Tafsir

Tafsir Tematik: Dakwah, Juga untuk Pendosa (2)

Apa perbedaan status hukum antara amar makruf dan nahi mungkar? Apa syarat-syarat pencegahan dari yang mungkar? Siapa yang harus menghadapi?Bagaimana menghadapi perbuatan ingkar itu?  Bagaimana jika pemerintah lemah dan tidak bisa “memegang” rakyatnya?

Hendaklah ada dari  kalian suatu umat yang memanggil kepada  kebaikan dan memerintahkan yang makruf serta mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang beruntung. (Q. 3: 104).

Halal Darahnya

Ada perbedaan antara amar makruf, di satu sisi, dan nahi mungkar di sisi lain, dalam status hukum. Hukum amar makruf mengikuti barang yang di-amr (perintah)-kan. Kalau ia, yakni kemakrufan, berhukum wajib, amar makruf wajib. Kalau anjuran (nadab, sunnah), maka anjuran. Tetapi nahi mungkar selalu wajib – karena semua yang mungkar harus ditinggalkan. Nah.  “Kalau engkau bertanya,” kata Zamakhsyari, “apa syarat-syarat pencegahan?”

Jawabnya: “Si pencegah tahu bahwa yang akan dicegahnya perbuatan buruk. Karena kalau tidak, ia tidak aman dari kemungkinan melarang kebaikan. Kemudian, yang akan dilarangnya belum terjadi – sebab sesuatu yang sudah telanjur tidak cocok dikenai pelarangan, melainkan celaan (kritik) dan pencegahan dari kemungkinan pengulangan. Juga kalau ia tidak berpikir bahwa orang yang dicegah tidak justru bertabah kemungkarannya. Atau bahwa pelarangannya tidak akan berbekas dan karenanya sia-sia.

“Apa syarat wajibnya tindakan itu?”

“Kalau dugaan kuat sudah ada dalam pikiran bahwa laku maksiat akan terjadi. Seperti kalau seseorang melihat si peminum sudah bersiap-siap menenggak arak. Dan kalau tidak ada dugaan kuat bahwa jika ia menyatakan pengingkarannya, ia akan ditimpa bahaya besar.” (Zamakhsyari, I: 452).

Yang terakhir itu bukan kesepakatan semua ulama. Memang, sebagian mereka berpendapat, bila sang pelaksana nahi mungkar memastikan akan menerima pukulan, pemenjaraan, atau (hanya) penghinaan, kewajiban gugur, dan status wajib bergeser menjadi anjuran. Tetapi yang lain – meski dengan jumlah lebih kecil—berkata, bahkan kekhawatiran kepada ancaman jiwa tidak menggugurkan hukum wajib. (Abu Haiyan, loc.cit.).

Bagi Muhammad Abduh, masalahnya ialah cara. Dan cara itu, dalam hal dakwah, digambarkan dalam Q. 16: 125 sebagai: “Panggillah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan wejangan yang baik, dan sanggahlah mereka dengan yang lebih baik.” Selayaknyalah bagi seorang dai, katanya, dan mereka yang mengabdi dalam amar makruf nahi mungkar, untuk menyerukan kebaikan dengan cara yang tidak membuat orang lari maupun justru menimpakan keburukan.

Kalau itu sudah dilakukan, selebihnya memang tidak selalu beres. Seperti dikatakan Rasyid Ridha, sudah berlalu jalan yang ditempuh para nabi, para rasul, dan generasi pendahulu yang saleh, dalam seruan mereka kepada kebaikan, ajakan kepada yang makruf dan pencegahan dari yang mungkar, jalan yang dikelilingi segala yang tak disukai dan yang menakutkan. “Berapa banyak yang terbunuh di jalan itu, di antara para nabi dan orang-orang yang benar. Dan merekalah para syahid yang utama.” (Rasyid, IV: 32).

Zamakhsyari sendiri menyinggung soal cara, meski hanya urut-urutan logis dan bukan teknik. Katanya, “Bagaimana menghadapi perbuatan ingkar itu?”

Memulai dari yang mudah,” jawabnya. “Kalau tidak bermanfaat, meningkat kepada yang susah. Firman Allah, “Jika dua kelompok kaum mukminin berkelahi, damaikanlah mereka berdua. Kalau yang satu berlaku agresif kepada yang lain, perangilah yang agresif sehingga kembali kepada perintah Allah’ (Q. 49:9).”

“Siapa yang harus menghadapi?”

“Semua muslim yang bisa dan memiliki syarat-syaatnya. Para ulama berijmak, barangsiapa melihat seseorang (muslim) meninggalkan salat, wajib menyatakan pengingkarannya. Adapun mengenai pencegahan dalam bentuk perang, maka imam (kepala negara) dan para pembantunya lebih berhak karena mereka lebih mengerti  siasat dan punya sarananya.” (Zamakhsyari, I: 452-453).

Ath-Thusi, 70-an tahun sebelum zamaksyari (w. 538 H), boleh membawakan bandingan dari pandangan Syi’ah lama yang sedikit lebih kompleks. Wajibkah penanggulangan kemungkaran dengan senjata? Jawabnya, ya  — kalau dibutuhkan dan sepanjang kemungkinan. Hanya saja tidak dengan maksud perang, melainkan semata-mata pencegahan. “Kebanyakan sahabat kami pada pendapat ini, dan tidak memperbolehkannya kecuali dengan izin sultan semata. Sedangkan yang berbeda dari kami membolehkannya tanpa izin misalnya dalam hal mempertahankan diri.” Berkata Al-Balkhi: dibolehkan untuk semua orang, manakala tidak ada imam atau orang yang dipasangnya. Adapun kalau ada, tidak bisa, kecuali dalam keadaan darurat. (Thusi, II: 549).

Pandangan lebih keras datang dari Abu Bakr Ar-Razi. Katanya, dalam Ahkam, para pencegat jalan dan penarik cukai paksa  “halal darahnya”.bahkan wajib atas umat Islam membunuh mereka, dan untuk itu setiap orang bisa bertindak terhadap siapa saja yang bisa dia capai – tanpa peringatan lebih dulu maupun omongan. (Abu Haiyan, loc.cit.). Pendapat yang dapat menumbuhkan situasi anarki ini hanya bisa dipahami dalam keadaan ketika pemerintahan sebuah kesultanan yag lemah tidak bisa “memegang” rakyatnya.             

BersambungPenulis: Syu’bah Asa (1941-2011), pernah menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Asisten Pemimpin Umum Panji Masyarakat; Sebelumnya bekerja di majalah Tempo dan  Editor. Sastrawan yang pernah menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok ini sempat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Sumber: Majalah Panji Masyarakat,  4 November  1998.

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda