Cakrawala

Potensi Ancaman Persatuan Bangsa

Persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  sangat penting dan utama. Tanpa persatuan negara tidak akan meraih kemajuan dan berkembang ke arah yang positif.

Dalam mewujudkan persatuan berbagai hambatan bisa menjadi faktor penghalang. Bisa karena faktor sosial, budaya dan agama.

Negara yang multikultural dan multiagama merupakan salah satu handicap untuk mewujudkan persatuan. Karena itu pengelolaan negara yang multietnik dan agama perlu ekstra hati-hati dalam menakhodainya.

Apakah Indonesia mengalami masalah dalam membangun persatuan bangsa. Kalau melihat perkembangan sejarah,  Indonesia sebenarnya tidak mengalami persoalan yang berarti dalam mewujudkan persatuan. Sejak proklamasi kemerdekaan dengan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia berhasil dengan baik memelihara persatuan hingga saat ini. Kalaupun dalam sejarah ada gerakan-gerakan yang mencoba menggoyahkan keutuhan bangsa, namun tidak pernah berhasil  memisahkan diri dari  negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin secara spesifik hanya Timor Timur yang pernah lepas dari NKRI, tapi Timtim adalah daerah yang secara historis bergabung dengan Indonesia melalui proses yang berbeda secara umum dengan wilayah lain Indonesia.

Kalau Indonesia secara utuh sekarang ini masih eksis dan total mewujud menjadi negara kesatuan, ini menandakan bahwa persoalan-persoalan multikultural, multietnik dan multi agama sudah berakhir. Artinya, segala perbedaan budaya, suku dan agama secara relatif  bisa dikatakan bukan lagi ancaman bagi persatuan bangsa. Rakyat Indonesia sudah bisa memahami dan bisa hidup secara damai dan rukun di tengah segala perbedaan suku, agama dan budaya. Kalau meminjam istilah bahasa sehari-hari rakyat Indonesia sudah memiliki sikap toleransi yang tinggi dan memuaskan dalam menyikapi perbedaan.

Melihat kenyataan ini saya agak sedikit heran kenapa dalam discourse dan wacana yang berkembang  problem multi-kultural dan agama ini masih dikembangkan dan dianggap sebagai potensi utama pencecah persatuan bangsa. Padahal sejarah telah menunjukkan problem ini sudah tuntas,  dan masyarakat telah menerima dan bisa hidup dan rukun dalam perbedaan. Justeru dengan sering diangkat masalah-masalah seperti  intoleransi, masalah radikalisme, pluralisme dan semacamnya ingin memberikan stigma bahwa masyarakat kita belum siap hidup dan menerima perbedaan,  padahal kenyataannya  masyarakat kita sudah tersosialisasi dengan baik dalam perbedaan. Dan, akhir akhir ini digaungkan pula konsep baru dalam perilaku politik yang disebut politik identitas, yang ini jelas suatu upaya yang merugikan dan tidak menguntungkan, yang akhirnya merusak bangunan kehidupan toleransi yang sudah baik itu.

Kalau kita ingin melihat masalah yang menjadi ancaman persatuan bangsa, menurut saya, lebih crusial dan urgen terkait dengan masalah ekonomi, yaitu absennya pemerataan dan munculnya ketimpangan ekonomi.yang tinggi. Kalangan kaya serta mereka yang menguasai aset ekonomi dan mereka yang miskin perbedaannya  cukup mencolok. Menurut Prof. Dr. Hafid Abbas, dalam sebuah tulisannya mengungkapkan, bahwa sebanyak 1 % orang terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan bangsa ini. Sisa kekayaan 50 % lagi diperebutkan oleh 99 persen seluruh jumlah penduduk. Bahkan, yang lebih ekstrim lagi 74 % tanah di seluruh pelosok tanah air dikuasai penggunaannya oleh hanya 0,2 persen penduduk ( Lihat Kata Sambutan  Prof  Dr Hafid Abbas untuk buku Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra, Pro de Leader, Jakarta, 2016, hal. XV).

Ketimpangan ekonomi yang mencolok bisa menjadi bibit perpecahan yang sensitif dan  lahirnya perilaku kekerasan, apalagi kalau hal itu sudah menyangkut kemiskinan dan kebutuhan hidup yang sulit terpenuhi. Demikian juga ketiadaan tanah sebagai sumber kehidupan para petani, semuanya bisa menjadi bom waktu yang mengancam persatuan bangsa. Hal seperti ini sudah selayaknya dibuat ketentuan dan regulasi sehingga tidak menjadi masalah besar di kemudian hari.

Di samping itu, kesenjangan  sosial dapat menjadi bibit pertentangan dalam masyarakat yang bertumpu pada rasa cemburu karena ada yang menikmati kemudahan dalam kehidupan, sementara yang lain merasakan kepedihan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka (Muchlis Patahna,SH, M.Kn, Hukum dan Demokrasi Membangun Karakter Bangsa, Azkia Jaya, Tangerang, 2010,hal. 156).

Kedua, perpecahan bisa terjadi bila ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam kasus UU KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu mendapat protes keras dari rakyat, namun undang -undang itu tetap disahkan. Menurut Fahri Hamzah, suatu konflik bisa terjadi akibat efek dari ketidakpuasan masyarakat atas berbagai kebijakan negara atau pemerintah (Fahri Hamzah, Negara, Pasar dan Rakyat, Yayasan Faham Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 508). Dengan demikian sebuah konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi  sumber yang melemahkan persatuan.

Ketiga, saat ini sebuah fenomena yang muncul sebagai efek pemilihan presiden secara langsung yang mulai  diberlakulan  sejak tahun 2004  adalah terbelahnya masyarakat Indonesia ke dalam figur pasangan pilpres. Sayangnya, perpecahan dan keterbelahan ini tidak berakhir begitu pemilihan presiden selesai, namun terus berlanjut ketika  presiden baru beserta kabinetnya telah berbentuk dan menjalankan pemerintahan. Bahkan, ketika Presiden Jokowi telah menjalankan pemerintahan periode kedua ini perseteruan ini masih berjalan di antara simpatisannya dengan julukan  Kampret dan Cebong. Padahal, dua figur yang bertarung tersebut bisa dikatakan telah berdamai dengan masuknga Prabowo rival Jokowi ke dalam struktur kabinet pemerintahan.

Keempat, perpecahan karena fanatisme figur ini sekarang  cukup massif karena memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi yaitu melalui media sosial (medsos). Dengan didukung keterbukaan informasi yang mudah diakses saling hujat di antara simpatisan hampir  bisa kita baca tiap hari dengan berbagai komentar dan saling tuding di antara simpatisan. Mulai dari  kritik yang sehat hingga yang sifatnya caci maki   menjurus ke debat kusir. Bahkan, ada yang kasusnya  berujung pada  laporan ke polisi dengan tuduhan  pasal pencemaran nama baik dan melanggar  UU ITE.

Satu hal yang menarik adalah bahwa saling kritik dan hujatan bukan hanya berlangsung di kalangan rakyat biasa, tetapi  terjadi juga di kalangan intelektual, para pejabat dan staf kepresidenan  hingga anggota DPR dan lainnya. Jika disimak acara ILC TV One  misalnya adalah salah satu media tempat terjadinya saling adu argumen antara pendukung kebijakan pemerintah dengan para pengkritiknya. Selain, tentunya saling tuding dan jawab juga terjadi melalui media Twitter.

Ramainya percekcokan ini juga ditambah kehadiran para buzzer yang dianggap dan diduga ada yang menjadi profesi sekarang ini, yang tentu saja memberi kontribusi lemahnya integrasi sosial dan persatuan dalam masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan untuk menjaga persatuan adalah adanya supremasi hukum dalam kehidupan. Hukum harus diberlakukan sama untuk semua orang atau equality before the law. Kalau hukum dirasakan tidak adil dan melukai perasaan keadilan masyarakat maka hal ini bisa menjadi pemicu perpecahan dan munculnya ketidakpercayaan pada pemerintah. Perasaan keadilan ini sangat sensitif dan peka, selayaknya diperhatikan dengan serius demi persatuan bangsa.

Negara kita disebut masuk dalam kategori negara berkembang, dan masih berproses untuk menjadi negara maju. Dalam kategori negara berkembang kita nampaknya belum sejajar dengan negara lain, yang juga masuk kelompok negara berkembang. Jika kita ingin maju tentu harus mampu menciptakan suasana yang kondusif di tingkat internal dalam negeri lebih dahulu. Tanpa mampu menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk membangun rasanya sulit kita menjadi  negara maju, dan bisa jadi juga  sebagai negara berkembang kita kalah dengan negara tetangga kita, bila situasi yang gaduh dan konflik ini  tidak bisa diatasi. Semoga

About the author

Arfendi Arif

Penulis lepas, pernah bekerja sebagai redaktur Panji Masyarakat, tinggal di Tangerang Selatan, Banten

Tinggalkan Komentar Anda