Jejak Islam

Masjid Agung Yogyakarta : Di sini Nyai Achmad Dahlan Disemayamkan

Written by Iqbal Setyarso

Masjid, menjadi penanda masyarakat Islam. Apalagi jika sebuah kawasan secara sahih, menabalkan eksistensinya sebagai “Kerajaan Islam”. Menjadi keniscayaan, menghadirkan fasilitas ibadah itu dalam lingkup pemerintahan pada sebuah negri muslim. Hal ini pula menandai eksisnya masjid di Yogyakarta yang menyebut diri sebagai Kerajaan Islam – Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Mengungkap masjid di Yogyakarta, tak bisa diulik dengan menepis awal mula pemerintahan yang berkuasa atasnya. Kita patut tahu, asal nama Yogyakarta adalah perubahan bentuk dari Yodyakarta. Yodyakarta berasal dari kata Ayodya dan Karta. Ayodya diambil dari nama kerajaan dalam kisah Ramayana, sementara karta berarti damai. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) antara Pangeran Mangkubumi dan VOC di bawah Gubernur-Jendral Jacob Mossel, maka Kerajaan Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan berkuasa atas setengah daerah Kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Pakubuwana III tetap berkuasa atas setengah daerah lainnya dengan nama baru Kasunanan Surakarta dan daerah pesisir tetap dikuasai VOC.

Sultan Hamengkubuwana I kemudian segera membuat ibu kota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka daerah baru (Jawa: babat alas) di Hutan Paberingan yang terletak antara aliran Sungai Winongo dan Sungai Code. Ibu kota berikut istananya tersebut dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dan lansekap utama berhasil diselesaikan pada tanggal 7 Oktober 1756. Para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengku Buwono. Untuk membedakan antara sultan yang sedang bertahta dengan pendahulunya, secara umum, digunakan frasa “ingkang jumeneng kaping […]ing Ngayogyakarta Hadiningrat ” (bahasa Indonesia: “yang bertakhta ke [sekian] di Yogyakarta”). Selain itu ada beberapa nama khusus atau gelar bagi Sultan, antara lain Sultan Sepuh (Sultan yang Sepuh/Tua) untuk Hamengkubuwana II, Sultan Mangkubumi (Sultan Mangkubumi) untuk Sultan Hamengkubuwana VI, atau Sultan Behi (Sultan Hanga[Behi]) untuk Sultan Hamengkubuwana VII.

Menurut sejarah, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bahasa Jawa: ꦏꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦤ꧀​ꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦡ​ꦲꦢꦶꦤꦶꦔꦿꦠ꧀/Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk (penjajah, dalam hal ini Kerajaan Belanda yang menjajah kawasan Hindia Belanda yang ketika itu juga meliputi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) – bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk dengan kesultanan adalah Perjanjian Politik 1940 (Staatsblad 1941, No. 47). Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman) diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak saat itu, pupus sudah Kesultanan sebagai kerajaan Islam ekses penjajahan, menyisakan sebagian kultur Islam di tengah masyarakat eks Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, tinggallah (dan masih eksis dan fungsional) masjid, tanpa peran strukturalnya seperti saat masih berperannya fungsi-fungsi administratif dibawahi kepala negara (dalam konteks kekuasaan dependen, masjid dibawahi seorang pengulu).

Di Pusat Kota

Masjid Agung Keraton Yogyakarta berdiri di pusat (ibukota) kerajaan. Didirikan semasa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana I. Perencanaan ruang kota Yogyakarta konon didasarkan pada konsep taqwa. Oleh karenanya, komposisi ruang luarnya dibentuk dengan batas-batas berupa penempatan lima masjid kasultanan di empat buah mata angin dengan Masjid Agung sebagai pusatnya. Sedangkan komposisi di dalam menempatkan Tugu (Tugu Pal Putih) – Panggung Krapyak sebagai elemen utama inti ruang. Komposisi ini menempatkan Tugu Pal Putih-Keraton-Panggung Krapyak dalam satu poros.

Bangunan Masjid Agung Keraton Yogyakarta berada di areal seluas kurang lebih 13.000 meter persegi. Areal tersebut dibatasi oleh pagar tembok keliling. Pembangunan masjid itu sendiri dilakukan setelah 16 tahun Keraton Yogyakarta berdiri. Pendirian masjid itu sendiri atas prakarsa dari Kiai Pengulu Faqih Ibrahim Dipaningrat yang pelaksanaannya ditangani oleh Tumenggung Wiryakusuma, seorang arsitek keraton. Pembangunan masjid dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah pembangunan bangunan utama masjid. Tahap kedua adalah pembangunan serambi masjid. Setelah itu dilakukan penambahan-penambahan bangunan lainnya.

Untuk lebih jelasnya, tentang masjid agung ini: terdiri dari beberapa ruang, yaitu halaman masjid, serambi masjid, dan ruang utama masjid. Halaman masjid: terdiri atas halaman depan dan halaman belakang. Halaman masjid merupakan ruangan terbuka yang terletak di bagian luar bangunan utama dan serambi masjid. Halaman ini dibatasi oleh tembok keliling. Sedang halaman belakang masjid merupakan makam Nyi Achmad Dahlan dan beberapa makam lainnya. Bisa dipahami, Nyai Achmad Dahlan mendapat penghormatan terakhir dari orang tertinggi di Yogya sehingga disemayamkan di kawasan masjid Keraton ini (sebelumnya, telah ada beberapa tokoh lainnya yang lebih dahulu disemayamkan di kawasan masjid ini).

Makam Nyai Achmad Dahlan di belakang Masjid Agung Kauman Yogyakarta (foto : ardiankusuma.com_)



Masjid pun secara teknis mengekspresikan penjelasan teknis di balik pembangunannya. Masjid ini punya lima buah pintu untuk memasuki halamannya. Di sisi utara dan selatan ada dua buah pintu. Di sisi timur terdapat sebuah pintu yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama. Bentuk pintu gerbang saat ini, semar tinandu dengan atap limasan. Pada kedua sisi gapura ini terdapat dua bangunan yang disebut bangsal prajurit. Pintu gerbang dihubungkan dengan sebuah jalan yang membelah halaman depan menjadi dua bagian. Jalan ini diapit dua buah bangunan yang dinamakan pagongan.

Bangunan serambi masjid dipisahkan dari halaman masjid. Bangunan pemisahan itu berupa pagar tembok keliling dengan lima buah pintu masuk. Pada sisi timur terdapat tiga buah pintu dan satu buah pada sisi utara serta selatan. Bangunan serambi ini juga dikelilingi dengan sebuah parit kecil (kolam) pada sisi utara, timur, dan selatan. Tempat/bangunan yang digunakan untuk berwudhu terdapat di sebelah utara dan selatan serambi. Bangunan serambi masjid berbentuk denah empat persegi panjang. Serambi didirikan di atas batur setinggi satu meter. Pada serambi ini terdapat 24 tiang berumpak batu yang berbentuk padma. Umpak batu tersebut berpola hias motif pinggir awan yang dipahatkan. Atap serambi masjid berbentuk limasan.

Pada sebelah barat serambi ini berdiri bangunan Masjid Agung yang merupakan ruang utama salat. Ruangan masjid berbentuk denah bujur sangkar. Bangunan masjid didirikan di atas batur setinggi 1,7 meter. Pada sisi utara masjid terdapat gedung pengajian, kamar mandi, dan WC untuk pria. Sedang yang diperuntukkan bagi wanita berada pada sisi selatan. Mihrab berada pada dinding sebelah barat. Pada dekat mihrab terdapat sebuah mimbar dan maksurah, masing-masing terletak di sebelah utara dan selatan mihrab.

Atap tajug bertumpang tiga menutupi ruang utama Masjid Agung ini. Pada puncak atap terdapat mustaka. Ketiga atap masjid ini didukung oleh dinding tembok pada keempat sisi ruangan dan tiang berjumlah 36 buah. Tiang-tiang tersebut berpenampang bulat tanpa hiasan (polos). Ketiga puluh enam tiang tersebut terdiri atas empat buah saka guru, 12 saka rawa, dan 20 saka emper.

Sejarah Masjid Kraton

Seperti dipaparkan sebelumnya, sejarah menerakan, 13 Februari 1755 terjadi penandatanganan antara Sunan Paku Buwana III dan Nicolaas Hartingh (saat Perjanjian Giyanti) menegaskan secara resmi kedua pihak mengakhiri perang saudara antara Pangeran Mangkubumi dengan Sunan Paku Buwana III. Berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Giyanti, wilayah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua dan Pangeran Mangkubumi menjadi raja Kerajaan Yogyakarta, bergelar Sultan Hamengku Buwana I (HB I). Sebelum memiliki Kraton, Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwana I) menempati Istana di Ambarketawang. Kraton Yogyakarta dibangun di atas tanah yang landai, diapit dua buah sungai dan bertempat di hutan beringin. Pilihan itu tepat bila ditinjau dari segi geografis. Kondisi alamnya memudahkan pengaturan pembuangan air, sehingga dalam waktu panjang bebas dari banjir.

Pembangunan Kraton Yogyakarta dimulai pada 3 Syura tahun Wawu 1681 bertepatan dengan 9 Oktober 1755. Pada 13 Syura tahun Jumakir 1682 atau 7 Oktober 1756, secara resmi Kraton Yogyakarta ditempati oleh HB I. Dibangun pula benteng berparit di sekitarnya, tempat tinggal Patih (Kepatihan), tempat tinggal Residen, masjid agung, dan tempat-tempat lain sebagai pelengkap.  Setelah Sultan Hamengku Buwana I selesai membangun Kraton Yogyakatra, kemudian dilanjutkan dengan mendirikan masjid. Letak masjid di sebelah muka kraton, tepatnya di sebelah barat Alun-alun Utara. Dalam prasasti Gapura Trus Winayang Jalma terdapat keterangan bertuliskan bahasa Arab bahwa masjid ini dibangun pada hari Ahad, 6 Rabiul Akhir tahun Alip 1699 atau bertepatan dengan tanggal 29 Mei 1773.

Siapa arsitek masjid itu? Pembangunan Masjid Agung ditangani Kanjeng Wirjakusuma, di bawah pengawasan Pengulu Kraton pertama, Kiai Faqih Ibrahim Dipaningrat. Masjid itu dilengkapi dengan lokal tambahan untuk keperluan-keperluan khusus. Adapun pembangunan serambi masjid agung pada tahun 1775, merujuk pada sebuah prasasti yang menerangkan pembangunannya pada: ”hari Kamis, tanggal 20 Syawal tahun Jimawal 1701.” Nama serambi masjid agung: al-Mahkamah al-Kabirah (Mahkamah Agung), berfungsi sebagai tempat pengadilan, pertemuan para ulama, pengajian, peringatan hari besar Islam, dan  pelaksanaan ijab qabul pernikahan.

Rujukan

Ahmad Adaby Darban, Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah (2010)

F.A. Sutjipto, Lintasan Sejarah Mataram Sampai Berdirinya Kesultanan Yogyakarta  (1979)

About the author

Iqbal Setyarso

Wartawan Panji Masyarakat (1997-2001). Ia antara lain pernah bekerja di Aksi Cepat Tanggap (ACT), Jakarta, dan kini aktif di Indonesia Care, yang juga bergerak di bidang kemanusiaan.

Tinggalkan Komentar Anda