Tafsir

Tafsir Tematik: Perang untuk Kemerdekaan (3)

Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melanggar batas. Allah tidak menyukai mereka yang melanggar batas. Bunuhlah mereka di mana saja kamu dapatkan dan usir mereka dari tempat mereka dahulu mengusir kamu, dan fitnah itu lebih besar dari pembunuhan …… (Q. 2: 190 – 191).

Sikap Keras Mu’tazilah

Itu pokok kedua, yang ketiga: Ibn Zaid meyakni bahwa ayat di atas terhitung mansukh, dihapuskan hukumnya. Lalu ia membaca ayat surah Al-Bara’ah: “Perangilah para musyrik keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kamu keseluruhan.” (Q. 9: 36). Menurut dia, ‘Inilah yang menghapusnya (nasikh).” (Thabari, loc.cit.). di antara para mufasir, yang menuruti pendapat itu adalah Zamakhsyari. Katanya, kita ini semestinya memerangi semua orang kafir. “Karena mereka semuanya melawan umat muslimin dan bermaksud memerangi. Jadi mereka berada dalam hukum berperang, baik mereka berperang maupun tidak.” (Zamakhsyari, I: 341).

Kunci “teori hapus-menghapus” itu ialah cakupan “perang’ dalam Q. 2: 190, yang hanya menyangkut kaum kafir “yang memerangi kamu, dan jangan melanggar batas”, dan ayat Q. 9: 36 , yang datang kemudian, yang memerintahkan memerangi “para musyrik keseluruhan”. Karena itu, mereka yang tidak setuju pendapat Ibn Zaid dan Zamakhsyari umumnya menyarakan bahwa “melanggar batas”, dalam ayat pertama, bukan hanya bisa punya arti “memerangi mereka yang tidak memerangi memerangi kamu – larangan yang kemudian dihapuskan dengan perintah sebaliknya – melainkan memerangi “para wanita, anak-anak, dan siapa saja dari  kaum musyrik yang tidak mengangkat senjata kepada kamu”. Itu keyakinan Khalifah Umar ibn Abdil Aziz menurut Yahya ibn Yahya Al-Ghassani. Dalam riwayat Sa’id, adik Umar, khalifah Umaiyah yang saleh ini menambahkan dalam daftar yang tidak boleh diperangi: rahib-rahib.

Itu bisa ditambah dengan riwayat Mu’wiyah dari Ali dari Abdullah ibn Abbas, r.a., yang berpendapat bahwa larangan melanggar batas itu berarti: “Jangan kamu membunuh para wanita,  anak-anak, orang tua, jangan pula orang yang mengulurkan salam kepada kamu dan menahan dirinya. Kalau kamu lakukan itu, kamu melanggar batas.”

Thabari sendiri berpendapat bahwa yang lebih tepat ialah kesimpulan Khalifah Umar dan lain-lain itu. Dengan ayat itu, katanya, kita tidak membunuh para musyrik penyembah berhala (di luar musyrikin Arab), mereka yang tidak mengangkat senjata di antara para kafir ahli kitab, dan kaum majusi (Thbari, II: 190). Tulah mengapa sang khalifah, seperti halnya Ibn Abbas r.a., juga Mujahid, menganggap ayat di atas muhkam (berlaku dari segi hukum) dan bukan mansukh. (Qurthubi, II: 348).

Tetapi bahkan Zamakhsyari, yang menganggap ayat tersebut mansukh, sepakat mengenai berbagai larangan itu. Malahan ia mengingatkan keharaman membunuh kafir yang sudah mengikat perjanjian dengan muslimin, atau memerangi kaum kafir tanpa lebih dahulu usaha dakwah. Bahkan juga haram mendahului menyerang. (Zamakhsyari, I: 341-342). Yang terakhir itu kontradiktif dengan pendapatnya tentang “semua kafir” yang dikatakannya “berada dalam hukum perang, baik mereka berperang maupun tidak”.

Sikap keras Zamakhsyari itu memperlihatkan sisi lain paham Mu’tazilah. Sebagai aliran yang selalu dianggap “rasionais”, ia tampak sebagai termasuk yang tidak melakukan sofistikasi pemikiran ke jurusan yang bisa menangkap inti ajaran Islam tentang perang sebagai “tindakan darurat”, seperti yang dikatakan Rasyid Ridha (Rasyid, XI: 280). “Perang itu sendiri satu hal buruk. Dan akal yang sehat tidak akan mengizinkan menempuh keburukan kecuali dengan maksud menghilangkan keburukan yang lebih jahat.” (Rasyid, V: 260). Karena itu, Allah memerintahkan kita mendahulukan damai, bukan perang. Firman Allah, “Dan jika mereka (kafir) condong ke arah damai, hendaklah kalian juga condong ke sana.” (Q. 8:61). (Rasyid, ibid.).

Itulah pula, mengapa Muhammad Abduh, yang sendirinya tidak memegangi “teori hapus-menghapus”, menyindir mereka yang menganggap ayat di atas mansukh. Katanya, “Rupanya terlalu berat bagi mereka untuk menerima bahwa izin perang itu dikaitkan dengan adanya tindakan lebih dulu dari kaum musyrikin dan (hanya) untuk keamanan umat mukmin dalam agama. Mereka ingin menjadikan perang itu sendiri secara intrinsik diwajibkan.” (Rasyid, II: 210). Bersambung

Penulis: Syu’bah Asa (1941-2011), pernah menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Asisten Pemimpin Umum Panji Masyarakat; Sebelumnya bekerja di majalah Tempo dan  Editor. Sastrawan yang pernah menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok ini sempat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Sumber: Panji Masyarakat, 18 Agustus 1997.

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda