Aktualita

Menegakkan Kedaulatan Hukum: Catatan Terhadap Penangkapan Viktor Yeimo

Written by Sri Yunanto

Pada  9 Mei 2021 Satgas Penegakan Hukum  Nemangkawi menangkap DPO aktor kerusuhan Papua 2019, Victor Yeimo. Saat ini Viktor akan menjalani proses penyidikan di Mako Brimo Polda Papua.   Penangkapan terhadap Yeimo kali ini bukan yang pertama kali. Pemuda lelahiran 1983 ini  pernah ditangkap atas beberapa tuduhan seperti provokasi dan makar. Pada 2010 Yeimo ditangkap atas tuduhan makar dan provokasi untuk melakukan kekerasan (incitement). Yeimo kemudian ditangkap lagi pada  2013, ketika bersama tiga aktivs lainnya memimpin longmarch di Jayapura.

Pada penangkapan kali ini,  Yeimo yang merupakan Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB),  dituduh sebagai otak kerusuhan Papua pada September 2019 lalu.  Ia juga diduga menjadi provokator dan koordinator sejumlah aksi di Papua.  Daftar tuduhkan kapada Yeimo adalah melakukan makar dan menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Ia meneriakkan Papua Merdeka pada saat orasi di halaman kantor gubernur pada 19 Mei 2019. Ia juga menjadi  aktor utama pergerakan massa demo rasisme yang berujung kepada anarki pada tanggal 29 Agustus 2019. Bersama Veronica Koman, Viktor hadir dalam Sidang HAM PBB di Swiss untuk mendorong referendum bagi Papua. Ia juga dituduh terlibat dalam upacara pengibaran bendera Bintang Kejora di Port Moresby Papua Nugini pada tanggal 1 Desember 2020. KNPB, sebuah organisasi yang  didirikan pada tahun 2008 dengan misi utama mengorganisasikan demonstrasi masa dengan tujuan mendorong referendum terhadap Papua dan mendukung inisitaif Parlemen Internasional dan Lawyer internasional untuk West Papua (IPWP dan ILWP). Yeimo adalah tokoh KNPB yang ditangkap setelah tokoh-tokoh sebelumnya seperti Buchtar Tabuni, Mako Tabuni, Yance Mote dan Serafin Diaz yang ditangkap pada  tahun 2008 – 2008 . Mereka dituduh telah mengorganisiri demonstrasi masa dengan tuduhan makar. ( https://www.papuansbehindbars.org/?prisoner_profile=victor-yeimo&lang=id).

Tuduhan Makar

Viktor Yeimo dituduh telah melakukan makar terhadap pemerintah yang syah. Pasal 106 KUHP, menyebutkan definisi makar sebagai upaya dengan “maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Beberapa ketentuan pidana terkait dengan makar adalah Pasal 106 KUHP “ diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara lama dua puluh tahun.”. Pasal 193 ayat 1 da 2 menyebutkan bahwa ( Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.(ayat 1) ,  Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.  Dengan menangkap Yeimo, Polri, bisa jadi telah menemukan dua unsur dari tindakan makar yaitu unsur niat dan perbuatan permulaan untuk  memisahkan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keterlibatan Yeimo yang mengibarkan bendera Bintang Kejora, meneriakkan Papua Merdeka, mendorong referendum bisa jadi merupakan bukti awal yang ditemukan Polri yang  nanti akan diuji di pengadilan. Jika tuduhan itu terbukti, maka Yeimo akan menghadapi tuntutan pidana seumur hidup atau 20 tahun, 15 atau 12 tahun

Tindakan penangkapan Yeomi oleh Polri  adalah tindakan penegakan hukum. Sesuai dengan prinsip negara hukum dan kedaulatan hukum, maka hukum dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara. Negara merupakan organisasi yang  tunduk kepada hukum dan menjalankan hukum yang sudah dibuat oleh para pembuat hukum (Legislatif). Aparatur negara seperti polisi, kejaksaan dan hakim adalah aparat penegak hukum. Penangkapan yang dilakukan oleh Polri terhadap Yeimo dan juga orang-orang lainnya yang dituduh makar atau melakukan tindakan pidana merupakan saalah satu kewenaangan Polri dalam menjalankan tugas pokoknya.  Sebagaimana yang diatur dalam UU Kepolisian pasal 13 UU no 2 tahun 2002 salah satus tugas pokok kepolisian negara adalah menegakkan hukum, selain memelihara keamanan dan ketertiban dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masayarakat. Dalam menegakkan hukum sebagaiman diatur dalam huruf G, pasal 14 Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai  dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  Untuk menjalankan tugas sebagaimana ketentuan pasal 13 dan 14 UU no 2 tahun 2002 ini, Polisi diberikan kewenangan sebagaimana dicatumkan dalam pasal 16 huruf a yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Kontroversi

Penangkapan Yeimo  dengan tuduhan makar dan membuat keonaran sudah barang tentu menimbulkan kontroversi. Yeimo tidak sendirian, beberapa figur nasional sebelumnya juga ditangkap polisi  yaitu; Lieus Sungkharisma, musisi Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rahmawati Soekarnoputri, Kivlan Zen,  Eko, Adityawarman, Firza Husein, Rahmawati Sukarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal Kobar. Tuduhannya hampr mirip dengan Yeimo yaitu melakukan makar menyebarkan berita bohong yang bisa memicu kerusuhan. Penangkapan atas tuduhan makar juga dilakukan kepada 8 tokoh Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yaitu  Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, Khairi Amri, Kingkin Anida, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat.

Seperti biasanya tindakan Polri mendapat kritikan dari para pendukung, simpatisan tokoh –tokoh yang ditangkap. Mereka menuduh penangkapan tersebut sebagai tindakan represi, tidak demokratis melanggar HAM dan seterusnya. Sama halnya pengkapan terhadap Viktor Yeimo juga dilaporkan ke Dewan HAM PBB  oleh pengacara NGO Tapol Veronika Koman, aktivis yang tinggal di Australia dan menurut Kapolda Papua bekerjasama dengan Yeimo dalam menyebarkan berita yang tidak benar tentang Papua.

Tuduhan tindakan makar  dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan tindak pidana yang harus diproses hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Polisi merupakan  aparatur negara yang berada di garis terdepan dalam melakukan penagakan hukum dengan menggunakan kewenangannya yaitu penangkapan untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum lainnya yaitu kejaksaan untuk  penyidikan dan penuntutan selanjutnya. Propinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI yang tunduk dengan ketentuan hukum Indonesia seperti KUHP dan UU lainnya, walaupun bestatus sebagai Otonomi Khusus. Penangkapan terhadap Yeimo, merupakan kasus hukum, jadi siapa pun yang ingin membelanya harus menggunakan cara–cara   hukum, bukan mobilisasi masa seperti yang disampaikan oleh KNPB  kabupaten Dogiyai yang akan mengerahkan massa dan mogok sipil untuk menuntut polisi agar membebaskan  Viktor Yeimo . Beberapa langkah hukum juga berhasil membebaskan figure yang dituduh melakukan makar, walaupun beberapa diantara mereka harus menjalani hukuman. Sebagai warga negara yang taat hukum, marilah kita lihat apakah Yeimo akan bebas atau menjalani pemasyarakatan demi hukum. Penegakan hukum hanya berkiblat kepada aturan-aturan hukum, bukan tunduk terhadap tekanan massa untuk mempengaruhi hukum.

About the author

Sri Yunanto

Dr. Sri Yunanto. M.Si adalah Associate Profesor Magister Ilmu Politik , FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakara. Staf Ahli Menko Polhukam (2016-2019) menulis berbagai isu tentang politik dan Gerakan Islam dan Isu Kemanan. Beberapa Karyanya adalah Militant Islamic Movement in Indonesia and Southeast Asia (English), Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara (edisi Indonesian, 2003), Islamic Education in South and Southeast Asia (2005). The Fragmentatation and Conflict of Islamic Political Parties During Reformasi Era ( 2013) Menata Ormas, Memperkuat Bangsa ( 2017)

Tinggalkan Komentar Anda