Tafsir

Tafsir Tematik: Keadilan untuk Sejarah (2)

Written by Panji Masyarakat

Sesungguhnya Allah memerintahkan sikap adil dan kebajikan serta pemberian bantuan kepada karib kerabat, dan mencegah perbuatan keji, kemunkaran dan tindak agresif. Ia mewejang kamu agar mengingat-ingat. (Q. 16:90)

“Orang Luar” dan “Orang Dalam”.

Pendekatan seperti itu memang tidak sama dengan yang ditempuh jalan pikiran Syi’ah seperti yang, misalnya saja, ditunjukkan Husain Al-Habsyi. Karena adanya hadis Nabi yang menyatakan bahwa “kerelaan dan kemarahan Allah terletaK dalam kerelaan dan kemarahan Fatimah”. Tokoh senior Syi’ah Indonesia ini menyatakan, putri Nabi dan istri Ali itu tak mungkin salah dalam klaimnya atas tanah Fadak — berhadapan dengan Khalifah Abu Bakr r.a. Fatimah menuntut tanah itu, yang dahulu milik ayahandanya, sementara sang khalifah berpegang pada sabda Nabi: “Kami para nabi tidak mewariskan. Apa saja yang kami tinggalkan menjadi sedekah.” Jangan lupa, Fatimah digelari ayahandanya afdhalu nisa’il ‘alamin (wanita paling utama di dunia) dan karena itu “tidak mungkin bertekad menuntut uang haram”, kata Al-Habsyi. Tambahan lagi sang suami, Ali yang oleh Nabi dinyatakan “tidak akan pernah berpisah dari kebenaran dan kebenaran tidak akan terpisah darinya,” mendukungnya pula.

Bagi Al-Habsyi, yang adil tentunya menyerahkan tanah itu. Bagi sang khalifah tentu saja sebaliknya. Bagi kita, yang adil ialah tidak hanya memakai sebagian hadis lalu memutlakkannya.  Al-Habsyi tidak mempercayai hadis Abu Bakr, yang menyatakan mendengar pesan itu langsung dari Nabi kepadakanputrinya sendiri. Namun, tokoh yang semasa hidupnya pengasuh induk pesantren Syiah ini tidak mempertimbangkan hadis lain bahwa keluarga Nabi juga ditetapkan tidak menerima zakat, sementara Quran tidak membatasi hak itu dari siapa saja yanig miskin.

Jalan pikaran lain Al-Habsyi: tidak mungkin Nabi “menentukan suatu hukum yang tentunya dari Allah dan diumumkan kepada orrang luar sedang yang bersangkutan (Fatimah r.a.) tidak diberii tahu.” Ia tidak mempertiimbangkan logika lain: justru karena hukum itu “diumumkan kepada orang luar” (Syi’ah memandang ada “orang luar” dan “orang dalam”), ia adalah ajaran umum dan bukan pesan keluarga.

Pada kita, kemudian, tidak ada perangkat untuk memastikan mengapa putri beliau dan suaminya tak tahu. Namun bahwa sebuah pernyataan Nabi hanya diketahui sebagian sahabat, itu bukan cerita baru. Tambahan lagi, Ali memang keluarga terdekat Nabi, sesudah Fatimah, tetapi teman berembuk beliau khususnya Abu Bakr dan Umar. Masih bisa ditambahkan, tidak seorang pun istri Nabi, yang juga para ahli waris (dan bukan hanya Fatimah) yang mengajukan tuntutan.

Kecuali kalau tanah Fadak yang dibicarakan itu, seperti dikatakan Al-Habsyi, “sudah dihibahkan kepada Fatimah a.s. semasa hidup Nabi s.a.w.” Kalau benar demikian, mengapa ia harus menyerang hadis pewarisan para nabi dan dengan demikian menganggap Abu Bakr r.a. pendusta? Hak milik hibah itulah yang mestinya dibuktikannya dengan segala argumen naqli (tekstual) dan bukan logika sendiri, kalau memang ada — sampai ke tingkat bahwa masalahnya harus dianggap kontraversial. Begitulah keadilan ditegakan terhadap sang Khalifah, yang ingin menegakan keadilan, dan terhaap Fatimah dan Ali r.a., yang menuntut hak, yang juga bagian dari penegakan keadilan.

Tanpa usah menyeret-nyeret Aisyah r.a. Dikatan Al-Habsyi: kalau memang Nabi tidak meninggalkan warisan, mengapa Aisyah “tidak segera keluar dari rumah Rasululah s.a.w. yang ditempatinya setelah Rasul wafat?” Di sini juga logika lain tidak dilihat. Misalnya, rumah (petak) itu sudah menjadi kuburan: di situlah Rasul wafat, dan dimakamkan, dan sungguh hebat bahwa Aisyah tinggal di tempat sempit itu — sebelum kemudian dimakamkan pula di situ Abu Bakr dan Umar.  (Lihat Husain Al-Habsyi, Agar Tidak Terjadi Fitnah, Yayasan Al-Kautsar, 42-57, passim). Bersambung

Penulis: Syu’bah Asa (1941-2011), pernah menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Asisten Pemimpin Umum Panji Masyarakat; Sebelumnya bekerja di majalah Tempo dan  Editor. Sastrawan yang antara lain memerankan tokoh D.N. Aidit dalam film Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer  ini sempat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)  Sumber: Panji Masyarakat, 23 September 1998

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda