Aktualita

Dua Presiden, Dua Kali Dipenjara

Written by Iqbal Setyarso

Abdul Qadir Djaelani berpulang pada 23 Februari 2021. Dengan sebaris pengalaman hidupnya, bisa saya katakan, dia tokoh Masyumi terakhir yang hidup sampai mengalami masa “presiden millennium”.  Ketokohannya, satu di antara orang baik yang mengalami pemenjaraan, bukan zaman penjajahan, bahkan setelah Indonesia merdeka. Ia bersikap tegas, termasuk terhadap penguasa, sehingga ia dijebloskan ke penjara. “Penjara” menjadi “penanda” episode pergerakan; karena pergerakan seseorang dijebloskan penjara. Berbeda kontras dengan “penjara” yang dialami koruptor atau kriminal.

Abdul Qadir Djaelani adalah bungsu dari delapan bersaudara. Guru sekolahnya di Sekolah Rakyat (SR) Pejaten mencatat tanggal 20 Oktober 1938 sebagai tanggal kelahirannya. Ia berasal dari keluarga rakyat biasa. Ia sudah tatim sejak masa kanak-kanak, dan.menjalani  hidup di zaman Jepang yang serba susah. Untuk mendapatkan sesuap nasi, ibu, kakak-kaknya serta Abdul Qadir Djaelani kecil harus pergi ke Rengasdengklok, Karawang (Jawa Barat) untuk derep (menjadi kuli menuai padi). Abdul Qadir Djaelani mulai sekolah di SR Pejaten, Pasar Minggu tahun 1947-1948, sambal belajar di Madrasah Diniyah 6 tahun di sore hari, mengaji di rumah guru Madrasah Diniyah di malam harinya, dan tidur di mushala. Tahun 1953, saat berumur 15 tahun, ia tamat Sekolah Rakyat 6 tahun dan Madrasah Diniyah 6 tahun dan melanjutkan ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Pertama Negeri 4 tahun.

Menjelang Pemilu 1955, suhu politik semakin meningkat, terutama di Ibukota Jakarta. Abdul Qadir Djaelani yang baru kelas dua PGAPN kemudian masuk Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), organisasi pemuda onderbouw Partai Masyumi. Sejak saat itu pula kesadaran politiknya tumbuh pesat. Partai Masyumi terkenal dengan misi: terlaksananya Syari’at Islam  bagi diri pribadi, keluarga, masyarakat dan negara, serta anti komunis. Abdur Qadir Djaelani mengakui doktrin ini akhirnya menjadi pandangan hidupnya.

Pada saat itu Abdul Qadir Djaelani terpilih menjadi ketua ranting GPII Pasar Minggu, dan aktif dalam kegiatan kampanye Partai Masyumi di Kecamatan Pasar Minggu. Pada Pemilu 1955, ia terpilih menjadi Ketua Tempat Pengungutan Suara di desa Kalibata, Pasar Minggu. Karena didukung rakyat, Partai Masyumi pun unggul di Kecamatan Pasar Minggu.

Tamat PGAPN, Abdul Qadir Djaelani melanjutkan sekolahnhya ke PGAAN di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Saat itulah ia mulai memasuki organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), dan kemudian diangkat menjadi ketua ranting PII di sekolahnya. Karena GPII dan PII secara ideology sama dan akrab dengan Masyumi, keikutsertaannya di PII adalah untuk mematangkan ideology. Setahun kemudian ia dipercaya menjadi Sekretaris PII cabang Kebayoran Baru.

Tahun 1959, Abdul Qadir Djaelani menamatkan sekolahnya di PGAAN. Dua bulan kemudian ia mulai mengajar di Sekolah Rakjat Pejaten II, Pasar Minggu. Sambil mengajar dan berdakwah di masjid dan majelis taklim, ia pun melanjutkan kuliahnya di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Islam Djakarta. Di tengah kesibukan mengajar, berdakwah dan kuliah, ia tetap aktif di PII dan GPII.

Menyerap Keteladanan

Di GPII Abdul Qadir Djaelani dipercaya menjadi Ketua Wilayah Jakarta. Sedangkan di PII ia dipercaya menjadi Sekretaris Wilayah Jakarta. Saat itu, wilayah Jakarta meliputi Tangerang, Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga Purwakarta. Di masa itu pula Abdul Qadir Djaelani sering berkunjung ke rumah Prawoto Mangkusasmito.

Partai Masyumi dibubarkan Soekarno pada 17 Agustus 1960. Karena itu sebagai pewaris Partai Masyumi, bersama organisasi PII dan GPII, Abdul Qadir Djaelani terus berjuang. Pada Hari Raya Idul Fitri tahun 1961, bersama Hardi M. Arifin, Sekretaris PII Jakarta, ia mengeluarkan surat pernyataan menuntut pembubaran PKI di seluruh Indonesia.

Pernyataan tuntutan pembubaran PKI ini sesungguhnya hanya semata-mata mengikuti jejak Panglima Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan yang telah menyatakan pembekuan PKI di daerahnya. Namun gara-gara pernyataan itu, Abdul Qadir Djaelani dan Hardi M. Arifin kemudian ditangkap Komando Militer Kota Besar Djakarta Raya dan 6 bulan meringkuk di rumah tahanan militer Rindam Condet, Cililitan, Jakarta Timur. Mereka baru bebas pada akhir 1961.

Pengalaman ditangkap dan dimasukkan dalam tahanan militer tidak membuat Abdul Qadir Djaelani jera. Selepas dari tahanan militer, dalam Muktamar PII Medan tahun 1962 ia justru terpilih menjadi Ketua I Pengurus Besar PII, mendampingi Ahmad Djuwaeni sebagai Ketua Umum PB PII.

Dalam Konferensi Besar PII di Bandung pada akhir 1963, PB PII berikrar untuk menentang Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sampai tumbang. Sebulan setelah Konferensi Besar PII di Bandung itu, Abdul Qadir Djaelani ditangkap bersama Ahmad Djuwaeni dan Yahya Sutisna (Ketua II PB PII), oleh Badan Pusat Intelijen (BPI).

Pada Masa Orde Baru pun Abdul Qadir Djaelani tetap “menjadi langganan” masuk penjara karena menentang rezim Orde Baru yang semula didukungnya. Sebab, rezim Orde Baru ternyata juga mengambil sikap represif terhadap ummat Islam. Pasca Peristiwa Tanjung Priok, Abdul Qadir Djaelani dijatuhi hukuman selama 18 tahun baik oleh rezim Orde Lama maupun Orde Baru.

Dalam pandangan Abdul Qadir Djaelani, Prawoto Mangkusasmito adalah pemimpin yang konsisten, teguh pendirian dan senantiasa hidup sederhana. Meski telah menjadi pejabat negara, menjadi pemimpin dan bahkan Ketua Umum Partai Masyumi, Prawoto Mangkusasmito tak pernah merasa risih mengerjakan pekerjaan rumah tangga pada saat berada di rumah, seperti menimba air, mengepel lantai, dan mencuci baju.

Kehidupan Prawoto Mangkusasmito pun sangat sederhana, tidak neko-neko, namun selalu memberikan perhatian kepada orang-orang dekatnya. Prawoto Mangkusasmito dan isterinya pernah berkunjung ke rumah Abdul Qadir Djaelani yang sempit, di pelosok kampong Pasar Minggu yang kumuh untuk menjenguk kadernya yang sedang sakit itu.

Abdul Qadir Djaelani sangat menghormati Prawoto Mangkusasmito karena sifatnya yang lapang dada dan terbuka menerima perbedaan pendapat. Selain karena sifat kebapakannya, Prawoto Mangkusasmito juga pendapat anak muda yang berbeda pendapat dengan pendapatnya sendiri. Misalnya pada saat Abdul Qadir Djaelani sebagai Sekjen STII mengumumkan sikap pimpinan pusat STII yang melarang anggotanya ikut Pemilu 1971, dalam Training STII di Blitar, awal 1970.

Selaku Pembina STII, Prawoto Mangkusasmito kemudian dimintai pendapat peserta, dan hanya berkata pendek,”Sikap STII sudah dijelaskan tadi.” Prawoto Mangkusasmito tidak mengkritik, mengoreksi, apalagi marah atas keputusan itu. Padahal Prawoto Mangkusasmito dan Mohammad Natsir menyeru konstituen Masyumi untuk ikut pemilu dan memilih Parmusi.

Training STII di Blitar, adalah pertemuan terakhir Abdul Qadir Djaelani dengan Prawoto Mangkusasmito, sebab, setelah pulang ke Jakarta sebentar, Prawoto Mangkusasmito menghadiri training STII di Banyuwangi dan di sana pula Sang Ketua Umum Masyumi Terakhir menghadap Sang Khalik.

Mengedepankan Jalan Intelektual

Dalam sebuah seminar di Menteng Raya, belum lama Cak Nur (Nurcholish Madjid) baru kembali dari Amerika, dengan sebutan “Natsir Muda”, Utomo Dananjaya-lah yang menggadang-gadang Cak Nur, agar memberi panggung buat Cak Nur. Pada forum itu, Abdul Qadir Djaelani, menuduh Cak Nur (terkhusus terhadap Utomo Dananjaya) telah menyebarkan sekularisme. Saat itu terkenal dengan jargon Islam Yes, Partai Islam No. Dengan nada marah, Abdul Qadir Djaelani membawa golok dan mendatangi Pak Natsir, minta izin untuk menyembelih Cak Nur. Pak Natsir menenangkan dan berkata,“Dul Qadir, Nurcholish hanya menulis. Kau bantahlah dengan tulisan.” (seperti ditulis Ismail Alam di Suara Islam.id)

Menurut seorang kawan lama di PII, Abdul Qadir Djaelani pernah dikudeta Utomo Dananjaya (pendiri  Paramadina, bersama Nurcholish Madjid), di PW PII Jawa Barat. Dari situ kemudian Utomo Dananjaya menjadi Ketua Umum PB PII. Bahkan konsisten dengan pemikiran Cak Nur, Utomo Dananjaya hingga akhir hayatnya tetap menemani Cak Nur sampai menghidupkan Paramadina.

Akan halnya Abdul Qadir Djaelani, ia mewasiskan sejumlah buku yang menunjukkan kegigihannya memperjuangkan Islam. Antara lain: Menelusuri Pembaharuan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid. Beliau juga mengkritisi  organisasi yang dicintainya, PII, dan menulis buku Pelajar Islam Indonesia (PII) dari Organisasi Fundamentalis Menjadi Organisasi Sekuler. Dalam aksi intelektual, Abdul Qadir Djaelani pun  mewariskan dua buku bagi generasi muda Islam agar memahami sejarah: Peta Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam dan Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Indonesia (1050 halaman).

About the author

Iqbal Setyarso

Wartawan Panji Masyarakat (1997-2001). Ia antara lain pernah bekerja di Aksi Cepat Tanggap (ACT), Jakarta, dan kini aktif di Indonesia Care, yang juga bergerak di bidang kemanusiaan.

Tinggalkan Komentar Anda