Tasawuf

Kapal Kami Terombang-Ambing di Tengah Badai

Malam itu kami agak menggigil, bukan hanya karena cuaca malam yang cenderung lebih dingin dari biasanya, juga karena tercekam oleh berita-berita tentang Covid-19. Kecenderungannya untuk terus meningkat secara tajam, juga di daerah kami; sedikit banyak membuat kami khawatir juga. Apalagi ditambah berita tentang 59 negara yang menutup pintu masuknya bagi warga Indonesia.

“Sejak awal, pemerintah memang tampak gagap dan tidak siap menghadapinya. Menurut yang saya baca, kondisi ekonomi kita sejak awal memang sudah memperlihatkan kecenderungannya untuk memburuk. Dalam kondisi demikian, datang pandemi Covid-19. Di satu sisi, kehadiran Covid-19 bisa dianggap menguntungkan, karena bisa menjadi kambing hitam bagi memburuknya kondisi ekonomi. Tapi, di sisi lain, mereka tetap dipaksa menghadapi dilema: menyelamatkan kondisi riil ekonomi yang semakin memburuk atau mengatasi pandemi,” ujar Pak Amal.

“Kita bisa lihat, bagaimana pemerintah bereaksi di awal pandemi ini mulai mengancam masyarakat dunia. Dengan berbagai cara, narasi utama yang digulirkan justru adalah: bagaimana kita bisa mengambil keuntungan ekonomi dari pandemi ini, lewat pariwisata misalnya. Narasi utama ini lantas didukung dengan pernyataan-pernyataan yang bernada meremehkan ancaman yang bisa ditimbulkan oleh Covid-19,” sambung Pak Amal.

“Kita juga bisa melihat bagaimana tarik-ulur yang cukup keras terjadi antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat, sejak pernyataan awal tentang ditemukannya kasus Covid-19 di DKI sampai dengan cara penanganannya. Tarik-ulur semacam ini terus berlangsung dalam berbagai bentuk dan tingkat, meski korban juga terus berjatuhan. Sampai kemudian muncul istilah yang tidak dikenal dalam perundangan kita, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar. Istilah yang tampaknya dimunculkan untuk menghindari istilah karantina wilayah atau lockdown. Saya menduga, munculnya istilah ini adalah untuk mengkompromikan kepentingan ekonomi dengan kondisi kedaruratan kesehatan yang nyata terjadi.”

“Tarik ulur antara kepentingan menyelamatkan kondisi ekonomi dan menghadapi kedaruratan kesehatan inilah yang kemudian dengan sangat kuat terus mewarnai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi. Mulai dari data korban terpapar dan meninggal yang tidak transparan, ketergesaan memutuskan apa yang salah kaprah disebut sebagai new normal; sampai dengan keputusan mengintegrasikan penanganan Covid-19 dengan pemulihan ekonomi. Yang terakhir ini bahkan dipimpin oleh seorang Menko Perekonomian, dengan ketua pelaksana seorang Menteri BUMN; sehingga tak perlu menyusun analisa macam-macam untuk membaca arahnya.”

“Setelah sempat ternina-bobo sekian waktu, publik seperti kembali dikejutkan saat Gubernur DKI untuk menarik rem darurat, dengan rencananya memberlakukan kembali PSBB dengan ketat. Pengumuman tersebut disertai dengan fakta-fakta pelonjakan kasus Covid-19 yang mengkhawatirkan. Oleh banyak ahli, kecenderungan terjadinya pelonjakan kasus ini diproyeksikan sangat mungkin akan juga terjadi di banyak daerah di Jawa khususnya dan Indonesia umumnya.”

“Meski sepekan sebelumnya Presiden sempat menegaskan bahwa kesehatan lebih penting dari ekonomi; namun membaca reaksi Menko Perekonomian terhadap kebijakan Gubernur DKI, sangat mungkin kita akan dipaksa sekali lagi menonton tarik ulur kebijakan seperti terjadi di awal pandemi,” jelas Pak Amal sambil menarik nafas panjang.

“Nanti dulu,” sergah Lik Cecep, “tak elok rasanya melempar kesalahan hanya pada satu pihak. Bukankah perilaku masyarakat yang cenderung abai terhadap protokol kesehatan juga sangat berperan dalam terjadinya pelonjakan kasus?”

“Tak enak juga rasanya mendengar rakyat terus menerus disalahkan,” sahut Kang Sam.

“Maksudnya?” tanya Lik Cecep keheranan.

“Kita harus adil dari awal. Mari kita coba pahami kenyataannya. Bukankah rakyat merupakan pihak yang paling awal ketakutan ketika pandemi ini mulai merebak? Salah satu contohnya: sebagian besar mereka langsung berinisiatif melakukan lockdown lokal di tingkat kampung dan desa, bahkan sebelum pemerintah memutuskan langkah penanganannya. Banyak diantaranya bahkan bereaksi berlebihan dengan menolak jenazah korban Covid-19 dikuburkan di desanya. Bukankah kenyataan semacam ini bisa dibaca sebagai bentuk kepedulian dan kewaspadaan yang tinggi terhadap bahaya Covid-19?” jelas Kang Sam.

“Kalau akhirnya kewaspadaan mereka kendor, dan pelahan-lahan mulai abai terhadap protokol kesehatan; jangan kita semena-mena langsung menyalahkan mereka. Kita coba pahami juga kemungkinan faktor penyebabnya. Kemungkinan penyebab pertama adalah kebosanan. Bosan memang bawaan manusia. Kemungkinan kedua adalah gencarnya kampanye menyepelekan bahaya Covid-19, yang penyebarannya bahkan sampai ke desa-desa. Siapa pun aktor intelektual di balik kampanye yang sebagian besar melibatkan buzzer dan influencer ini, dampaknya jelas langsung terasa di kalangan rakyat. Mereka terombang-ambing dan kebingungan, tak bisa menentukan mana yang lebih benar antara informasi yang menyebut Covid-19 sebagai penyakit berbahaya dengan yang mengatakan tidak berbahaya. Bahkan lebih jauh lagi, tak sedikit yang kemudian sampai pada tingkat tidak percaya bahwa Covid-19 benar-benar nyata.”

“Kombinasi dua faktor ini saja sebenarnya sudah bisa membuat orang abai terhadap protokol kesehatan; apalagi bila kita tambah dengan faktor ketiga, yaitu faktor ekonomi yang nyata harus mereka hadapi sehari-hari. Faktor terakhir ini seakan menyempurnakan rangkaian penyebab kendornya kewaspadaan rakyat terhadap protokol kesehatan menghadapi pandemi Covid-19,” jelas Kang Sam.

“Lho? Itu artinya, nalar mereka pada dasarnya tak jauh berbeda dengan nalar yang melatari kebijakan pemerintah; bahwa faktor ekonomi lebih diperhitungkan dari pada faktor kesehatan. Lantas mengapa keputusan pemerintah untuk lebih mendahulukan urusan ekonomi terus dipersoalkan?” sahut Lik Cecep.

“Nah itu dia. Bingung kan jadinya?” celetuk Lik Jum.

“Persoalannya tak sesederhana itu. Pada dasarnya ada perbedaan signifikan antara pengertian kepentingan ekonomi di tingkat pemerintahan dengan di tingkat rakyat. Titik beratnya jelas beda. Yang satu lebih fokus pada keberlangsungan perusahaan-perusahaan raksasa, sementara yang lain lebih ke pengertian bertahan hidup dari hari ke hari,” komentar Pak Amal.

“Meski demikian, kita tak usah terlalu meributkan persoalan tersebut, karena malah akan menjauhkan kita dari persoalan utamanya. Menurut saya, melemahnya ketaatan terhadap protokol kesehatan di tingkat rakyat tidak bisa sepenuhnya dikaitkan dengan masalah ekonomi; tapi seharusnya lebih dipahami sebagai dampak langsung dari masifnya kampanye yang cenderung menyepelekan Covid-19. Mereka yang ada dibalik kampanye samacam itulah yang seharusnya bertanggung jawab; karena tanpa kampanye tersebut, sangat mungkin sebagian besar rakyat masih tetap taat menerapkan protokol kesehatan saat harus beraktivitas demi kehidupan ekonomi mereka,” sambung Pak Amal.

Kami termangu-mangu. Kemungkinan melonjaknya jumlah mereka yang terpapar Covid-19, semakin terasa dekat membayangi kami. Di saat yang sama, kami sekaligus merasa seperti anak ayam yang kehilangan induk. Di tengah ancaman yang semakin terasa dekat ini, tak punya cukup perlindungan, karena induk kami terlihat lebih sibuk dengan urusannya sendiri.

“Tak berlebihan untuk mengatakan bahwa kondisi kita saat ini mirip kapal yang sedang berlayar di tengah pusaran badai besar. Dalam kondisi demikian, mau tak mau seluruh penumpang harus menggantungkan harapan pada nakhoda dan awak kapal lainnya. Pengalaman, keahlian dan kecekatan merekalah yang seharusnya mampu membawa kapal keluar dari badai. Bukan hanya untuk menyelamatkan kapal dari hantaman gelombang atau tubrukan karang; tapi juga kearifan untuk menyiapkan penumpang terhadap segala kemungkinan. Tanpa pengalaman, keahlian dan kecekatan yang diperlukan; semakin besar kemungkinan kapal berlama-lama terjebak badai; bisa-bisa malah menghantam karang atau ditenggelamkan gelombang,” pungkas Pak Amal.

About the author

Anis Sholeh Ba'asyin

Anis Sholeh Ba'asyin

Budayawan, lahir di Pati, 6 Agustus 1959. Aktif menulis esai dan puisi sejak 1979. Tulisannya tersebar di koran maupun majalah, nasional maupun daerah. Ia aktif menulis tentang masalah-masalah agama, sosial, politik dan budaya. Di awal 1980an, esai-esainya juga banyak di muat di majalah Panji Masyarakat. Pada 1990-an sempat istirahat dari dunia penulisan dan suntuk nyantri pada KH. Abdullah Salam, seorang kiai sepuh di Kajen - Pati. Juga ke KH. Muslim Rifai Imampuro, Klaten. Sebelumnya 1980an mengaji pada KH. Muhammad Zuhri dan Ahmad Zuhri serta habib Achmad bin Abdurrahman Al Idrus, ahli tafsir yang tinggal di Kudus. Mulai 2001 kembali aktif menulis, baik puisi maupun esai sosial-budaya dan agama di berbagai media. Juga menjadi penulis kolom tetap di beberapa media. Sejak 2007 mendirikan dan memimpin Rumah Adab Indonesia Mulia, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan non formal, penelitian, advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Karya lainnya, bersama kelompok musik Sampak GusUran meluncurkan album orkes puisi “Bersama Kita Gila”, disusul tahun 2001 meluncurkan album “Suluk Duka Cinta”. Sejak 2012, setiap pertengahan bulan memimpin lingkaran dialog agama dan kebudayaan dengan tajuk ”Ngaji NgAllah Suluk Maleman” di kediamannya Pati Jawa Tengah mengundang narasumber tokoh lokal maupun nasional.

Tinggalkan Komentar Anda

Inspirasi Hari Ini

Foto

  • Hamka
  • Ali-Yafi1-1024x768
  • KH-Ali-Yafie-804x1024
  • tabloid-panjimasyarakat
  • hamka
  • 23-april-19972-1024x566