Tafsir

Tafsir Tematik: Keadilan dan Mantan Presiden (3)

Demo mahasiswa 1998 yang menumbangkan orde baru ( foto : Suma UI)
Ditulis oleh Panji Masyarakat

Apa yang dianggap hujatan  kepada Mantan Presiden Soeharto bukan sekadar timbul dari “musuh-musuh yang dengki”. Itu tak lain timbunan puluhan tahun dari semua informasi dan desas-desus yang menyangkut kekayaan keluarganya, di samping laporan media massa luar negeri (pada saat fungsi investigasi pers dalam negeri dibunuh).

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan sebagai saksi karena Allah, walau terhadap diri sendiri atau kedua orangtua dan sanak kerabat. Kalaulah ia kaya maupun miskin, Allah lebih hampir dengan keduanya. Maka janganlah turuti nafsu sehingga kamu jadi menyimpang. Adapun jika kamu memutar balik atau menghindar, Allah sangat tahu apa yang kamu lakukan. (Q. 4:135).

Gaji Presiden

Tentu, bukan seperti itu yang diajarkan ayat ini (“Raja-raja, bila menduduki suatu negeri, mereka rusakkan dan mereka jadikan orang-orang mulianya hina dina. Begitulah mereka perbuat.” Q. 27:34). “Orang terhormat mereka pada masa jahliah adalah orang terhormat  mereka dalam Islam, kalau mereka beriman dan bertakwa,” dinyatakan sebuah hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Karena itu hak untuk tidak dihina, seperti disimpulkan Al-Ghazali, adalah salah satu hak dasar Islam.

Namun, pengadilan bukan penghinaan. Dalam upaya mengusut harta Soeharto, masalahnya adalah kepentingan rakyat dan masa depan. Dalam hal itu apa yang harus didapat Soeharto dan yang lain-lain, khusus untuk sangkaan korupsi, tidak harus sikap praduga tak bersalah – untuk pejabat dan bukan orang sipil, seperti yang diberlakukan di Malaysia. Ketika suatu kali Khalifah Umar ibn Khaththab berpidato dan menuntut ketaatan rakyat (demi, tentunya, ketertiban dan kesatuan langkah), seseorang berteriak: “Kami tidak akan tunduk sebelum Anda katakan dari mana Anda peroleh jubah baru itu.” Sebab, pembagian dari Bitulmal tak memungkinkan sang pejabat memiliki jubah seperti itu. Umar kemudian menyuruh Abdulah, putranya, maju. Dan periwayat besar hadis Nabi ini (yang sendirinya kaya) menerangkan, jubah itu hasil gabungan hak ayahnya dan haknya sendiri. Itu, kata orang hukum, disebut pembuktian terbalik. Dan itu bagus. Pada kita, penyempurnaan hukum juga satu keharusan. Namun, yang layak ialah bahwa sebelum, atau berbareng, dengan itu, dikejar apa yang bisa dikejar.

Masalahnya karena apa yang dianggap hujatan yang demikian santer kepada Mantan Presiden bukan sekadar timbul dari “musuh-musuh yang dengki”. Itu tak lain timbunan puluhan tahun dari semua informasi dan desas-desus yang menyangkut kekayaan keluarganya, bahkan yang mereka anggap sebagai “bukti-bukti lapangan” – di samping angka luar biasa untuk jumlah kekayaan mereka yang diaku ditemukan satu-dua kelompok pengusut maupun media massa luar negeri (pada saat fungsi investigasi pers dalam negeri dibunuh).

Padahal, berapa gaji seorang presiden? Punyakah dia perusahaan? Ke manakah, sekali lagi, dana yayasan-yayasan di bawah dia? Atau seperti dicontohkan Abdul Hakim Garuda Nusantara, apakah sikap kerasnya untuk memberikan fasilitas kepada mobil nasional (Timor) tergolong atau tidak tergolong korupsi? Juga, misalnya, Keppres tentang penggunaan dana reboisasi untuk IPTN? Masalahnya jadi tidak sederhana. Presiden berhak mengeluarkan keppres. Sementara itu lebih dari 50 keppres, seperti ditemukan lembaga pimpinan Mar’ie muhammad, dibuat dengan indikasi untuk kepentingan Soeharto, keluarga, dan kawan-kawan.       Bersambung      

Penulis: Syu’bah Asa (1941-2011), pernah menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Asisten Pemimpin Umum Panji Masyarakat; Sebelumnya bekerja di majalah Tempo dan  Editor. Sastrawan yang pernah menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok ini sempat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)  Sumber: Panji Masyarakat, 30 September 1998.

Tentang Penulis

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda