Cakrawala

Menunggu Menteri Nadiem Membaca Boikot Muhammadiyah, NU dan PGRI

Begitu dilantik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, ia dipilih menjadi menteri lantaran mengerti dan sudah membuktikan apa yang ada di masa depan.

Meski tak memiliki latar belakang bidang pendidikan, namun ia mengaku paham dengan masa depan, ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. Nadiem menjelaskan, bahwa bisnis transportasi online Go-Jeknya adalah bisnis untuk masa depan. Maka ia berani sesumbar, memahami apa yang terjadi pada masa depan.

Bagi orang yang memahami pentingnya pengalaman dan kearifan, kejumawaan tersebut tentu mengagetkan. Tapi mau bilang apa, pengangkatan Menteri adalah hak prerogatif Presiden.

Apa yang sekarang terjadi di dunia pendidikan? Lima bulan setelah Nadiem dilantik, sejak awal Maret khususnya sebulan terakhir, dunia pendidikan diguncang setidaknya  oleh tiga hal. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah dengan menggunakan sarana internet, akibat wabah Corona yang mengancam jiwa masyarakat luas.

Celakanya bagi sebagian masa depan anak-anak dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, jaringan internet belum mampu menjangkau secara merata ke pelosok negeri. Kalau toh ada seperti di Jabodetabek, orangtuanya juga belum tentu mampu membelikan telpon genggam berikut paket internetnya. Setidaknya itu terbukti di lingkungan tempat tinggal kami.

Seberapa banyak yang tidak mampu? Sulit menghitungnya secara tepat. Namun data-data Bank Dunia per 30 Januari 2020 bisa memberikan gambaran. Menurut tingkat kemampuan belanja perbulan, dari 269,6 juta penduduk Indonesia pada tahun 2020, lapisan masyarakat sebelum wabah Corona adalah: 11% (29,656  juta) tergolong miskin,  24 % (64,704 juta) rentan,  44,5 % atau 119,972 juta menuju menengah,  lapisan menengah 20% (53,920 juta) dan atas 0,5% (1,348 juta). Jika dihitung selama wabah semenjak awal Maret, sudah pasti angka kemiskinan bertambah cukup besar. Para ahli memperkirakan bertambah sampai belasan juta jiwa.

Bank Dunia menyebut masyarakat menuju kelas menengah yang merupakan kelompok paling besar, diukur berdasarkan  kemampuan belanja  sebesar Rp 532 ribu sampai Rp 1,2 juta per kapita per bulan. Bagi rata-rata Kepala Keluarga dengan 2 anak, itu samadengan Rp2.128.000,- sampai Rp.4,8 juta sebulan.

Sementara pengeluaran kelompok miskin kurang dari Rp 354 ribu rentan Rp 354-532 ribu, kelas menengah dari Rp.1,2 juta – Rp.6 juta dan dan kelas atas lebih dari Rp 6 juta.

Kami sering ngobrol dengan tetangga-tetangga keluarga pengemudi ojeg. Sebelum Corona mereka berangkat narik mulai jam 07.00 sampai sekitar jam 24.00 agar bisa membawa pulang uang minimal Rp.100.000,- yang dicadangkan untuk cicilan motor, kontrak rumah dan biaya hidup. Artinya dengan bekerja sebulan penuh tanpa libur, penghasilannya  sekitar Rp.3.000.000,- atau Rp.750.000,- per jiwa, yang berarti termasuk klas menuju menengah. Ironisnya, di masa pandemi ini, target tersebut sulit dicapai meski mereka sering sudah berangkat kerja semanjak habis subuh dan tak jarang pulang menjelang pukul satu dinihari.

Dengan penghasilan sebesar itu, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupannya sehari-hari. Apalagi yang tergolong kelas miskin dan rentan sekitar 93,4 juta jiwa. Mampukah mereka menjalani Belajar Jarak Jauh dengan internet? Inilah masalah amat besar pertama  yang di depan mata Menteri Nadiem yang harus diatasi, tidak usah memikirkan dulu masa depan.

Masalah kedua adalah seleksi penerimaan siswa baru tingkat SLTP/SMP dan SLTA/SMA, yang dengan berbagai dalih dan kriteria, tapi prakteknya mengutamakan usia tua. Yang ketiga pembagian dana sebesar Rp 595 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih, dalam suatu program yang dinamakan Program Organisasi Penggerak (POP).

Akibat kebijakan kedua, anak-anak tamat SD yang usianya sekitar 12 th sulit diterima di SMP Negeri. Apalagi seperti cucu saya yang baru tepat 11 tahun, terpaksa tidak berani bermimpi untuk itu. Sedangkan yang tamat SMP dengan usia kurang dari 16 th, harus menahan stress dan berjuang mencari sekolah demi sekolah, atau terpaksa harus mendaftar ke sekolah swasta yang biayanya jauh lebih mahal. Karena yang diutamakan untuk diterima adalah usia yang lebih tua, misalkan 16, 17, 18 bahkan kalau ada 20 th, itulah yang diprioritaskan. Ini menimbulkan joke, usia-usia tersebut seyogyanya bukan mendaftar sekolah di SMA melainkan di Kantor Urusan Agama untuk menikah. Tak bisa membayangkan anak-anak usia 17 tahun ke atas yang memegang telpon genggam dengan fantasi yang berbeda, bergaul akrab sehari-hari dengan anak-anak usia 15 tahun.

Kita bisa memahami upaya untuk memberikan pendidikan kepada setiap warga negara terutama yang sudah agak terlambat, namun tentu jangan dengan mematikan potensi dan bibit unggul generasi masa depan yang lantaran cerdas, melejit sekolahnya dalam usia lebih muda. Harus diusahakan keras penyelesaian masalah yang mengkombinasikan asas pemerataan pendidikan dengan pengembangan cendekiawan-cendekiawan bangsa masa depan. Ironisnya tatkala masalah ini meledak sampai menyulut demo-demo, Sang Menteri tidak muncul dengan solusi bijaknya.

Minggu yang lalu masalah ketiga muncul,yakni  Program Organisasi Penggerak (POP) yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia,yang diluncurkan Kemdikbud pada 10 Maret 2020. Tiga organisasi besar yang  memang sudah bergerak puluhan tahun di bidang pendidikan yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU)  dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan mundur dari POP.

Ketua Lembaga Pendidikan  Ma’arif NU, Arifin Junaidi menjelaskan alasan mundur karena hasil seleksi calon organisasi penggerak tidak mencerminkan konsep dan kriteria organisasi penggerak yang jelas. “Sehingga tidak ada pembeda dan klasifikasi antara lembaga CSR (Corporate Social Responsibility) dengan lembaga masyarakat yang layak dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya pada Rabu (22/7).

Sementara itu Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno, menilai Program Organisasi Penggerak merupakan program serius dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia. Sehingga sebagai salah satu garda terdepan bangsa, PP Muhammadiyah sempat menyatakan komitmen untuk ikut  POP.

Muhammadiyah memiliki rekam jejak panjang di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan jauh sebelum Nadiem lahir, bahkan sebelum Indonesia lahir, yakni sejak tahun 1918. Demikian pula lembaga-lembaga pendidikan NU. Kedua organisasi tersebut sudah memiliki infrastruktur pendidikan di seluruh pelosok tanah air, serta reputasi kejuangan yang baik dan teruji, yang tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan lembaga-lembaga pendidikan baru yang bersifat kedermawanan dari orang-orang kaya baru dan perusahaan-perusahaan  besar, meskipun yang terakhir juga perlu disambut baik.

Dalam kasus Nahdlatul Ulama, Arifin Junaidi menilai, program ini dari awal sudah janggal. Pasalnya, dia mengaku, pihaknya dimintai proposal dua hari sebelum penutupan. “Kami nyatakan tidak bisa bikin proposal dengan berbagai macam syarat dalam waktu singkat, tapi kami diminta ajukan saja syarat-syarat menyusul. Tanggal 5 Maret lewat website mereka dinyatakan proposal kami ditolak. Ternyata banyak sekali organisasi,yayasan yang tidak jelas ditetapkan sebagai penerima POP.”

Mengapa PP Muhammadiyah mundur dari Program Organisasi Penggerak? Muhammadiyah memiliki 30.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka. Sehingga tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam POP Kemdikbud, karena  kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas. Tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sementara itu, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, dua Yayasan yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan konglomerat yang harus melaksanakan CRS, justru masuk sebagai dua dari 156 ormas yang lolos sebagai Organisasi Penggerak. Mereka masuk Organisasi Penggerak dengan Kategori Gajah. Untuk kategori ini organisasi penggerak bisa mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp.20 miliar per tahun. Dua kategori lainnya yaitu Macan dengan alokasi Rp.5 milyar dan Kijang Rp.1 miliar.

Yang juga merupakan pukulan berat adalah partner kerja langsung Kemdikbud yakni PGRI yang ikut menyatakan mundur. Salah satu pertimbangan, PGRI  memandang  dana yang  dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah dalam menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi.

Selain itu, PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. “Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari,”

Dari berbagai fakta tiga permasalahan di bidang pendidikan yang muncul dalam 5 bulan terakhir, masyarakat bisa menilai bagaimana kondisi amburadulnya Kemdikbud di bawah kepemimpinan Menteri Nabiel Makarim, yang telah sesumbar mampu menguasai masa depan, namun ternyata tidak mampu melihat dan menguasai persoalan di depan mata. Apalagi melihat sejarah panjang ke belakang secara arif. Padahal penguasaan akan sejarah dan kearifan seorang pemimpin,  juga akan sangat menentukan keberhasilan menguasai masa depan.

Sayangnya sampai hari Minggu 26 Juli 2020, Menteri Nadiem belum muncul menanggapi persoalan. Akankah dia menunggu dulu sampai Muhammadiyah, NU, PGRI, Majelis Ulama Indonesia dan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, pendidikan dan agama itu melakukan gerakan non-kooperatif terhadap Pemerintah. Ataukah Nadiem sudah bisa membaca masa depan, tak kan mungkin mereka berani melakukannya? Karena, karena…..??? Semoga tidak  terlambat untuk memperbaiki keadaan. Amin

About the author

B.Wiwoho

Wartawan, praktisi komunikasi dan aktivis LSM. Pemimpin Umum Majalah Panji Masyarakat (1996 – 2001, 2019 - sekarang), penulis 40 judul buku, baik sendiri maupun bersama teman. Beberapa bukunya antara lain; Bertasawuf di Zaman Edan, Mutiara Hikmah Puasa, Rumah Bagi Muslim-Indonesia dan Keturunan Tionghoa, Islam Mencintai Nusantara: Jalan Dakwah Sunan Kalijaga, Operasi Woyla, Jenderal Yoga: Loyalis di Balik Layar, Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945 serta Pancasila Jatidiri Bangsa.

Tinggalkan Komentar Anda