Cakrawala

Membangun Paradigma Baru Pelayanan Polisi yang Humanis

Written by Arfendi Arif

Polisi sebagai aparat hukum dan keamanan adalah insitusi yang paling banyak berhubungan dengan masyarakat. Mulai dari hal-hal kecil seperti anda kehilangan barang ; mendapat perlakuan kasar,  bahkan jika anda dihina orang pun anda bisa mengadu ke polisi.

Polisi adalah institusi yang mengawasi terlaksananya undang- undang. Jika ada undang-undang yang dilanggar dan terkait dengan pidana, maka polisi berhak menangkap anda. 

Polisi mengatur lalu lintas jalan dan juga mengatur terkait kendaraan, bisa kita bayangkan betapa sibuknya kantor polisi setiap hari mengurus jutaan orang yang membutuhkan pelayanannya.

Kalau kita baca media setiap hari, rasanya tidak ada hari dimana aktifitas polisi  absen diberitakan. Karena itu,  awak media pasti menempatkan reporternya untuk  meliput dan menguntit berita setiap hari di kepolisian.

Tugas polisi tidak hanya yang bersifat teknis, namun yang utama adalah dalam soal penegakan hukum. Dalam hal terakhir ini polisi menjadi perhatian masyarakat. Kasus yang dihadapi juga beraneka macam, dari kasus kriminal, kasus korupsi, teroris, dan kasus yang bersifat politik, seperti ujaran kebencian sebagai konsekuensi dari UU ITE. Belakangan ini diwacanakan pula  penerapan UU Karantina Kesehatan yang diberlakukan pada mereka yang melakukan kerumunan.

Dalam hal ini kita belum menyebut bagaimana polisi juga harus menghadapi peristiwa unjuk rasa, tawuran, bentrokan massal dan kejahatan kelompok seperti gang motor.

Karena polisi harus berhadapan dengan masyarakat, dan juga sebagai institusi yang melayani masyarakat, paradigma pelayanan polisi menjadi penting, dan tentu saja tidak mudah mencari model yang tepat.

Secara retorik  dan doktrin, pelayanan  polisi kepada publik sangat idealis  Dalam Tribrata Polri disebutkan, polisi melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum.

Dalam catur prasetya polri diucapkan  sebagai berikut, bahwa sebagai insan bhayangkara polisi berkorban demi masyarakat untuk menjaga segala bentuk gangguan keamanan, menjaga  keselamatan jiwa raga , harta benda dan hak asasi manusia; menjamin kepastian berdasarkan hukum, dan memelihara perasaan tentram dan damai.

Kemudian dalam Hasta Dharma Polri atau pedoman perilaku polri disebutkan. antara lain, polisi wajib menjadi teladan dalam sopan santun, bertutur kata, bersikap dan berperilaku; menjadi teladan segala kebaikan, di keluarga, lingkungan dan kedinasan ; memiliki stabilitas emosi dan tidak mudah terpancing; berjiwa penolong pada siapapun tanpa diskriminasi, wajib menguasai tugas kewajiban umum kepolisian, segala bentuk undang-undang yang berkaitan dengan tugas kepolisian dan prosedur upaya paksa baik sendiri maupun tim; wajib menggunakan tiga senjata sakti yaitu penolong, sabar dan rendah hati; dan menjadi pelopor penyelesaian masalah yang timbul di lingkungan.

Dari norma dan pedoman tugas di atas sangat jelas bahwa polisi harus memiliki watak dan perilaku sangat sempurna. Boleh dikatakan bagaikan malaikat. Namun, proses sejarah dan kenyataan tidak selamanya sesuai dengan kenyataan.

Polisi lahir sebagai produk sejarah, ketika bangsa sedang dijajah dimana semua elemen bangsa ikut berjuang. Ketika kemerdekaan telah diraih, dan polisi hadir  belum terpikirkan polisi sebagai aparat penegak hukum an sich  Namun, ikut mengangkat senjata berperang melawan musuh. Pada saat itu tentu, ada pengaruhnya sisi-sisi perilaku ” militeristik” dalam kepribadian polisi. Hal ini juga berlanjut pada masa Orde Baru ketika polisi  berada di bawah ABRI. Pola dan perilaku atau budaya polisi yang murni sebagai pelayan publik tidak serta tercermin secara total saat itu.

Penulis terkenal masalah kepolisian Anton Tabah mengatakan, ketika kemerdekaan diproklamirkan, polisi pun langsung dibentuk dengan sebutan AKRI ( Angkatan Kepolisian Republik Indonesia), namun darah panas AKRI  masih terasa akibat tuntutan situasi melawan penjajah dan berbagai aksi makar atau pemberontakan. AKRI pun menjadi kombatan, dan era Bung Karno bahkan disatuatapkan dengan TNI (ABRI 1959-1965). Politik integrasi  ini juga berlanjut di zaman Pak Harto, yaitu Polri di bawah ABRI (Anton Tabah, Bureucracy Policing, Pemolisian Birokrasi, CV Sahabat Klaten, Juni 2008, hal.57 dan pengantar Prof  Yusril Ihza Mahendra, hal.10).

Paradigma baru  pelayanan polisi

Pada era reformasi Polri dipisahkan dari TNI tahun 1999 dan juga dipisahkan dari Departemen Pertahanan tahun 2000. Sejak inilah  Polri yang independen terwujud, dan secara langsung bertanggung jawab kepada presiden. Namun, seperti ditulis Anton Tabah, reformasi Polri sebenarnya baru terjadi tahun 2002 ketika UU No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah lahir.

Namun, perubahan Polri di atas  jika dihitung baru mencapai satu dekade atau 10 tahun. Bahwa, ada perubahan struktural dan instrumental (berpisah dari TNI dan adanya undang-undang Kepolisian) tidaklah secara otomatis merubah pula perilaku Polri atau perubahan kultural.

Menurut Anton Tabah, mereformasi budaya atau perilaku tidak semudah mereformasi struktur maupun instrumen. Perilaku terkait dengan mental dan watak personil orang per-orang yang sudah mendarah daging. Sejak lahirnya  Polri berdarah panas dengan filosofis dan doktrin yang mestinya love humanity, malah cenderung kill or to be kill.

Anton menjelaskan, dalam mereformasi  budaya Polri telah dilakukan perubahan  filosofi Sapta Marga ke Tri Brata, yaitu pembentukan personil Polri yang Mahir, Trampil dan Taat Hukum. Mengubah kurikulum yang dulu 50 persen militeristik ke kurikulum yang benar-benar dibutuhkan untuk membentuk prajurit Polri yang profesional, proporsional dan humanis. Dan pelajaran militeristik dikurangi hanya 20 persen sampai 30 persen.

Kemudian memasukkan pelajaran tentang teknologi kepolisian, scientific crime investigation, psikologi, sosiologi, antropologi, kebudayaan, hukum, HAM dan ilmu komunikasi dalam porsi yang memadai untuk membentuk polisi yang profesional. Pelajaran menembak didahului dengan pelajaran hukum dan HAM dengan sasaran tembak nilai tertinggi tak lagi bagian jantung atau kepala, tetapi tangan kanan dan kaki. Juga menambah pelajaran bela diri  untuk menciptakan sosok polisi pengayom dan pelindung masyarakat.

Polisi yang santun dan dekat dengan masyarakat memang merupakan konsep yang sering dikedepankan sejak adanya reformasi dan pasca runtuhnya Orde Baru. Pada masa Kapolri dipimpin Jenderal Sutanto (2005-2008) konsep ini dikenal dengan istilah Kepolisian Sipil atau Polisi Sipil. Sutanto bahkan punya program yang disebut community policing, yaitu pemolisian komunitas masyarakat supaya Polri bisa lebih fokus melayani, melindungi dan mengayomi komunitas masyarakat Konsep ini menciptakan keakraban antara masyarakat dan polisi.

Menurut mantan Kapolri era Presiden Abdurrahman Wahid, Jenderal Polisi (Purn) Chairudin Ismail, kepolisian sipil atau polisi yang berwatak sipil adalah suatu cara perpolisian (policing) yang dalam pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia itu kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Menjalankan tugas tidak dengan menggunakan cara cara gampang, seperti pemaksaan, kekerasan belaka, tetapi bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakekat penderitaan manusia. Polisi berwatak sipil melihat dimensi moral yang kental dalam pekerjaan kepolisian ( Chairuddin Ismail, Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri, Merlyn Press, Jakarta, 2009, hal.8).

Bagi Anton Tabah, polisi sipil adalah polisi yang cinta kemanusiaan, membasmi penyimpangan, menjauhkan masyarakat dari perbuatan tercela dan memerangi kejahatan  Tugas polisi bukan hanya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom, ada dua lagi yaitu pengawas dan pemaksa. Dalam menjalankan tugasnya polisi harus penuh senyum dan keramahan bersenjatakan cinta kasih. Misalnya, polisi menuntun anak-anak atau kakek nenek menyeberang jalan, mendamaikan pertengkaran, membujuk seseorang yang akan bunuh diri, mengawal unjuk rasa agar tertib bahkan menyeberangkan keluarga angsa di jalan tol. Semua ini contoh polisi dalam hal pengayoman( Anton Tabah, ibid. hal.48).

Paradigma baru pelayanan Polri yang humanis penting dikedepankan saat ini, saat hubungan polisi dengan masyarakat mengalami ketegangan dengan adanya kasus penembakan yang menewaskan 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Harapannya adalah bahwa ini menjadi momentum untuk mengkaji ulang model dan pendekatan polisi dalam mengatasi  masalah , bahwa ada baiknya tidak menggunakan cara kekerasan yang  berakibat manusia kehilangan nyawa. Rasanya, paradigma polisi yang dekat dengan masyarakat yang mulai disadari sejak pasca berakhirnya Orde Baru perlu ditekankan sekarang ini di era kehidupan demokratis. Bukannya menjadi lepas kontrol dan menimbulkan kecemasan. Semoga

About the author

Arfendi Arif

Penulis lepas, pernah bekerja sebagai redaktur Panji Masyarakat, tinggal di Tangerang Selatan, Banten

Tinggalkan Komentar Anda