Aktualita

Puaskah Kita Dengan Menjadikan Indonesia Sebagai Negeri Para Binatang?

B.Wiwoho
Written by B.Wiwoho

Entah dosa apa yang bangsa Indonesia lakukan, sehingga dari bangsa manusia, kini kita menjadi bangsa binatang yang terdiri dari cebong, kampret, kadrun alias kadal gurun dan berbagai jenis binatang atau penamaan buruk lainnya. Naudzubillah.

Sebutan tersebut hampir setiap saat mengisi berbagai media sosial termasuk grup-grup WA, melibatkan para cerdik pandai sampai masyarakat awam,  yang terus seru semenjak akhir 2016. Padahal selama ini kita mengenal kalimat bijak yang berlaku universal yang menyatakan,  “hati-hati dengan kata-kata, karena perkataan sejatinya adalah doa”. Leluhur Jawa bahkan menambahkan, karena kata-kata buruk akan diaminkan oleh setan, dan dicatat malaikat.

Ungkapan-ungkapan buruk tersebut seminggu belakangan ini juga kembali menghangat sejalan dengan perseteruan, atau ketidakkompakan antara sejumlah menteri di bidang ekonomi dengan Gubernur DKI Jaya yang didukung oleh banyak dokter dan ahli epidemologi. Dalam krisis kemanusiaan separah dan sudah memasuki bulan ketujuh ini, keadaan tadi sungguh sangat memprihatinkan. Tidak malukah mereka para elit dengan berbagai jejak digital di awal pandemi, yang dengan gamblang memuat pernyataan-pernyataan konyol mereka?

Dalam Surat Al Isra 53 Allah berfirman, “Dan katakanlah kepada hamba-hambaKu, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka.”

Firman tersebut diperkuat hadis Kanjeng Nabi Muhammad, sebagaimana dikisahkan Abu Hurairah, “Sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang diridhai Allah ’Azza wa Jalla tanpa berpikir panjang, Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan kata-katanya itu. Dan seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang dimurkai Allah tanpa berpikir panjang, Allah akan menjerumuskannya ke neraka jahanam dengan kata-katanya itu”. (HR Bukhari, Ahmad, dan Malik).

Sebutan binatang terhadap makhluk yang diciptakan Allah sebagai manusia, secara keimanan adalah melawan Sang Pencipta. Umpatan tersebut juga merupakan bibit pembelahan bangsa, yang segera setelah Pemilihan Presiden usai April 2019, kita bahas dalam tulisan berjudul: “Stop Pembelahan Bangsa”, https://panjimasyarakat.com/2019/04/21/stop-pembelahan-bangsa/.

Tulisan tersebut mengungkapkan temuan yang  memprihatinkan yakni data-data formulir C-1 tentang Pilpres yang mengindikasikan di daerah-daerah pemukiman dengan mayoritas Suku-Agama-Ras dan Antargolongan(SARA) tertentu, mayoritas atau secara mutlak memilih Capres tertentu. Demikian pula propinsi dengan suku tertentu lainnya atau mayoritas agama tertentu lainnya memilih Capres yang lain. 

Fakta tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat tidak hanya terjadi di satu dua komunitas pemukiman dan di satu dua propinsi, melainkan di sejumlah pemukiman dan propinsi, yang apabila tidak cepat diantisipasi dan distop, niscaya bisa membuat bangsa dan negara ini terbelah. Sebaliknya bila kita dengan segera mengatasi maka data-data Pilpres tersebut akan memberikan hikmah besar.

Peta pembelahan tersebut  semakin terang dan nyata sejalan dengan merebaknya  isu radikalisme dan tudingan buruk terhadap aktivitas mazhab keagamaan tertentu.

Pada dasarnya fundamentalisme dan radikalisme dalam agama apa saja selalu ada sejak dulu kala, tapi itu kecil dan sudah diingatkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara, BAKIN, tahun 1974 -1989, Yoga Sugomo dalam buku memoarnya, “Jenderal Yoga, Loyalis di Balik Layar”.  Radikalisme dan fundamentalisme akan mewarnai ancaman masa depan Indonesia, berpilin dan berkelindan dengan masalah kesenjangan, keadilan dan SARA .  Istilah fundamentalis menurut Ka Bakin Yoga yang berhenti atas permintaan sendiri ini,  awalnya merupakan pelukisan dari luar Islam”.     

Gerakan mazhab-mazhab agama di Indonesia, mulai terasa di awal dasa warsa 1990an, yang merupakan  bagian dari Perang Asymetris dengan berbagai turunannya untuk memecah Indonesia  kalau perlu menjadi delapan negara atau lebih.

Tekanan ini kian terasa semenjak era Presiden Habibie, sehingga pernah dibahas dalam suatu pertemuan tertutup di Yogyakarta dengan tuan rumah Prof.Dr. Sofian Effendi, diikuti antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono X, Jenderal Ryamizard Ryacudu, Prof Dr MTZen, Dr.Hariman Siregar, Dr.Gurmilang Kartasasmita, B.Wiwoho dan beberapa orang staf Prof Sofian Effendi.

Pertemuan itu mensimulasikan berbagai ancaman perang modern, sampai dengan kemungkinan terburuk serangan peluru kendali antar negara, serta berbagai bentuk perang modern lainnya yang tidak berupa perang konvensional.  Juga berbagai simulasi seandainya Indonesi berhasil dipecah. Tidak usah sampai delapan  apalagi  belasan. Maka negara-negara pecahan itu semuanya akan sangat lemah. Sebagai negara kepulauan dengan lebih 17.500 pulau dan 1.340 suku-bangsa, akan kesulitan menguasai alur laut dan Zone Ekonomi Eksklusif.

Indonesia semenjak Reformasi sedang dirobek-robek dengan berbagai pembelahan SARA, upaya penguasaan asing mengulang jejak penjajahan Belanda/Portugis dengan alasan bisnis seperti pada abad 16 yang silam,  ditambah kenyataan adanya kesenjangan dan ketidakadilan yang sangat menyolok,  berpilin, berkelindan satu sama lain, dengan jargon-jargon pembelahan  radikalisme, kadrun, cebong, kampret dan sejenisnya.

Sungguh sangat  memprihatinkan banyak orang pandai  yang dengan bangga sering mengusung isu-isu tersebut. Mengecap orang yang tak sejalan dengan stempel-stempel pengelompokan.

Reformasi banyak diwarnai secara bebas lepas  oleh kaum marginalis yang haus pesona dunia, yang tak peduli dengan tata nilai.

Taruhlah radikalisme dan sejenisnya memang ada, maka kalau saja Undang-Undang Asas Tunggal Pancasila tidak dihapus, akan jauh lebih mudah mengatasi munculnya organisasi dan gerakan tadi; karena UU Asas Tunggal yang digarap lebih dari tiga tahun dari 1982 – 1985, memang dirancang untuk mengantisipasi hal tersebut.  Tapi itu pula sebabnya, maka kekuatan yang ingin memecah Indonesia,  menghapus UU Referendum dan UU Asas Tunggal Pancasila. Sementara itu meluncur pula slogan “Aku Pancasila”, dan yang bukan satu golongan, bukan Pancasila?

Lantas bagaimana sebaiknya? Terus kita tempa pembelahan sampai terjadi perang saudara? Perang antar agama, antar suku, golongan? Keluarga pecah lantaran beda agama, beda suku, beda golongan? Demikian pula persahabatan. Sudah siapkah kita saling baku hantam baku bunuh? Apa perlu kita mulai meniru milisi-milisi bersenjata seperti yang hari-hari belakangan ini berkembang di Amerika? Naudzubillah.

Marilah kita hayati dan laksanakan, apa yang dikatakan Manuel L Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina (1935-1944): “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Loyalitasku kepada partai berakhir, manakala loyalitasku kepada negara mulai.”  Kalimat yang sama pernah pula diucapkan oleh Presiden AS; John F Kennedy (1961-1963). Semoga.

About the author

B.Wiwoho

B.Wiwoho

Wartawan, praktisi komunikasi dan aktivis LSM. Pemimpin Umum Majalah Panji Masyarakat (1996 – 2001, 2019 - sekarang), penulis 40 judul buku, baik sendiri maupun bersama teman. Beberapa bukunya antara lain; Bertasawuf di Zaman Edan, Mutiara Hikmah Puasa, Rumah Bagi Muslim-Indonesia dan Keturunan Tionghoa, Islam Mencintai Nusantara: Jalan Dakwah Sunan Kalijaga, Operasi Woyla, Jenderal Yoga: Loyalis di Balik Layar, Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945 serta Pancasila Jatidiri Bangsa.

Tinggalkan Komentar Anda

Inspirasi Hari Ini

Foto

  • KH-Ali-Yafie-804x1024
  • Hamka
  • Ali-Yafi1-1024x768
  • 23-april-19972-1024x566
  • hamka
  • tabloid-panjimasyarakat