Tafsir

Dakwah, Juga untuk Pendosa (3)

Written by Panji Masyarakat

Siapa yang diperintah atau dicegah? Wajibkah pembuat kemungkaran mencegah orang lain dari yang diperbuatnya? Apa yang harus dilarang dari seorang dai yang masih berhubungan dengan dosa?

Hendaklah ada dari  kalian suatu umat yang memanggil kepada  kebaikan dan memerintahkan yang makruf serta mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang beruntung. (Q. 3: 104).

Hipokrisi

Lalu “siapa yang diperintah atau dicegah?” tanya Zamakhsyari.

“Semua mukallaf (yang sudah mencapai umur pembebanan kewajiban agama). Juga yang bukan mukallaf, kalau bermaksud membahayakan orang lain – seperti anak-anak dan orang gila. Anak-anak dicegah dari perbuatan haram agar tidak menjadi biasa, sebagaimana juga dipaksa melakukan salat agar terlatih.”

“Wajibkah pembuat kemungkaran mencegah orang lain dari yang diperbuatnya?”

“Wajib. Karena meninggalkan perbuatan mungkar dan menyatakan pengingkaran kepada perbuatan itu adalah dua kewajiban berbeda yang sama-sama harus ditunaikannya. Jadi, meninggalkan salah satunya tidak menggugurkan kewajiban yang lain. Satu ujar-ujaran dari ulama terdahulu: ‘Perintahkanlah kebajikan walaupun kamu tidak memperbuatnya.’ Al-Hasan mendengar Mutharrif ibn Abdillah berkata, ‘Aku tidak akan mengucapkan yang tidak aku perbuat.’ Al-Hasan menyahut, ‘Tapi siapa di antara kita yang (selalu) memperbuat apa yang diucapkan ? Setan senang sekali kalau mengalahkan kamu dalam hal ini – lalu tidak seorang pun melaksanakan amar makruf nahi mungkar’.” (Zamakhsyari, I: 453).

Razi boleh memberi tambahan. Ada, katanya, orang yang memegangi buntut ayat (“dan merekalah orang-orang yang beruntung”) untuk menyatakan pendapat bahwa seorang pendosa tidak berhak beramar makruf nahi mungkar. Karena pendosa “bukan orang beruntung”. Itu bisa dijawab: pernyataan dalam ayat ini menuruti jalan yang lazim. Sebab, zahirnya, orang yang memerintahkan kemakrufan dan melarang kemungkaran tidak akan berbuat demikian kecuali setelah membereskan ihwal dirinya sendiri. Lagi pula ada firman (yang aslinya ditujukan kepada para Yahudi di masa Nabi; pen): “Adakah kalian menyuruh orang berbuat baik sementara kalan melupakan diri sendiri, sedangkan kalian membaca Al-Kitab? Tidakkah kalian memakai otak?” (Q. 2: 44).

Firman kedua, ditujukan kepada kita: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalaian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Besar sekali kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan.” (Q. 61: 2-3). Jadi, kalau si fasik dibenarkan beramar makruf nahi mungkar, tentu boleh juga orang yang berzina dengan seorang perempuan menyuruhnya berbuat baik – padahal, buat apa si perempuan membuka penutup wajahnya?

Tetapi para ulama berata: si pendosa berhak beramar makruf karena ia wajib meninggalkan dan mencegah yang mungkar. Sebab meninggalkan salah satu kewajiban tidak menggugurkan …. dan seterusnya, lihat Zamakhsyari. (Razi, VIII: 183). Bagi Muhammad Abduh, yang harus dilarang, dari seorang dai yang misalnya masih berhubungan dengan dosa, adalah kelakuannya itu. Dan bukan kegiatan dakwahnya. “Ajaib,” katanya, “sebagian orang memberikan kepada kewajiban dakwah persyaratan yang tidak diizinkan Allah dan tidak diturunkannya dalam Kitab-Nya.” Ia sendiri memilih pendapat seperti yang diberikan Imam Al-Ghazali: tidak ada syarat seperti itu.

Benar, sebagaimana Al-Ghazali, Abduh mewajibkan seorang pewejang benar-benar hidup dalam petunjuk, mengamalkan ilmunya dan mengambil ajaran yang diwejangkannya sebagai pola pekertinya. Karena, “ilmu yang benar mewajibkan amal.” Tetapi itu  bukan karena semuanya disyaratkan bagi pelaksanaan dakwah dan amar makruf nai mungkar. Tidak “Melainkan karena seorang penuntun adalah ikutan awam.” (Lih. Rasyid Ridha, IV: 30). Dengan kata lain, ia boleh saja berdakwah. Bahkan harus mencegah, kalau melihat yang mungkar. Dengan demikian dakwah tetap berjalan.           

Bersambung

Penulis: Syu’bah Asa (1941-2011), pernah menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Asisten Pemimpin Umum Panji Masyarakat; Sebelumnya bekerja di majalah Tempo dan  Editor. Sastrawan yang pernah menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok ini sempat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Sumber: Majalah Panji Masyarakat,  4 November  1998.      

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda