Cakrawala

Antara Radikalisme dan Isu Imajiner

Tulisan ini merupakan  sambungan dari catatan saya di PM   sebelumnya https://panjimasyarakat.com/2021/01/13/antara-radikalisme-dan-stigma-bergerak/.  Jika dalam tulisan terdahulu saya membahas radikalisme sebagai sebuah stigma, kini dari sudut (isu) imajiner.

Ya, imajiner sebagai isu hampir sama dengan stigma (isu) bergerak. Artinya, selain belum ada definisi baku sehingga perlu keterangan dan peristiwa riil di lapangan agar jelas secara pengertian, juga peran media mem-framing isu ini begitu vital dalam membentuk opini dan persepsi publik.

Secara sepintas, isu ini mirip teori “pengalihan isu”-nya Talcott Parsons, dimana inti teori Parsons ialah upaya mengalihkan isu strategis (persoalan hulu bangsa)  dengan cara menggebyarkan isu sektoral supaya publik tergiring pada hal-hal yang bersifat hilir, nonstrategis,  residu, alias ecek-ecek. Harapannya  publik lupa terhadap isu hulu. Itu maksud (dan tujuan) pengalihan isu. Contohnya, kendati  korupsi bantuan sosial (bansos) untuk rakyat yang terdampak pandemi termasuk isu strategis,  toh  dengan mudah dialihisukan cuma via gebyar video porno artis. Dan publik pun lalai pada hal pokok (isu korupsi bansos).

Kendati ada kemiripan antara isu imajiner dengan pengalihan isu ala Parsons,  secara materi berbeda substansi. Isu imajiner lebih kepada eksploitasi isu non-riil, ciptaan, atau isu berbasis rekayasa yang bersifat tak nyata dan bukan faktual. Sedang pengalihan isu ala Parsons berbasis data faktual serta fakta riil. Selanjutnya fakta tadi digelorakan secara masif melalui media, terutama media arus utama.

Di dunia intelijen dan politik praktis, padanan istilah yang agak identik dengan isu imajiner disebut false flag operation (operasi bendera palsu), ataupun demonologi politik. Poin inti kedua terminologi tadi sama, yakni meng-“hantu”-kan entitas tertentu pada satu sisi, dan meng-“hero”-kan golongan lain di sisi berbeda. Selanjutnya, demonologi dan/atau false flag operation tadi dijadikan pijakan atau basis pertimbangan kebijakan suatu rezim untuk memposisikan si “hantu” selaku common enemy (musuh bersama).

Isu Dewan Jenderal tempo doeloe,  sebagai isu imajiner di masa Orde Lama relatif berhasil. Kenapa? Akibat kuatnya isu bertiup, PKI pun terpancing, lalu (mendahului) melakukan tindakan biadab terhadap para jenderal. Inilah big blunder PKI. Padahal secara faktual, isu Dewan Jenderal tidak riil, fiktif, dan ia hanya ciptaan asing alias (isu) imajiner. Inilah contoh isu imajiner yang memetik sukses, sebab si obyek/target mengikuti irama gendang yang ditabuh oleh (asing) si pembuat isu. Gilirannya, akibat kebiadabannya PKI pun diberantas, dan di era Orde Baru komunisme menjadi paham terlarang melalui TAP MPRS XXV/1966.

Selanjutnya contoh false flag operation di tingkat global ialah tragedi 9-11/WTC. Betapa peristiwa tersebut membidani apa yang disebut “teroris” sebagai musuh bersama baik di level global, regional maupun di tingkat lokal/nasional. Mengapa? Karena di Indonesia dulu (sebelum terjadi terjadi 9-11/WTC) jarang ditemui frasa teroris atau terorisme. Diksi yang familiar saat itu ialah sabotase, sebab tindakan sabotase cenderung kedaerahan, bersifat sporadis dan tidak mengglobal. Contoh kasus Imron Cs yang membajak pesawat hingga ke Bangkok, toh peristiwa itu dahulu cuma disebut sabotase, bukan terorisme. 

Nah, terkait judul tulisan ini, pertanyaannya ialah: “Radikalisme sebagai isu aktual kini tergolong jenis yang mana; pengalìhan isu ala Parsons, atau isu imajiner?” 

Ya. Maksud pengalihan isu adalah menutup persoalan hulu bangsa (isu strategis) dan menggiring publik untuk menelan isu lokal agar publik abai terhadap isu strategis, beralih ke isu-isu residu di hilir persoalan bangsa.

Retorika filosofinya begini, pertama: “Apakah radikalisme menyebabkan kemiskinan meningkat dan/atau mengakibatkan defisit APBN?” Retorika ini tidak usah dijawab agar catatan ini bisa dilanjutkan. Retorika kedua: “Bagi bangsa dan negara, lebih urgen mana isu radikalisme atau isu penguasaan SDA oleh asing?” Let them think let them decide.

RAND Corporation

Kini kita bahas isu imajiner. Radikalisme sebagai konsep global yang distigmakan pada kelompok-kelompok  di kalangan Islam, bukanlah berdiri sendiri. Mengapa begitu? Karena RAND Corporation, think tank Pentagon, membagi Islam dalam empat golongan yaitu Islam radikal, fundamental, modern,  dan Islam tradisional.

Siapa, apa dan bagaimana RAND Corporation? Anda bisa simak antara lain tulisan Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute, Jakarta, berjudul: “Jurus Sakti Pecah Belah Islam ala Rand Corporation” di http://www.theglobal-review.com. Analisis geopolitik ini tidak lagi membahas pola dan metode pecah belah ala RAND, tapi  hanya  menyambungkan bahasan.  Yakni mengkritik basis konsepsi RAND Corp dalam membenturkan sesama muslim melalui budayanya dimana Islam tumbuh dan berkembang.

Ya. Sebagaimana “blunder” Samuel P Huntington dalam buku Clash of Civilizations and Remaking of World Order, agaknya RAND Corp pun keliru melihat dan menelaah Islam. Secara filosofi, basis teorinya keliru dalam memahami Islam. Pertanyaannya adalah: “Apa bentuk blunder dan dimana kekeliruan kedua konsep di atas?”

Tak lain, bahwa kesalahan mendasar baik tesis Huntington maupun rumusan RAND Corp tentang Islam lebih kepada anggapan bahwa Islam ialah ideologi. Ini premis salah. Ini titik awal yang keliru. Mengapa? Islam itu agama (langit), bukan ideologi. Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam baik bagi manusia, hewan, tumbuhan, gunung-gunung, lautan dan seterusnya. Tentu, agama (langit) berbeda dengan ideologi. Ideologi itu hasil olah pikir manusia yang diyakini kebenarannya lalu disepakati untuk dijadikan pedoman dalam hidup, bernegara dan bekerja.

Menurut KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

Sekali lagi, baik Huntington maupun RAND Corp beranjak dari sebuah premis keliru. Islam dianggap seperti halnya (ideologi) fasisme, contohnya, dimana pada Perang Dunia II dikalahkan oleh kapitalis liberalisme. Termasuk dalam Cold War (Perang Dingin), kapitalisme juga mengalahkan komunisme yang ditandai oleh pecahnya Uni Soviet.

Gilirannya pasca-Perang Dingin, seolah-olah kapitalis merupakan alternatif ideologis yang tersisa bagi bangsa dan negara-negara di dunia. Dan secara khusus, Francis Fukuyama dalam buku The End of History menyatakan bahwa dunia —usai Perang Dingin– sudah mencapai sebuah ‘akhir sejarah’. Tak ada lagi perang ideologi.  Huntington menerangkan bahwa era konflik ideologi sudah berakhir, dunia kembali pada kondisi normal yang dicirikan oleh “konflik budaya”.

Nah, dari esensi narasi di atas terbaca bahwa setiap konflik niscaya akan dituduhkan pada faktor budaya. Ya. Benturan budaya akan menjadi kambing hitam, bukan lagi konflik antar-ideologi. Artinya, secara intelijen bakal ada eksploitasi budaya secara silent ataupun terbuka. Entah penajaman perbedaan masing – masing budaya dan kemudian saling dibenturkan. Hal ini selaras dengan tesis Huntington usai Perang Dingin, yakni: “Konflik budaya.”

Barang kali benturan antara Syi’ah versus Sunni, misalnya, adalah hasil kerja mereka, atau menghadapkan antara Islam budaya tradisional melawan sekuler, abangan, Islam (budaya) moderat dan lain-lain.

Huntington berpendapat bahwa peradaban Islam mengalami ledakan populasi yang memicu ketidakstabilan baik di ‘perbatasan Islam’ maupun di pedalaman. Sepertinya pada poin ini pun bisa menjadi basis stigma, misalnya, isu kebangkitan Islam nanti akan dicap sebagai isu fundamentalisme. Revolusi Iran 1979 dan Perang Teluk I, di mata Barat dianggap sebagai gerakan fundamentalisme Islam. Pertanyaannya ialah:  “Bukankah secara geopolitik, kedua peperangan baik Revolusi Iran maupun Perang Teluk I semata – mata karena faktor geoekonomi (energi), bukan konflik budaya?”

Geopolitik mengajarkan bahwa jarang ada perang agama, konflik budaya, etnis dan sebagainya melainkan karena faktor (geo) ekonomi. Ya, perang cuma agenda/tema belaka. Tidak lebih. Sedang skema (tujuan) geopolitik tidak berubah sepanjang zaman yakni penguasaan geoekonomi.

Konsep geoekonomi itu pun mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, misalnya, apabila abad ke-19 ke bawah geoekonomi itu identik degan pangan dan rempah – rempah, sedang abad ke-20 identik dengan emas, minyak dan gas bumi. Entah abad ke-21 ke atas. Bisa jadi geoekonomi nanti identik dengan rare earth (mineral jarang), misalnya,  atau lithium, nikel dan lainnya.

Sampai di sini boleh ditarik benang merah kendati masih prematur, bahwa Dunia Barat dalam hal ini Huntington dan RAND Corp memandang Islam sebagai ideologi. Itu yang pertama. Kedua, konflik pasca-Perang Dingin akan dipicu/terpicu oleh tabrakan budaya terutama budaya di dalam Islam; Ketiga, akan ada support dari Barat kepada kelompok dan golongan pengusung simbol-simbol budaya dalam Islam dalam rangka mempertajam perbedaan. Kenapa? Bila kesenjangan budaya semakin menganga di antara sesama muslim (tidak ada persatuan Islam) — maka ibarat tumpukan jerami kering di ladang gersang, dipercik api kecil saja si jago merah (konflik) pun berkobar.

Pertanyaan krusialnya: “Apa motif dan kepentingan mereka menciptakan konflik di internal Islam?”

Ya. Selain melemahkan Islam dari sisi internal karena populasinya semakin hari kian membesar serta meluas, juga ada asumsi di dunia geopolitik: “Conflict is protection oil flow and blockade somebody else oil flow” (Dirgo D Purbo, 2011). Konflik diciptakan guna melindungi aliran minyak dan memblokade (mengalihkan) pihak lain atas aliran minyak tersebut.

Nah, sesuai judul di atas, pertanyaan pamungkas adalah: “Jadi, radikalisme itu isu imajiner, isu nyata, atau pengalihan isu?”

Let them think let them decide!

About the author

M Arief Pranoto

Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)

Tinggalkan Komentar Anda