Cakrawala

MUI Kiprahnya Dulu,Sekarang dan ke Depan

Written by Arfendi Arif

Beberapa waktu lalu telah terbentuk susunan pengurus baru MUI. Dalam struktur baru tersebut tidak tercantum beberapa tokoh yang selama ini dinilai kritis.  Ada kesan yang muncul dari berita tersebut bahwa MUI dinilai tidak akan vokal dan tanggap menyuarakan aspirasi umat. 

MUI sebagai organisasi semi pemerintah– bukan murni bentukan masyarakat–tentu  tiap zaman dan orde mempunyai  tantangan  yang berbeda. Dalam hal ini menarik dicermati pada situasi kehidupan politik yang bagaimanakah MUI terlihat vokal,  dan dalam situasi apa  pula terlihat perannya bersifat lunak dan tidak frontal. Dan, bagaimana peran yang terbaik ke depannya.

Sejarah menunjukan bahwa ulama memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Atas dasar pertimbangan itulah bahwa ulama berusaha dirangkul oleh pemerintah untuk ikut mendukung program dan kebijakan pemerintah.

MUI sebenarnya sudah dibentuk sejak pemerintahan presiden pertama RI, yaitu masa pemerintahan Soekarno. Awalnya, MUI ini dibentuk di daerah untuk kepentingan keamanan. Misalnya, MUI Jawa Barat didirikan 12 Juli 1958 untuk menghadapi pemberontakan Darul Islam. Bahkan, ketuanya waktu itu secara ex-officio panglima militer (Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, 1988, hal. 125).

Di Sumatera Barat, MUI terbentuk tahun 1966 dengan ketuanya Mansur Datuk Palimo Kayo, seorang bekas tokoh Masyumi yang disegani. Sedangkan di Aceh MUI sudah ada sejak 1967. Sementara MUI Pusat didirikan pada Oktober  tahun 1962. Tentu saja MUI yang ada di zaman Orde Baru bukanlah kelanjutan dari zaman Orde Lama.

Menurut Deliar Noer, MUI pada masa Orde Lama menunjukkan peran MUI daerah lebih aktif dari MUI pusat. Sedangkan MUI Pusat perannya tidak penting. Tugasnya hanya  mencari dukungan buat pemerintah dari para ulama. Bahkan, dalam rapat ulama se-Indonesia yang diadakan 26-28 Mei 1964  mengusulkan agar diberikan  “gelar ilmiah ” kepada Presiden Soekarno sebagai simbol terima kasih orang -orang Islam kepada Presiden Soekarno.

Secara rinci Deliar Noer menjelaskan bahwa Majelis Ulama dalam pandangan pemerintah Orde Lama waktu itu adalah, pertama, sebagai organisasi massa masyarakat muslimin dalam rangka Demokrasi Terpimpin, ikut mengambil bagian dalam penyelesaian revolusi  dan pembangunan semesta berencana sesuai dengan karya keulamaan dan keagamaan.

Sedangkan fungsi lainnya tidak berbeda dengan sekarang yaitu penghubung antar masyarakat dengan pemerintah, memberikan nasehat dan pertimbangan kepada pemerintah, sebagai fungsi peng-islah dan menjaga persatuan;  lainnya adalah ikut membangun kehidupan keagamaan yang baik terutama terlaksananya pendidikan agama di sekolah, pesantren, dan tempat ibadah.

Dari gambaran di atas cukup jelas bahwa peran MUI Pusat pada masa Orde Lama semata ingin mendapat dukungan dari ulama dalam menjalankan kebijakan politik, ekonomi dan sosial. Pemerintah pada waktu itu amat sadar bahwa pengaruh ulama cukup kuat dalam masyarakat sehingga perlu dirangkul untuk mendukung kebijakan pemerintah,  paling tidak ulama tidak bersikap oposisi. Untuk itu pula mereka yang terlibat sebagai pengurus di MUI Pusat adalah orang yang sudah dikenal loyal kepada pemerintah, dan mereka semua berasal dari kalangan pejabat pemerintah, baik menteri maupun TNI.

Hal yang hampir sama  juga berlaku di masa Orde Baru. Pemerintah merangkul ulama untuk ikut mensukseskan pembangunan. Bagi Orde Baru pembangunan bukan saja pembangunan fisik, tapi juga spritual. Di samping itu bagi Orde Baru suksesnya pembangunan kalau berhasil menciptakan kerukunan dalam masyarakat, termasuk kerukunan antar umat beragama. Dalam hal inilah dibentuk MUI untuk membangun kerukunan tersebut. Dalam hal ini, MUI tetap diharapkan menjadi penghubung antara umat Islam dan pemerintah maupun sebaliknya .

Namun, MUI  yang dibentuk oleh Orde Baru , tepatnya diresmikan 17 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 menghadapi cukup banyak  permasalahan, bukan permasalahan interen MUI, tetapi problem nasional yang harus direspon dengan baik. Permasalahan tersebut di antaranya pembangunan rumah sakit Baptis di Bukittinggi, masalah kerukunan antar umat beragama, pemilihan umum, aliran kepercayaan, dan liburan sekolah di bulan Ramadhan yang dihapuskan.

Dari permasalahan tersebut masalah pembangunan Rumah Sakit Baptis, kerukunan umat beragama, aliran kepercayaan berhasil diselesaikan dengan memuaskan, namun masalah liburan bulan puasa yang dihapuskan tidak berhasil dicegah MUI dan tetap berlaku hingga sekarang.

Tetapi, yang membuat hubungan MUI dan pemerintah panas dan sempat tegang ketika MUI mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam merayakan natal bersama. Fatwa yang dikeluarkan 7 Maret 1981 itu membuat marah Menteri Agama Alamsyah Ratuprawiranegara  sehingga ia sempat mengancam mundur. Buya Hamka yang waktu itu baru saja menjabat Ketua Umum MUI untuk periode kedua kalinya terpaksa mencabut fatwa tersebut. Namun, setelah itu ia mengundurkan diri sebagai ketua umum MUI.

Beberapa tokoh yang menggantikan Buya Hamka sebagai ketua umum MUI tidak lagi terjadi peristiwa serius dan menegangkan. Kalaupun ada tentu kasusnya  tidak sebesar gaung fatwa haramnya natal.   Bisa dipahami bahwa di era Buya Hamka sebagai ketua MUI merupakan awal-awal pemerintahan Orde Baru . Dengan concern pemerintah melancarkan pembangunan dan modernisasi, pemerintah menekankan pada stabilitas politik dan sosial, konflik di masyarakat diminimalisir sehingga diharapkan semua fokus untuk pembangunan. Dengan demikian figur figur yang diharapkan adalah yang dianggap bisa bekerja sama dan tidak berjiwa oposisi.

Dalam masa reformasi isu yang diangkat termasuk yang lunak  saja, hanya menjadi perdebatan akademis dan kesehatan  seperti fatwa haram rokok, mengharamkan paham pluralisme, dan lainnya. Namun, yang sempat panas adalah yang diduga penistaan agama oleh Ahok terhadap Al- Quran surat al-Maidah ayat 51 jelang pilkada DKI tahun 2016. Dalam hal ini MUI telah menyatakan sikapnya bahwa pernyataan Ahok itu merendahkan Al-Quran dan ulama.

Namun, belakangan ini beberapa isu yang dilontarkan Menteri Agama Fachrur Razi ,figur dari kalangan militer, juga telah mengundang polemik di masyarakat antara lain tentang radikalisme dan sertifikasi mubaligh. Pengetatan ini untuk membendung paham keagamaan radikalisme dan terorisme dalam masyarakat.

Dari peran MUI ini dapat kita lihat bahwa setiap kebijakan pemerintah akan berdampak pada MUI. Paling tidak sebagai lembaga bentukan pemerintah para pengurus MUI bisa bersikap gamang dan rikuh. Namun, hal ini tampaknya tergantung karakter dan figur ketuanya. MUI model Hamka misalnya terlihat cenderung tegas dan berpegang pada prinsip, dan tidak ragu menyuarakan  keyakinan jika dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Namun, MUI di era Ma’aruf Amin ini juga dilingkari orang-orang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, setelah mereka tergusur dan digantikan ketua yang baru sekarang ini ada anggapan vokalnya akan  berkurang.

Sebenarnya, peran MUI tentu tidak cukup hanya dilihat ketika merespon kebijakan pemerintah. Ada baiknya MUI  mencermati perkembangan perilaku sosial  budaya sebagai dampak dari perkembangan teknologi komunikasi.  Sebagai contoh saling hujat dan cacimaki yang terjadi di medsos layak disikapi oleh MUI karena dari segi etika dan akhlak banyak yang melampaui batas, dan mengarah pada rapuhnya integrasi nasional  dan persatuan dalam masyarakat. Dan ini dalam jangka panjang akan berbahaya bagi persatuan bangsa.

Untuk itu MUI perlu diperkuat semacam lembaga riset atau litbang di bidang sosial,  agama dan budaya untuk mencermati kecenderungan perilaku masyarakat yang dianggap menyimpang dari sudut ajaran Islam, seperti lembaga POM MUI untuk mengetahui halal haram dan sehatnya obat dan makanan, yang tentunya punya laboratorium dan penelitian.

Dengan begitu ke depan MUI akan menjadi lembaga yang punya wibawa dan diperhitungkan kinerjanya ,didukung temuan dan analisis ilmiah.  Allahu’alam bish-shawab

About the author

Arfendi Arif

Penulis lepas, pernah bekerja sebagai redaktur Panji Masyarakat, tinggal di Tangerang Selatan, Banten

Tinggalkan Komentar Anda