Aktualita

Muhammadiyah & NU Mundur dari POP, Kemdikbud Diminta Tinjau Ulang Program

Yusnaeni
Ditulis oleh Yusnaeni

Pemerataan pendidikan di Indonesia adalah impian besar bagi bangsa ini. Pemerintah, organisasi, sektor swasta terus berupaya untuk mewujudkannya. Namun, ada banyak hal yang membuat tujuan ini belum terwujud. Kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu penyebabnya. Guru yang mengajar di perkotaan bisa memperoleh akses yang lebih baik terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi, tapi guru di wilayah terpencil kesulitan mendapatkan akses sebaik itu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) kemudian membuat Program Organisasi Penggerak (POP) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Program ini diluncurkan pada 10 Maret lalu dengan tujuan memberikan pelatihan kepada 70.000 guru dan kepala sekolah serta menjangkau hingga 12.000 sekolah. Dana yang dianggarkan pun tak sedikit, yakni sebesar Rp595 miliar.

Menyadari pentingnya kolaborasi agar target tercapai, Kemdikbud menggandeng berbagai ormas dan lembaga pendidikan. Ada 156 lembaga yang lolos seleksi POP. Mendikbud Nadiem Kariem mengajak sejumlah organisasi tersebut  berlomba membuat rencana pelatihan guru di bidang literasi dan numerasi. Masing-masing organisasi akan diberikan dana mulai Rp1 miliar – Rp20 miliar untuk dua tahun, sesuai kategorinya.

Kemdikbud mengelompokkan menjadi tiga kategori yaitu gajah, macan dan kijang. Untuk kategori gajah dialokasikan anggaran maksimal Rp 20 miliar per tahun, macan Rp 5 miliar/tahun dan kijang Rp 1 miliar/tahun.

Disaat dana ratusan miliar rupiah per tahun sudah dianggarkan, dua ormas islam besar di Indonesia yang mendapatkan dana tersebut malah mengundurkan diri. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah melayangkan surat pengunduran diri kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemdikbud pada Senin, 20 Juli 2020. “Persyarikatan Muhammadiyah tertarik untuk membantu Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui Program Kepala Sekolah dan Guru Penggerak. Namun setelah mengikuti proses seleksi POP dan memperhatikan perkembangan yang muncul di masyarakat tentang POP di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud RI, dengan ini kami sampaikan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah mundur dari program tersebut,” tegas Dr. H. Kasiyarno, M. Hum dalam keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi Panji Masyarakat.

Kasiyarno menyampaikan dua alasan utama mundurnya Muhammadiyah dari POP. Pertama, Muhammadiyah memiliki 30.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka, sehingga tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam POP. Kedua, kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas, karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Meski begitu, Muhammadiyah tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah sekalipun tanpa keikutsertaan dalam POP.

Langkah yang sama juga diambil Lembaga Pendidikan Maarif Nahdatul Ulama (NU). Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU Arifin Junaidi menilai program ini dari awal sudah janggal. Pihaknya diminta mengirimkan proposal dua hari sebelum penutupan. Meski mereka sudah menyatakan tidak bisa membuat proposal dengan berbagai macam syarat dalam waktu singkat, namun panitia tetap meminta mereka mengajukan saja. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bisa dikirim menyusul.

Mereka pun menuruti kemauan panitia namun pada 5 Maret mendapatkan pesan jika proposal mereka ditolak. Anehnya pihak Kemdikbud menghubungi kembali untuk melengkapi syarat-syarat. Bahkan Lembaga Pendidikan Maarif NU diminta menggunakan badan hukum sendiri bukan badan hukum NU. “Kami menolak dan kami jelaskan badan hukum kami NU,” ujar Arifin.

Esok harinya, mereka tetap didesak oleh Kemendikbud untuk mengirimkan surat kuasa dari PBNU, meskipun tidak sesuai dengan AD/ART. Selanjutnya mereka juga dihubungi untuk mengikuti rapat koordinasi (Rakor), padahal saat itu belum ada surat keterangan penetapan program kemdikbud itu. “Daftar penerima Program Organisasi Penggerak, ternyata banyak sekali. Organisasi/yayasan yang tidak jelas ditetapkan sebagai penerima program tersebut,” papar Arifin.

POP Dinilai Tidak Transparan dan Tidak Jelas

Anggota Komisi X DPR menilai POP Kemdikbud dilakukan secara tidak transparan. Alasan itulah yang membuat kedua organisasi besar yang sudah puluhan berkontribusi di bidang pendidikan itu mundur dari POP.

“Seharusnya Kemendikbud melibatkan kedua organisasi dalam membangun POP sejak awal. Karena keduanya mempunyai pengalaman dalam dunia pendidikan, terbukti mempunyai lembaga pendidikan dari tingkat prasekolah hingga perguruan tunggi serta menjangkau semua kalangan masyarakat, bahkan jauh sebelum Indonesia ini merdeka,” ujar Anggota Komisi X DPR, Illiza Sa’aduddun Jamal.

Bukannya manggandeng Muhammadiyah dan NU, Kemdikbud justru menggandeng SMERU Research Institute yakni sebuah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik yang menyediakan informasi mengenai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan.

SMERU akhirnya angkat bicara. Mereka mengjelaskan telah melakukan tugas sesuai Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diatur dalam Peraturan Sekjen Kemdikbud nomor 3 tahun 2020.

“Evaluasi yang kami lakukan mengacu kepada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah,” kata SMERU yang ditulis di akun Twitternya, Kamis (23/7/2020).

Sementara itu, Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemdikbud Evy Mulyani justru menyatakan proses seleksi berbagai proposal yang diajukan ormas untuk POP sepenuhnya dilakukan oleh SMERU Research Institute, sehingga Kemdikbud tidak bisa mengintervensi. “Evaluasi dilakukan lembaga independen, SMERU Research Institute, menggunakan metode evaluasi double blind review dengan kriteria yang sama untuk menjaga netralitas dan independensi. Kemendikbud tidak melakukan intervensi terhadap hasil tim evaluator demi memastikan prinsip imparsialitas,” kata Evy.

Selain tidak transparan, evaluasi proposal juga tidak jelas, karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terbukti dua yayasan perusahaan ada di daftar 156 lembaga yang lolos seleksi POP. Kedua yayasan tersebut adalah Tonoto Foundation dan Sampoerna Foundation yang masuk dalam organisasi penggerak untuk kategori gajah. Artinya kedua yayasan tersebut mendapatkan bantuan Rp20 miliar per tahun dari pemerintah.

Kemdikbud Diminta Tinjau Ulang Program

Baik Muhammadiyah dan NU enggan terlibat dalam program yang tidak transparan dan memiliki indikasi bermasalah. Sampai saat ini mereka mempertanyakan proses verifikasi para mitra POP yang dinilai tidak layak. Beberapa penerima program merupakan organisasi yang tidak jelas asalnya.

Muhammadiyah dan NU mendapat alokasi dana kategori Gajah. Pada kategori tersebut ada beberapa organisasi sekelas paguyuban dan sifatnya lokal mendapatkan alokasi gajah seperti Muhammadiyah, NU dan beberapa ormas yang layak. Menyusul Muhammadiyah dan NU, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) juga mundur dari POP per hari ini (24 Juli 2020)

Dalam keterangan tertulisnya, Muhammadiyah menghimbau Kemendikbu untuk kembali meninjau ulang program untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.  

Tentang Penulis

Yusnaeni

Yusnaeni

Blogger dan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas
Paramadina

Tinggalkan Komentar Anda