Cakrawala

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pusaran Kepentingan Politik Global

Written by Panji Masyarakat

Bangsa Indonesia tidak hidup di ruang hampa melainkan hidup bersama dengan berbagai bangsa dan negara yang masing-masing mempunyai kepentingan subjektif sendiri pada Indonesia yang belum tentu sama, bahkan mungkin bertentangan. Letak dan posisi geografis Indonesia yang strategis serta memiliki kekayaan alam yang berlimpah mengakibatkannya masuk dalam radar kepentingan negara-negara yang memiliki kepentingan politik global.

Tulisan sederhana ini tidak berniat atau bertujuan menghidupkan kembali Orde Lama maupun Orde Baru melainkan sebagai sarana bertafakur dan mawas diri guna membangunkan kesadaran, kewaspadaan dan mengutamakan komitmen pada kepentingan nasional. Hal itu diperlukan dalam memasuki dasawarsa ketiga dan selanjutnya dari Abad 21 karena bangsa Indonesia kini hidup berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) hasil eforia amandemen pada era reformasi 1998 yang semakin menjauhkan bahkan menyimpang dari cita-cita menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 

Pergeseran kekuasaan eksekutif dari Orde Lama ke Orde Baru, dan dari Orde Baru ke Orde Reformasi telah berdampak destruktif pada bangsa Indonesia. Tumbangnya Orde Lama mengakibatkan gagasan kemandirian Tri Sakti Bung Karno kandas, dan hingga saat ini kondisi ketergantungan belum bisa diatasi. Ambruknya Orde Baru membuka peluang terjadinya amandemen UUD 18 Agustus 1945 yang berujung pada perombakan “sistem sendiri pemerintahan” Indonesia yang dirumuskan para pendiri bangsa dan negara. Kendati dicatat ada kebaruan tetapi UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang disahkan pada tahun 2002 sejatinya banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya; khususnya bagi upaya  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlu dicamkan, bahwa selama UUD NRI Tahun 1945 hasil empat kali amandemen UUD 1945 terus berlaku maka pemerintahan Republik Indonesia dan rakyat Indonesia bisa tersandera  dalam berbagai konflik kepentingan bernuansa SARA karena Pancasila sudah dapat dijadikan sekedar simbol, atribut atau asesori politik. Hal itu akibat inkonsistensi dan inkoherensi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen. Patut disadari pula, dalam kondisi seperti itu siapapun juga yang menjadi Presiden RI tidak akan bisa berbuat banyak untuk mencapai cita-cita dan tujuan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945.   

Intervensi Kekuatan Asing

Mencermati buku Donald D. Horowitz berjudul “Constitutional Change and Democracy in Indonesia”, terbitan Cambridge University Press, Tahun 2013, dapat terungkap intervensi National Democratic Institute (NDI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) AS, berkolaborasi dengan berbagai LSM lokal, dalam proses amandemen UUD 1945. Penulis dalam prakata bukunya menyatakan a.l. “…Andrew Ellis deserves special thanks for inviting me to participate from time to time in his enterprise at the National Democratic Institute’s Jakarta Office and to benefit from his many insights into the Indonesian constitutional process. The results are visible in the footnotes that refer to his NDI reports and to some interviews that we conducted jointly as well. During one stay, I also benefited from use of the facilities of the Freedom Institute, for which I am grateful”. Ia menyebutkan pula, antara tahun 1998 hingga 2009 melakukan lima kunjungan ke Indonesia. Materi wawancaranya didasarkan pada janji merahasiakan para respondennya yang sebagian besar adalah politisi, pejabat pemerintah, atau aktivis LSM. Secara tersirat hal-hal tersebut mengindikasikan campur tangan lembaga asing tersebut secara leluasa. Perlu dipahami bahwa ambruknya Orde Baru merupakan proses cukup panjang dan dipersiapkan sejak 1995, merujuk artikel Tim Weiner pada Suratkabar New York Times, tanggal 20 Mei 1998

Kedua peristiwa pergeseran eksekutif itu merupakan bahan pemelajaran (lesson learned) guna memahami pertarungan kepentingan politik global negara besar yang berimbas negatif pada Indonesia. Mencermati prosesnya, terungkap bahwa Indonesia bisa dibuat takluk pada tahun 1966 dan 1998 bukan akibat serangan kekuatan bersenjata (militer) melainkan melalui intervensi nir-militer. Campur tangan kekuatan asing itu bertujuan merubah mindset dan paradigma bangsa Indonesia agar sesuai dengan kepentingan politik globalnya. Pendongkelan 2 orang tokoh pemimpin besar bangsa Indonesia pada kurun waktu itu merupakan sasaran antara untuk dapat merobah orientasi berbangsa dan bernegara Indonesia selanjutnya.

Namun demikian diperlukan sikap jujur dan pikiran jernih bahwa kedua peristiwa kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia itu dapat terjadi karena kesalahan internal yang fatal sehingga membuka peluang dimanfaatkan secara optimal oleh kekuatan asing yang tanpa kita sadari berhasil menciptakan pula “residual problems” yang belum berhasil diatasi secara tuntas paripurna.

Solusi Masalah Amandemen UUD 1945

Menyelenggarakan proses “damage recovery” akibat amandemen UUD 18 Agutus 1945 secara utuh menyeluruh (integral komprehensif) melibatkan peran serta kontribusi konstruktif segala komponen Patriot Sejati Indonesia,dan mengutamakan kepentingan nasional, berdasarkan Alinea IV Pembukaan UUD 18 Agustus 1945, melampaui ambisi pribadi, golongan dan partai politik.

Menjelmakan Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 18 Agustus 1945.

Menghadirkan kembali UUD 18 Agustus 1945 yang disempurnakan dengan menampung hasil amandemen UUD 18 Agustus 1945 yang relevan dan berguna bagi kelangsungan hidup bangsa dan mantapnya kemajuan Indonesia pada masa akan datang, dengan menjadikan hasil amandemen setelah dikaji dengan seksama sebagai Adendum pada UUD 18 Agustus 1945.

Penulis : Nurrachman Oerip Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja (2004 – 2007), Wakil Kepala Perwakilan RI di Rusia (2002 – 2004), Kepala Bidang Politik Perutusan RI untuk Masyarakat Eropa (1991 – 1996).

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda