Cakrawala

Corak Pandang Baru Kebijakan Agama

Meskipun Indonesia adalah negara Islam mayoritas, kehadiran kementerian agama tidaklah berjalan mulus. Sejarah terbentuknya kementerian atau departemen agama sebelumnya melalui proses perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh nasional di awal kemerdekaan. Ada yang mendukung dan ada pula yang tidak menyetujui. Kemudian, ketika kementerian agama ini  hadir juga jadi rebutan di antara kelompok Islam moderen dan tradisional.

Pada era orde baru dan era reformasi  kita tidak lagi melihat adanya perebutan insitusi birokrasi ini, hanya belakangan ini kita melihat ada persoalan  figur dan kebijakannya. Pada era orde baru beberapa menteri agama berasal dari kalangan ilmuan, diplomat dan TNI (dulu ABRI). Pada era reformasi berasal dari kalangan politisi, dan terakhir ini berasal dari pensiunan TNI dan pemimpin ormas.

Dua figur terakhir menteri agama ini, kebijakannya menjadi kontroversi dan perhatian publik, menteri pertama mencuatkan isu radikalisme, dan menteri terakhir ini mau mengafirmasi masalah Ahmadiyah.

Hal  yang layak dicermati dari isu utama yang diangkat dua menteri ini adalah mengapa mengambil isu pokok yang mengundang komentar, kebingungan dan   kegaduhan  publik. Kenapa tidak mengangkat hal yang sifatnya strategis, yang tidak mengundang kontroversi dan keterbelahan dalam masyarakat.

Masalah krusial dan pokok dihadapi umat Islam cukup banyak yang harus dijadikan isu utama, seperti keterbelakangan umat di bidang pendidikan, keterbelakangan ekonomi, meningkatkan pelayanan haji dan lainnya. Isu-isu tentang radikalisme dan menghadapi kelompok sempalan bisa saja diatasi, tetapi kurang bijak kalau dipublish ke publik secara terbuka sehingga jadi konsumsi umum  yang tidak selamanya positif. Masalah ini layak diperhatikan, tetapi dengan cara yang bijak dan arif.

Bagi masyarakat Indonesia masalah agama akan selalu sensitif jika tidak ditangani dengan bijak. Karena itu ke depan pendekatan penanganan agama harus memberikan corak dan pandangan baru. Corak dan pandang baru itu adalah lebih banyak mengeksplorasi hal-hal yang positif dari agama.

Sebab, agama mengandung ajaran-ajaran yang luhur yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Agama memberikan ajaran positif , tidak ada ajaran agama yang negatif. Selain itu rakyat Indonesia umumnya bersikap religius, ditambah lagi adanya   falsafah dan ideologi Pancasila yang menetapkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama (Sayidiman Suryohadiprojo,Menghadapi Tantangan Masa Depan, PT Gramedia, Jakarta, 1987 hal.191).

Jika seseorang taat dan konsisten menjalankan ajaran agama maka ia akan berpotensi besar menciptakan kehidupan sosial yang damai dan sejahtera. Sebab, tiada yang melebihi agama dalam memberikan penghargaan yang tinggi pada perbuatan kebaikan, berlaku adil, membangun rasa saling percaya, tolong menolong dan semacamnya. Pembangunan akhlak yang mulia dan norma-norma yang luhur merupakan tujuan hadirnya agama (baca Islam ) di muka bumi ini sebagaimana hadist Nabi mengatakan,” Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia”.

Mantan Menteri Agama Dr. H.A. Mukti Ali mengatakan, fungsi agama yang pokok adalah untuk mengintegrasikan hidup. Hidup menjadi bermakna dengan agama . Integrasi itu berbeda dalam kualitasnya, bukan hanya pada baik atau buruknya agama yang diterima, tetapi juga tergantung kepada keikhlasan dan kesungguhan orang itu dalam memeluk agama yang dihayati (H A. Mukti Ali, Agama dan Pembangunan, Lembaga Lektur Agama, hal. 15, tanpa tahun).

Dalam hal cara pandang baru agama yang damai dan mententramkan, tentu peran pemimpin agama sangat penting, disamping peran pemimpin informal, juga yang tak kalah penting peran pemimpin formal, dalam hal ini salah satunya menteri agama dan jajarannya. Peran pemimpin formal ini cukup besar karena ialah yang membuat kebijakan yang dikenakan kepada masyarakat.  Menurut Sayidiman, seorang pemimpin agama harus mencerminkan perilaku yang baik sesuai ajaran agama, dan ini akan memberikan dampak positif  ke dalam  masyarakat.

Seorang pemimpin, sebagaimana studi menunjukkan sangat berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat karena kepemimpinannya dan jabatannya.

Dan, pemimpin sebagaimana ditulis Suzanne Keller penulis  Beyond the Rulling Class termasuk kelompok elite. Oleh Suzanne Keller, elite ini dibagi dua, yaitu elite biasa dan strategic elite. Yang terakhir ini merupakan kelompok-kelompok yang pendapat, keputusan dan tindakannya mempunyai akibat penting dan menentukan bagi kehidupan sebagian anggota masyarakat. Kriteria untuk dianggap strategis  ini terletak pada bidang dan fungsinya dalam masyarakat dan jumlah anggota masyarakat yang dipengaruhinya ( Mely G .Tan, Beberapa Pemikiran Masalah Komunikasi, Pemimpin dan Pembangunan Nasional, lihat dalam Keyakinan dan Perjuangan, buku kenangan untuk Jenderal Dr TB.Simatupang, Jakarta, 1972, BPK Gunung Mulia, hal  298).

Dari teori Suzanne Keller di atas jelaslah bahwa menteri agama termasuk elit strategis, yang pengaruh dan kekuasaannya sangat besar, baik dalam membentuk opini maupun membuat kebijakan sangat efektif karena punya  jaringan dari pusat sampai ke daerah yang itu bersifat instruktif dan wajib dipatuhi.

Dengan power yang cukup besar itu Kementerian Agama plus menteri agama sangat menentukan integrasi dan persatuan dalam masyarakat. Selain problem yang dihadapi adalah internal Islam, juga umat lain yang juga harus diperhatikan pembinaannya.  Karena pluralisme agama ini maka pilihan terhadap isu-isu agama yang diangkat haruslah selektif dengan pempertimbangkan tidak menimbulkan kegaduhan dan perpecahan.

Memang ini sebuah kenyataan di negara kita bila terjadi  pergantian kepemimpinan, terjadi pula perubahan konsep dan arah kebijakan. Sayangnya, kebijakan yang dipilih– seperti yang terjadi di Kementerian Agama– menyentuh hal yang peka dan mudah nenyulut reaksi masyarakat seperti kasus radikalisme dan penolakan pada kelompok agama yang dinilai menyimpang oleh masyarakat, seperti kasus Ahmadiyah.

Karena cenderung sisi kehebohan  yang lebih banyak menonjol disentuh  dalam dua menteri terakhir kepemimpinan kementerian agama, layaklah direnungkan kembali dan dipikirkan ulang  untuk mengangkatnya. Sebaiknya, program atau kebijakan utama Kemenag yang lebih meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan  umat beragama, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas beribadah, kualitas kehidupan ekonomi, kualitas pendidikan, kemudahan dan kenyamanan beribadah, meningkatkan mutu dakwah,  meningkatkan SDM umat,hubungan baik sesama manusia dan lainnya, ini yang layak diutamakan.

Program-program di atas memang tidak populer dan sepi dari publikasi media, namun jika dikelola dengan baik dan berhasil, rakyat merasakan manfaatnya secara langsung dan nyata. Sedangkan program dan isu berbau politik hanya mengundang riuh masyarakat,  pergunjingan yang sia-sia dan memubazirkan waktu

About the author

Arfendi Arif

Penulis lepas, pernah bekerja sebagai redaktur Panji Masyarakat, tinggal di Tangerang Selatan, Banten

Tinggalkan Komentar Anda