Tafsir

Tafsir Tematik: Keadilan dan Mantan Presiden (1)

Written by Panji Masyarakat

Dalam situasi penuh penindasan, kalau seorang anak pejabat berkelahi dengan anak guru, si anak pejabat dibenarkan. Sebaliknya, dalam situasi pembelaan kepada orang kecil, kalau sebuah mobil berserempetan dengan sebuah becak,  tukang becak dimenangkan. Padahal dalam kedua kasus itu belum ketahuan siapa yang benar.

Wahai orang-orang yang beiman, jadilah kamu para penegak keadilan sebagai saksi karena Allah, walau terhadap diri sendiri atau kedua orangtua dan sanak kerabat. Kalaulah ia kaya maupun miskin, Allah lebih hampir dengan keduanya. Mqkq janganlah turuti nafsu sehingga kamu jadi menyimpang. Adapun jika kamu memutar balik atau menghindar, Allah sangat tahu apa yang kamu lakukan. (Q. 4:135).

Tidak ada keadilan yang lebih berat penerapannya daripada kepada diri sendiri.

Memang, barangkali orang berkata, “mengurbanka’ diri sendiri – misalnya – lebih mudah dibanding kalau melihat anak sendiri “dikorbankan”. Tetapi, mengapa ayat ini tidak menyebut anak, dan malahan orangtua? Tak lain, kalau Anda setuju, menujukan tindak keadilan – kesaksian maupun vonis, dalam pengandaian – yang memberatan anak, misalnya, betapapun lebih ringan daripada terhadap ibu maupun bapak.

Adapun disebutnya karib kerabat bisa kita pikirkan dari kenyataan ayat itu sebagai imbangan. Yakni, terhadap ayat-ayat lain yang begitu menekankan silaturahim kepada sanak pinak (baca: “Kebajikan Mengiring Keadilan”), yang bisa saja menyebabkan orang, kalau tak hati-hati, terjatuh ke dalam anggapan keliru mengenai Islam sebagai agama yang “famili-sentris”. Maka dengan ayat ini dijelaskan bahwa hubungan manis kekerabatan adalah satu hal dan penegakan keadilan hal lain lagi. Denga itu digusur “budaya” yang kita sebut nepotisme (dari bahasaLatin; Inggris: nephew = kemenakan laki-laki): “faham” mendahulukan famili sendiri dari orang lain, biasanya dalam hal jabatan, tetapi juga fasilitas.

Syahdan, dalam situasi penuh penindasan, kalau seorang anak pejabat berkelahi dengan anak guru, si anak pejabat dibenarkan. Sebaliknya, dalam situasi pembelaan kepada orang kecil, kalau sebuah mobil berserempetan dengan sebuah becak,  tukang becak dimenangkan. Padahal dalam kedua kasus itu belum ketahuan siapa yang benar. Situasi seperti ini juga pernah terjadi pada masa Nabi—menyangkut kasus pencurian dan laku khianat oleh Bani Ubairiq. Karena mereka ini miskin (dan era Nabi adalah era pembelaan kaum duafa), orang-orang lalu membela mereka, bahkan bersaksi di depan Nabi mengenai kebaikan mereka. Dan, itulah salah satu peristiwa yang oleh para mufassir dipandang sebagai sabab nuzul (sebab turun) ayat ini (lihat terjemahan).

Peristiwa lain dituturkan As-Suddi. Ia menganggap ayat ini penyempurnaan pekerti (ta’dib) oleh Allah kepada Nabi s.a.w. Beliau didatangi dua orang yang berselisih—seorang kaya dan seorang miskin. Kecenderungan Nabi melekat pada yang miskin: pada pendapat beliau, si (atau orang) miskin tidak menzalimi si (orang) kaya. Namun, Allah menolak presumption seperti itu—dan turunlah ayat ini: “…Kalaulah ia kaya maupun miskin, Allah lebih hampir dengan keduanya.” (Thabari, Jami’ul Bayan, V:321).

Memang, sabab nuzul yang kedua itu ditolak At-Thusi (w. 460 H.) Menurut mufasir yang banyak mengutip Thabari (w.310 H) ini, tidak bisa, menurut hukum, Nabi s.a.w. condong kepada salah satu pihak yang berperkara, baik si kaya maupun si miskin, karena itu meniadakan kemaksuman (prinsip keterpeliharaan dari dosa) beliau. (Abu Ja’far At-Thusi, At-Tibyan fi Tafsiril Quran, III:355). Ini memang perbedaan konsep ma’sum—yang pada umat Syi’ah, seperti yang diwakili tokoh mereka yang digelari syaikhatuth thaifah (pemimpin faksi) ini, bersifat mutlak—sebagai pemberian peluang bagi ide mereka tentang kemaksuman para imam yang bahkan tidak bisa lupa. Pada umat muslimin umumnya, pandangan tentang nabi tidaklah stereotopikal: mereka manusia biasa, dan karena itu, di luar risalah yang harus mereka sampaikan, bisa keliru (bukan melakukan tindak dosa), apalagi lupa. Ini definisi Ibn Taimiah (w. 728 H.).

Bagaimana dengan kasus Indonesia pascareformasi, tentang tuntutan untuk mengusut harta kekayaan mantan presiden RI Soeharto, keluarga, sanak kerabat, dan kroninya? Bersambung

Penulis: Syu’bah Asa (1941-2011), pernah menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Asisten Pemimpin Umum Panji Masyarakat; Sebelumnya bekerja di majalah Tempo dan  Editor. Sastrawan yang pernah menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok ini sempat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)  Sumber: Panji Masyarakat, 30 September 1998

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda