Aktualita

Basis Argumentasi Kembali ke UUD 1945 yang Asli (1)

“Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai, apa yang kita tua, itu yang kita makan dan apa yang kita alami adalah karena buah yang kita makan” Samuel Lengkey

Pengantar

75 tahun sudah Indonesia dimerdekakan, namun masih menjadi sebuah misteri bagi saya pribadi untuk mengerti arti kemerdekaan saat ini jika melihat situasi bangsa Indonesia secara nyata. Apakah kita sudah merdeka 100% seperti yang diinginkan oleh para pendiri bangsa dan para pejuang revolusi yang memanggul bambu runcing dan senjata apa adanya untuk mengusir penjajah. Saat itu ada penjajah yakni orang diluar nusantara atau Indonesia prakemerdekaan yang mendatangi Indonesia dengan maksud berdagang namun setelah mendapati kandungan kekayaan nusantara yang menyimpan banyak kekayaan, mereka mengubah motif berdagang dengan ingin menguasai dan mengendalikannya. Nusantara yang ramah dan bersahabat menjadi pintu gerbang bagi para pendatang luar negeri untuk berdagang dan diam ditengah masyarakat nusantara. Dengan kultur budaya nusantara itu telah membawa nusantara dalam perpecahan dan peperangan hanya karena memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Kekayaan ini juga seakan-akan menjadi kutukan sumber daya alam, pemicu konflik wilayah, perang antar kelompok dan golongan, serta penyebab kemiskinan rakyat yang mendiami tanah diatasnya. Kecemburuan setiap bangsa yang butuh kekayaan alam kita membuat mereka selalu berupaya membnagun kekuatan diantara kita untuk memecahnya dan itu menjadi sebuah kelompok didesain secara terstruktur, teroganisir dan memiliki kekuatan perang yang dapat digunakan bila ada kelompok yang tidak mau bekerja sama mengikuti mereka.

Selain keramahan dan ketulusan masyarakat nusantara, kita memiliki keberagaman yang menjadi alat picu konflik ditengah masyarakat yang kita kenal sebagai Perbedaan. Perbedaan ditengah masyarakat bersumber dari suku dengan keragaman bahasanya, beberapa agama dengan segala mazhab teologisnya, ideologi dengan segala rujukannya dan para tokoh masyarakat dan tokoh daerah yang menjadi sentral kekuasaan penggerak politik. Perbedaan inilah yang membuat negara PraIndonesia sulit menyatu karena perbedaan itu dijadikan senjata tajam untuk saling membunuh diantara kita sejak dulu. Perbedaan sebagai senjata tajam saling membunuh diantara kita ini sangat berbahaya, karena senjata tajam itu membuat kita saling bermusuhan, bahkan saling membunuh. Kelompok diluar kita itu hanya menjadi penonton yang sabar berdiri tak jauh dari kita, sambil menunggu salah satu lawannya terkapar kalah dan satunya jatuh lelah karena

konflik itu sendiri. Kelemahan akibat konflik ini sering membuat pihak yang kalah mengangkat tangan meminta pertolongan pada kelompok yang sengaja mengadu kita. Ironisnya kelompok yang menolong itulah justru yang mengatur kehidupan kita ke depan. Kelompok penolong itu bisa berwujud berbagai bentuk yakni berbentuk organisasi, lembaga, tim kecil yang terdiri dari orang-orang kuat yang memiliki kekuasaan dan ekonomi. Bagi yang ditolongpun tak punya pilihan selain menerima semua syarat yang ditentukan oleh kelompok penolong itu yang telah membantunya mengalahkan lawannya

Pisau tajam perbedaan yang saya maksud diatas berasal dari kelompok agama, kelompok suku, kelompok pemimpin elit, kelompok antar golongan yang selalu memiliki kepentingan masing-masing untuk dipertentangkan dalam keegoisan masing-masing. Setiap kelompok berjuang dan berperang untuk mencapai tujuannya masing-masing, semua bersaing ingin saling menguasai, dan untuk mencapai tujuan masin-masing, mereka menggunakan segala cara untuk meraih ambisinya tanpa memperdulikan resikonya masing-masing. Inilah pisau konflik yang digunakan sejak dulu untuk memisahkan dan melukai diantara kita. Bukankah situasi masa lalu saat Indonesia sebelum merdeka dialami juga saat ini? Dalam satu agama saja dengan perbedaan mazhab saja kita ingin saling menguasai dan menggunakan berbagai cara untuk mempertajam konflik dan memperlebar jarak diantara agama itu sendiri. Perbedaan ideologis juga menjadi pokok argumentasi untuk menyalahkan orang lain, klaim kebenaran terhadap keyakinan ideologisnya dipakai untuk menyerang pemahaman ideologi lainnya. Pertarungan terhadap keyakinan ideologi ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan politik di masyarakat dan pertarungan ini menjadi bersumber dari tokoh-tokoh sentral yang menganut dan ingin menyebarkannya dengan paksa, bahkan dengan kekerasan. Keyakinan ideologis sangat sentral dalam kekuasaan, karena ini menentukan cara dan bagaimana menjalankan kekuasaan baik ditingkat penyelenggara negara, partai politik yang menjadi simbol perjuangan ideologis dan masyarakat yang meyakini ideologi tersebut.

Pisau tajam perbedaan itu dikubur saat semua yang memiliki perbedaan, pertentangan dan kelomok-kelompok yang berkonflik duduk bersama untuk mencari kesepahaman. Pisau tajam itu dikubur oleh rasa kesadaran bersama yang telah membuat kita saling melukai, saling membunuh dan perpisahan diantara kita. Kesadaran bersama bersumber dari pengalaman yang mereka alami saat itu. Saat itu adalah realitas sejarah yang mereka lakukan, mereka jalankan dan mereka sadari, semua yang mereka lakukan karena memaksa kehendak masing-masing membuat mereka tidak bisa bersatu. Pengalaman bersama yang dialami itu adalah kemiskinan karena tanah dimana mereka diami bukan untuk memberi makan keluarganya, tidak memiliki tanah untuk bertani dan berladang, tak ada kehidupan ekonomi karena ekonomi dan sistem perekonomian dikuasai orang lain, kematian karena saling membunuh diantara mereka, masyarakat yang diperbudak dan yang memimpin para budak itu adalah saudara mereka yang ditunjuk oleh orang atau kelompok yang diminta tolong. Para budak adalah saudara setanah air itu kurus kering, kekurangan gisi, para istrinya hitam kurus kering dan untuk memasak bagi keluarga harus ke hutan mencari kayu api,

anak-anaknya bermain diatas tanah batu dan tanah menjadi mainannya setiap hari dan paling utama adalah pada saat itu bangsa kita tak memiliki hak atas dirinya sendiri. Dia tidak bisa bersuara keras, tak boleh menyatakan pendapat, tak boleh memilih apa yang diyakini dan diinginkannya. Inilah realitas bangsa Indonesia akibat pisau tajam perbedaan diantara kita yang dijadikan alat pembunuh dan alat pemisah.

Membedah Buah Konstitusi

Pengantar diatas sebagai rumah historis yang saya ingin kontekstualisasikan dalam bahasan kondisi Indonesia secara kontemporer. saya ingin menghadirkan kesadaran bersama para pendiri bangsa pada situasi saat ini, dengan mencari titik kesepahaman diantara mereka, kemudian memperbandingkannya dalam kondisi saat ini, karena jawaban dari masa lalu masih bisa berlaku untuk masa ini. Namun, bagaimana caranya? Maka, kita akan berkontemplasi dalam ruang sejarah masa lalu, masa kini dan merangkai visioner masa depan.

Secara garis besar kita bisa melihat, merasakan dan mengalami Indonesia yang sudah 75 tahun merdeka. Apakah kemerdekaan Indonesia sudah sesuai dengan harapan visioner para pendiri bangsa, sesuai dengan kesepahaman yang lahir diantara mereka dan bisa mewujudkan konsep ketatanegaraan yang diinginkan oleh para pendiri bangsa? Berbagai pertanyaan diatas bukan untuk membawa pemikiran kita saat ini masuk ke dalam masa lalu dan menjebak pemikiran kita dalam kenangan indah masa lalu tersebut. Saya ingin meluruskan motif penyelaman intelektual dalam sejarah masa lalu untuk mengambil nilai-nilai orisinalitas pendirian bangsa ini untuk dikontekstualisasikan dalam masa sekarang dan bisa menyediakan jawaban dimasa depan. Segala pemikiran dan pengetahuan tak bisa dimulai tanpa bekal kekayaan pengetahuan sejarah bangsa ini di masa lalu.

Akibat kondisi bangsa Indonesia saat ini, lahirlah berbagai kelompok ditengah masyarakat dengan pengalaman, pengetahuan dan pemahamannya untuk saling mengajukan alasan, argumentasi dan solusi atas kondisi bangsa. Dihampir seluruh media sosial dan diskusi group aktivis dan akademisi bidang politki, hukum dan ketatanegaraan, kita kembali beradu pendapat dan menyimpulkan tentang kesalahan dan kegagalan dari kondisi Indonesia saat ini bersumber dari sistem ketatanegaraan yang telah berubah sesudah diamandemen. Kelompok lain berpendapat sistem demokrasi yang diganti sesudah jatuhnya orde baru bukan penyebabnya, melainkan akibat perilaku para politisi dan para penyelenggara pemerintahan yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan semua kebijakannya tidak memihak ke rakyat. Perpecahan dan pertentangan ditengah masyarakat kembali muncul akibat kehidupan ekonomi yang sulit, pandemi Covid 19, situasi politik yang terus memanas dan perbedaan ditengah masyarakat dengan segala bentuk simbol pergerakan kembali menguat. Konflik agama, konflik ideologi, konflik antar kelompok kembali menghantui kita. Bangsa ini terjebak kembali dalam masalah masa lalu dan pisau tajam perbedaan itu kembali muncul, terasah dan sedang di ujicobakan dimasa sekarang.

Hampir setiap kelompok saling menyalahkan, saling melempar tanggungjawab, saling menghindar untuk mencari solusi bersama, karena setiap kelompok tetap kokoh berdiri tegas diatas pemahaman dan kepercayaannya masing-masing. Ruang diskusi tertutup akibat pendirian masing-masing tersebut, akibatnya saling menyalahkan, saling tuduh tentang kesalahan dan metode yang dipercaya bahkan saling menyerang identitas dan profil pribadi masing-masing dengan tujuan mendapatkan pembenaran dan dukungan masyarakat. Dari berbagai perdebatan dan diskusi kelompok-kelompok tersebut, kita bisa menemukan salah satu sebab utama kondisi bangsa Indonesia saat ini, yakni terjadinya perubahan sistem politik di Indonsia yang dimulai saat jatuhnya rezim orde baru yang dianggap memerintah secara otoriter dan membatasi kebebasan masyarakat demi stabilitas politik yang bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi bangsa saat itu. Argumentasi ini bisa diterima secara umum yakni ingin perubahan pasca orde baru dan untuk merubah sistem pemerintahan dan kekuasaan, maka perlu reformasi dan dari berbagai agenda reformasi perubahan konstitusi adalah jantung perubahan sistem politik dan mengubah sirkulasi kekuasaan di Indonesia.

Konstitusi adalah dasar berlakunya hukum negara dan hukum dasar kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Dasar berlakunya hukum negara memberikan penjelasan apakah negara itu negara hukum atau negara kekuasaan? Karena negara hukum adalah hukum yang ingin diberlakukan dan patuhi oleh warganya bersumber dari keinginan dan harapan masyarakat itu sendiri dan hukum itu yang mengikat baik pemimpin yang dipilih untuk dia taati dan diterapkan dimasyarakat yang akan diaturnya. Konstitusi sebagai hukum dasar kekuasaan menjelaskan bahwa segala sesuatu bentuk kekuasaan di negara ini mesti berjalan sesuai sistem hukum yang telah disepakati bersama. Bentuk konstitusi yang kita inginkan adalah konstitusi yang bersumber dari harapan dan pemahaman rakyat itu sendiri, karena konstitusi yang akan mengatur kehidupan relasi antara negara dan masyarakat. Persoalannya sekarang apakah konstitusi saat ini sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat? Jika sesuai seharusnya konstitusi tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap keadilan umum dan keejahteraan umum. Karena, sistem menentukan bentuk, yakni sebuah aturan atau tatatan dapat menghasilkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, atau biasa disebut sebagai hukum sebab akibat (kausalitas). Realitasnya tak terjadi hukum kausalitas tersebut, yang terjadi justru sebaliknya yakni berbagai konflik, kemunduran nilai demokrasi dan menjauhkan masyarakat dari sila-sila Pancasila itu sendiri.

Diskusi ini dengan mengambil kata kiasan yakni BUAH untuk memudahkan kita memahami konsep, teori dan kajian-kajian ilmu hukum tata negara yang begitu rumit dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, kita menggunakan simbol BUAH untuk menafsirkan secara sederhana apa yang terjadi saat ini karena terjadi perubahan dalam konstitusi. Buah dalam pemahaman umum adalah jenis makanan yang kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gisi kita semua. Buah itu berasal dari jenis tumbuhan yang ditanam, kemudian tanaman itu berbuah dan buah itu dipetik dan hasil yang dipetik itu kita makan dan apa yang kita makan itulah yang kita rasakan. Maka, apabila kita menanam buah durian tentunya kita mengharapkan buah durian yang manis untuk kita makan dan bukan durian busuk dan punya bakteri didalamnya yang bisa membuat kita jatuh sakit yang berakibat kematian. Kualitas biji dari asal buah itu tentu menentukan pohonnya dan cara memelihara pohon itu menentukan buah yang akan dihasilkan dan hasil buah yang akan kita makan menentukan kualitas gizi dan kebersihannya.

Jika kita ingin mengambil simbol buah dengan kiasannya dan konstitusi sebagai sasaran analisisnya maka kita akan menyimpulkan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah akibat dari perubahan konstitusi. Karena, konflik tengah di masyarakat, kekuasaan otoriter, kehidupan elit politik yang memperdagangkan dukungan rakyat demi kursi kekuasaan, perilaku koruptif yang semakin membudaya, konflik kelompok, konflik agama, konflik suku. Belum lagi lembaga-lembaga kekuasaan yang menjalankan pemerintah sering bertikai jika menyangkut kepentingan dan eksistensi lembaganya, namun dapat harmonis saat ada kepentingan bersama atau kepentingan politik yang membuat lembaga-lembaga tersebut berkoordinasi. Buah konstitusi tersebut terus kita makan dan mengunyahnya setiap hari. Banyak dari kita tidak memperdulikan siapa yang mempersiapkan benih buah tersebut, menyirami benih itu, memelihara pohon itu agar bertumbuh subur sehingga saat berbuah, sang pemilik benih itu dengan bangga dan senang menyebarkan buah tersebut untuk kita konsumsi dan menjadi bahan utama dalam sistem dan penyelenggaraan negara. Untuk menghentikan konsumsi buah tersebut haruskah kita menebang dan membakar pohon tersebut agar tidak terjadi pembuahan terus menerus untuk dimakan? Sayangnya kiasan simbol itu tidak berlaku secara realitas karena konstitusi dihasilkan oleh partai politik di DPR dan para pemimpin partai politik yang memegang mesin kekuasaan politik. Namun, kita masih memiliki harapan untuk mengganti buah haram dan tidak sehat itu agar layak kita makan dan sesuai dengan perut kita.

About the author

Samuel Lengkey

Managing Partners Samuel Lengkey & Partners, Direktur Eksekutif Jaringan Analisis Strategis, Co-Founder Lembaga Kajian Ilmu Hukum (LKIH) 1708.

Tinggalkan Komentar Anda