komplikasi dan dilemma yang dihadapi di internal negara Palestina itu sendiri dan  ketegangan antara masyarakat Islam termasuk Sunni dan Syi’ah di Timur Tengah yang mempunyai sikap yang berbeda dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Harapan, doa dan realitas yang dilematis inilah yang barangkali   nantinya akan mempengaruhi hasil akhir dari nasib rakyat Palestina yang saat ini sedang menderita. Apakah mereka akan memperoleh kemenangan dengan mendapatkan negara yang berdaulat atau akan kalah sebagaimana kekelahan Mesir Suriah dan Yordania dalam pertempuran 6 hari  tahun 1967 dan mengakibatkan mereka kehilangan propertinya yang dirampas Israel.

About the author

Sri Yunanto

Dr. Sri Yunanto. M.Si adalah Associate Profesor Magister Ilmu Politik , FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakara. Staf Ahli Menko Polhukam (2016-2019) menulis berbagai isu tentang politik dan Gerakan Islam dan Isu Kemanan. Beberapa Karyanya adalah Militant Islamic Movement in Indonesia and Southeast Asia (English), Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara (edisi Indonesian, 2003), Islamic Education in South and Southeast Asia (2005). The Fragmentatation and Conflict of Islamic Political Parties During Reformasi Era ( 2013) Menata Ormas, Memperkuat Bangsa ( 2017)

Tinggalkan Komentar Anda