Jejak Islam

Menelusuri Lorong Keislaman Keraton Yogyakarta (3)

Hamid Ahmad
Written by Hamid Ahmad

Terobosan Islam

Bagaimanapun, kalau sastra Jawa di keraton dapat ditembus oleh kebudayaan spiritual dari agama Islam, itu merupakan prestasi besar. Seperti diketahui, kegiatan sastra keraton, dalam konsep R. Redfield, merupakan great tradition (tradisi agung) kebudayaan Jawa. Lebih-lebih kalau diingat keberhasilan mengubah kesan dari “kebudayaan pinggiran” menjadi “kebudayaan pusat”.

Ada catatan tersendiri yang perlu diberikan, dalam hal ini, pada naskah Mingsiling Kitab. Inilah naskah yang dimaksudkan sebagai pedoman dan kitab ajar bagi kerabat dan abdi  dalem keraton. Dan isinya memang cukup lengkap, memuat soal ketauhidan (teologi), peribdatan, tasawuf (terutama paham Nur Muhammad), dan akhlak Islam. Meskipun demikian penulisan ajaran keislaman tersebut  belum sepenuhnya menurut kaidah ortodoksi Islam. Di sana-sini masih tampak jelas improvisasi penulisannya.

Ini diakui Sri Sultan Hamengku Buwono X. “Kebudayaan Jawa yang ada di Keraton Yogyakarta memang belum sepenuhnya memenuhi kriteria Islam yang semurni-murninya,” kata raja Jawa itu. Kebudayaan adalah proses yang panjang. Kalau orang ingin meluruskan kebudayaan Jawa sesuai dengan yang diinginkan, maka jalan yang terbaik, menurutnya, adalah meningkatkan kreativitas. “Kita tifak dapat hanya dengan mencegah orang untuk melahirkan bentuk budaya yang tidak kita kehendaki, tetapi kita dapat bersaing dalam kreativitas untuk menciptakan kebudayaan yang islami,” kata Sultan.

Masalahnya, ada keterbatasan di kalangan Keraton sendiri, khususnya pada para sastrawannya. Ada keterbatasan pengetahuan mengenai Islam. Ada keterbatasan dalam hal keberagaman mereka, yang masih belum bersih betul dari debu-debu mistis dan warisan hindu.

Dan yang pasti , itu semua adalah karya sastra—seakan-akan ketika berjalan di atas titian sastra yang begitu canggih itu, para penulis sering kali tergelincir, terjebak dalam gaya urai yang mengabaikan ortodoksi Islam. Karena itulah, terutama terhadap Kadis Ngabdul Kadir Jaelani, yang berisi cerita rekaan meski untuk tokoh-tokohnya, si penulis memakai nama orang yang dikenal dalam sejarah (meski tidak selalu), para peneliti menyarankan analisis yang berpangkal pada analisis sastra.

Dari segi ini, Kadis dan empat naskah yang dibahas di sini memakai ragam puisi macapat, dengan segala variannya: darma, dhandhanggula, asmaradana, mijil,kinanthi, sinom, dan pangkur. Seperti diketahui, tembang macapat  memiliki muatan estetis tertentu yang hanya dapat diukur oleh nilai-nilai kultural masyarakat Jawa. Sebab masing-masing varian tadi memiliki patokan guru gatra (jumlah baris), guru lagu (bunyi vokal pada akhir setiap baris), dan guru wilangan (jumlah potongan suku kata pada setiap baris). Di samping itu, setiap tembang memiliki fungsi pesan sendiri-sendiri, walaupun tidak ada patokan bakunya. Kalau tembang ini dinyanyikan, dilagukan, sesuai dengan patokannya, maka rasa estetiknya makin lengkap dan makin mendalam (sekali lagi dengan ukuran nilai-nilai kultural masyarakat Jawa).

Motif Bersastra

Pertanyaan berikutnya: apa sebenarnya motif penggalakan kegiatan sastra, khususnya pada naskah keislaman di kalangan Keraton Yogyakarta? Para peneliti  mengajukan dua asumsi. Pertama, kesusastraan itu untuk menyerap ajaran-ajaran Islam yang layak diapresiasi sebagai kekayaan budaya bagi Keraton Yogyakarta.  Dalam hal ini dapat ditunjukkan buktinya lewat Mingsiling Kitab yang sarat dengan Islam. Kedua, kegiatan sastra yang banyak menyerap kebudayaan spiritual keislaman tersebut memberikan kesan positif bahwa Keraton Yogyakarta tampak dekat dengan rakyat Kota Gudek itu yang notabene mayoritas muslim.

Sejarawan Kuntowijoyo berpendapat, pelahiran karya-karya sastra keislaman itu merupakan salah satu bentuk pencarian legitimasi oleh pihak keraton ketika mereka mengalami krisis kekuasaan atau kewibawaan. Dan itu tak terbatas pada Keraton Yogyakarta. Serat Ambiya dan Serat Menak, misalnya, dihasilkan Kerajaan Kartosuro (abad ke-18) ketika mereka menghadapi serangkaian pemberontakan yang telah membuahkan krisis berkepanjangan. Sedang Hamengku Buwono V (1822-1855) gencar memerintahkan pembuatan naskah kesilaman, antara lain Kitab Ambiya Jawi, Mingsiling Kitab, dan Tajussalatin, setelah mengalami krisis legitimasi menyusul Perang Diponegoro (1825-1830). Ia diharuskan menyerahkan daerah-daerah mancanegara (di luar kerajaan)kepada Belanda. “Karena Diponegoro dekat dengan pesantren, maka simbol-simbol kebudayaan Islam perlu diadopsi untuk menetralisasi ingatan orang pada Diponegoro, melalui naskah-naskah keislaman,” tulis Kuntowijoyo.

Bentuk lain pencarian legitimasi adalah pendirian masjid, sekolah Islam dan pengelektifan keduduka raja sebagai panatagama (penguasa agama) oleh Raja Pakubuwono  X. Ia membangun masjid di pesanggarahannya, dan banyak lagi di luar, membangun sekolah Manbaul Ulum di Kota Solo dan sekolah untuk anak-anak abdi dalem, khatib, ulama, juru kunci, pejabat agama, dan umum. Ia pun untuk mengefektifkan kedudukannya sebagai panatagama (penguasa agama) menolak kegiatan zending (dakwah) Kristen serta berdirinya rumah sakit zending Kristen di kerajaannya, meski akhirnya ia tak tahan pada desakan, dan menyerah.

Bersambung

Ditulis berdasarkan laporan Abdul Rahman Ma’mun  (Yogyakarta); Sumber Majalah Panji Masyarakat, 29 Juli 1998.

About the author

Hamid Ahmad

Hamid Ahmad

Redaktur Panji Masyarakat (1997-2001). Sebelumnya wartawan Harian Pelita dan Harian Republika. Kini penulis lepas dan tinggal di Pasuruan, Jawa Timur.

Tinggalkan Komentar Anda