Aktualita

Kontroversi itu Berujung Pencabutan

Miras atau minuman keras itu terasa panas, bukan hanya ketika diminum, namun saat diperbincangkan. Itulah yang terjadi selama seminggu ini. Masyarakat kita dilanda kontroversi hangat seputar Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang usaha Miras yang dijadikan usaha terbuka.

Namun, sebelum kontroversi  itu berkepanjangan, Perpres ini,  yang lampirannya  mengenai usaha Miras,  telah dicabut Presiden Joko Widodo (2/3-2021) lalu.

Perpres No.10 Tahun 2021 yang telah ditandatangani Presiden pada 2 Pebruari 2021 merupakan beleid Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres ini merupakan aturan turunan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Perpres disebutkan bahwa usaha minuman keras termasuk dalam kategori Daftar Positif Investasi ( DPI) yang bisa dilakukan secara terbuka, padahal sebelumnya usaha ini merupakan usaha tertutup.

Dalam Perpres disebutkan ada 4 daerah yang akan mengawali  mengembangkan usaha minuman keras ini yaitu Bali, Papua, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bagi masyarakat Islam soal minuman keras dan memabukkan sangat prinsip. Sejak awal Islam muncul, kebiasaan mabuk-mabukan ini berusaha diberantas dan dikikis habis. Dalam Al-Quran seperti tertera dalam surat al-Baqarah ayat 219, an-Nisaa ayat 43, dan al-Maidah ayat 90-91 dengan tegas dinyatakan bahwa miras dan minum yang memabukkan sebagai sumber kejahatan, haram hukumnya, dan orang yang mabok tidak dibolehkan shalat.

Jelas saja dengan munculnya Perpres ini suara lantang muncul dari MUI, Ormas Islam dan politisi Senayan, khususnya  dari politisi Muslim menentang kebijakan ini dan meminta untuk mencabutnya.

Pada Selasa (2/3) lalu Presiden Joko Widodo merespon perkembangan kontroversi seputar usaha miras dan Perpres ini. Akhirnya memutuskan untuk mencabut.

” Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut”, tegas Presiden Jokowi.

Keputusan Presiden mencabut lampiran perpres tersebut setelah mendengar masukan dari berbagai kalangan, di antaranya dari para ulama dan ormas Islam.

“Dicabut setelah menerima masukan-masukan dari MUI, ulama NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya,  serta tokoh-tokoh agama yang lain, juga masukan dari provinsi dan daerah-daerah,” jelas Presiden.

Seperti gayung bersambut keputusan presiden.mencabut beleid ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. ”  Saya terus tetang memuji.  Ini menunjukkan pemerintah mendengar suara masyarakat. Keputusan ini sangat tepat, menunjukkan kebijaksanaan dan kearifan Presiden,” jelas Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah.

Menurut Anwar Abbas, bahaya miras tidak tepat hanya dilihat dari segi agama. Dari sisi kesehatan, sosiologis dan ekonomi , minuman keras juga membahayakan.

Sikap yang sama juga disampaikan Ketua MUI Cholil Nafis. Menurutnya, respon Presiden Jokowi cukup bijaksana terhadap aspirasi masyarakat, terutama pada penolakan investasi Miras.

“Beberapa waktu lalu MUI menyampaikan pandangan untuk perbaikan dan kebaikan masyarakat. Hari ini Presiden  merespon secara bijak,” ujarnya.

MUI beberapa waktu lalu MUI memang secara tegas mengatakan miras itu haram, dan meminta pemerintah untuk mencabut Perpres miras tersebut.

Cholil menambahkan,  MUI menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keseriusan pemerintah atas respon cepat dari presiden yang mendengar aspirasi  di masyarakat dan juga komitmen teguhkan kemaslahatan bangsa.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut pencabutan lampiran perpres investasi miras itu langkah kongkrit yang diambil presiden dalam meredam perdebatan dan polemik yang muncul di tengah masyarakat. ”  Semoga peredaran miras di Indonesia bisa diminimalisasi dan dikendalikan secara baik”, harapnya 

Ketua DPP Partai Bulan Bintang Firmansyah menyambut baik atas keputusan Presiden Jokowi membatalkan Perpres investasi miras.

Menenurut Firman, jangan hanya mencabut soal izin investasi, tapi sekarang pemerintah perlu meningkatkan pengawasan peredaran miras. Dia memberi contoh, masih banyak miras diperjualbelikan untuk anak  di bawah usia.” Siapa yang mengawasi pembeli miras di bawah umur. Itu kan tidak mudah,” katanya.

Miras memang acap menimbulkan bencana. Jika orang mabuk dan kesadaran hilang, bisa berbuat fatal. Seperti oknum polisi yang belum lama ini di Cengkareng, menembak mati tiga orang hingga tewas karena mabuk. Sementara, cukup banyak terjadi di masyarakat, terutama di daerah, korban tewas karena miras oplosan.

Sedangkan data WHO menunjukkan pada 2016 sebanyak 3 juta orang tewas di dunia  karena miras. Angka ini melebihi korban Covid 19 secara global di mancanegara yang mencapai 2,5 juta orang yang wafat.

Miras ternyata juga cukup ganas!

About the author

Arfendi Arif

Penulis lepas, pernah bekerja sebagai redaktur Panji Masyarakat, tinggal di Tangerang Selatan, Banten

Tinggalkan Komentar Anda