Muzakarah

Poligami Pejabat dan Pergundikan

Written by Panji Masyarakat

Menurut ustadz dalam penajian yang rutin saya ikuti, Islam menghalalkan poligami. Sementara di Indonesia, ada semacam konsensus yang tidak memungkinkan para pejabat melakukan poligami. Dia bisa dicopot. Menariknya, pasca-reformasi mulai terungkap bahwa banyak pejabat yang ternyata melakukan poligami secara diam-diam. Bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini? Dari pengajian juga saya mengetahui, Islam mengharuskan umatnya mengikuti hukum positif di mana dia berada. Mohon penjelasan

Sarmita Pane (Bandung)   

Jawaban KH Ali Musthofa Ya’qub

Memang benar, Islam menghalalkan poligami. Itu hal pertama yang perlu kita perjelas. Dalilnya, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil kepada perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat orang (sekaligus)”. (Q. 4:3). Selanjutnya, Islam memang memerintahkan kita untuk tunduk kepada peraturan hukum positif setempat.dalam literatur hukum Islam, ini disebut  al-‘adah al-muhakkamah, ’urf, atau kebisaan setempat yang diundangkan.

Namjn msalahnya,  Islam juga menggariskan, hukum positif itu bisa dijalankan kalau tidak bertentangan dengan huum Islam. Ada hadis mengenai ini. Hukum positif masuk dalam pengertian perjanjian antarmanusia. Hadis yang diriwayatkan Bukhari mengatakan, muslim itu terikat dalam perjanjian di antara mereka, kecuali bila perjanjian itu menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal. Klau poligami dihalalkan oleh Allah kemudian dilarang oleh peraturan atau konsensus manusia, itu sama dengan mengharamkan yang halal. Berarti termasuk yang secara Islam tidak boleh dituruti, bahkan batal. Ada pula ucapan Ibn Mas’ud, “Apa yang dipandang baik oleh kaum musimin, baik pula dalam pandangan Allah” (riwayat Ahmad ibn Hanbal).

Dengan demikian, para pejabat atau pegawai negeri yang melakukan poligami itu tidak berdosa karena perbuatannya itu. Kecuali dia tidak bisa memenuhi konsekuensi dari poligami, yaitu berbuat adil. Bila dia tidak bisa berlaku adil, tidak sanggup memberi nafkah semua anggota keluarganya dari dua belah pihak, berrti dia telah berlaku zalim. Zalim, dalam Islam, hukumnya haram. La dharara wala dhirar, tdak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh pula menyakiti orang lain.

Era  reformasi ini hendaknya bisa membuktikan, benarlah Islam membolehkan poligami. Poligami jauh lebih baik daripada yang berkembang di masa Orde Baru, diam-diam pelacuran semarak, begitu pula dengan pergundikan, yang juga banyak dilakukan oleh para pejabat. Pernikahan yang sah dilarang, sementara yang sembunyi-sembunyi malah dibiarkan.

 

*Prof. Dr. KH Ali Musthofa Ya’qub (1952-2016), pengasuh Ma’had Pondok Pesntren Luhur Ilmu Hadis Darus Sunnah, Jakarta. Guru besar Ilmu Hadis Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) ini pernah menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat.  Sumber: Majalah Panji Masyarakat, 30  September  1998

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda