Tafsir

Tafsir Tematik: Keadilan untuk Sejarah (1)

Sesungguhnya Allah memerintahkan sikap adil dan kebajikan serta pemberian bantuan kepada karib kerabat, dan mencegah perbuatan keji, kemunkaran dan tindak agresif. Ia mewejang kamu agar mengingat-ingat. (Q. 16:90)

“Ketika kutukan para tukang kutuk—kepada Amirul Mukminin Ali r.a.—dari khutbah-khutbah Jumat, ayat ini ditegakkan sebagai gantinya.” Demikian Zamakhsyari. “Demi umurku, pengutukan itu mudah-mudahan dilipatkan Allah kemurkaan-Nya, hukuman dan kehinaannya kepada orang yang memulai memusuhi siapa yang memusuhinya (Ali).” (Abul Qasim Zamakhsyari, Al-Kasyayaf, II:90).

Al-Qasimi, berikut ini, bisa menerangkan duduk soalnya. Bani Umaiyah dahulu menyuruh mengutuk Saidina Ali r.a. dalam khutbah Jumat. Ketika kemudian khilafat berpindah ke tangan Umar ibn Abdil Aziz, perbuatan itu beliau larang —  beliau suruh ganti dengan ayat “Sesungguhnya Allah memerintahkan sikap adil…” Ayat itu dibacakan para khatib sampai kini, lebih-lebih di masjid-masjid “tradisional” di Indonesia, dan selalu kita dengarkan pada penutup khutbah pertama. (Lihat Qasimi, Mahasinut Ta’wil, X:151).

Umar I dan Umar II

Umar ibn Abdil Aziz adalah khalifah ke-8 dari 14 khalifah Bani Umaiyah. Dalam pemerintahannya yang amat singkat (99-101 H), tokoh puncak ini telah menggeserkan pemerintahan ke dalam semangat pengamalan ajaran agama dan kesalehan, sebagai jawaban terhadap oposisi religius yang memandang dinasti ini lebih sebagai, katakanlah, ”binatang politik”.

Diundangkannya, untuk pertama kalinya, penggalian dan pembukuan hadis Nabi, termasuk berbagai catatan yang secara sporadis sudah dikerjakan orang, hal yang merupakan gerbang bagi suburnya penelitian hadis di belakang hari. Ia juga mencopot para gubernur yang korup atau tidak populer dan merangkul segmen-segmen yang selama ini terpinggirkan.

Tak heran bila ia (satu-satunya) khalifah Umaiyah yang dihormati Dinasti Abbasiah dan dipandang tinggi di kalangan Alawi—syi’ah Ali sebagai kaum keturunan dan bukan sebagai kelompok agama yang belum terbentuk. Tokoh ini, yang oleh para orientalis lazim ditulis namanya sebagai Umar II (Umar I adalah Ibnul Khattab), memang keturunan Umar r.a. dari garis ibu. Orang Arab di kemudian hari mengenal pemeo ka’adli ‘umarain (seperti adilnya dua Umar). Tetapi bagaimanakah keadilan itu kita mengerti, sehubungan dengan Saidina Ali?

Zamakhsyari, mufasir Mu’tazili yang hidup di bawah pemerintahan Abbasiah, abad ke-5 Hijri, tampak menghindari persentuhan dengan politik dengan tidak menyebut nama Umar ibn Abdil Aziz maupun dinasti Umaiyah. Bahkan Husain Thabathaba’i, dari Syiah abad ke-20, yang terkesan melepaskan diri dari pembicaraan kesejarahan yang rancu, sama sekali tidak menyinggung episode itu. Adapun Al-Qasimi, abad ke-20, menebak motif pelarangan kutukan itu sebagai “penyesuaian antara pelarangan tindak agresif itu dengan hadis bahwa “mereka yang merepotkan Saidina Ali termasuk bughat (pembangkang, agresif, ekstrimis)”. (Qasimi, ibid.).

Itu termasuk hadis yang lazim digolongkan ke dalam bab (atau kitab) Fadhailush Shahabah, Keutamaan Para Sahabat. Sebanding dengan misalnya hadis, “Kalau saja ada nabi setelah aku, dia itulah Umar (Ibnul Khattab). “Tidak berarti orang tak boleh berbeda pendapat dengan Umar karena kualifikasi itu. Dalam pengungkapan perasaan orang Arab terdapat yang disebut mubalaghah—pelebihan, superlatif—ketika satu kalimat harus dipahami bersama kalimat lain untuk mendapat gambaran yang dimaksudkan. Nabi s.a.w. misalnya menyatakan bahwa pembunuh Zubair r.a. masuk neraka, seperti dituturkan Saidina Ali, sementara Thalhah beliau sebut sebagai “orang syahid yang berjalan di bumi.”  Padahal, Zubair dan Thalhah, bersama Aisyah r.a., adalah musuh Ali sendiri dalam Pertempuran Onta, dan keduanya gugur. Bersambung

Penulis: Syu’bah Asa (1941-2011), pernah menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Asisten Pemimpin Umum Panji Masyarakat; Sebelumnya bekerja di majalah Tempo dan  Editor. Sastrawan yang antara lain memerankan tokoh D.N. Aidit dalam film Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer  ini sempat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Sumber: Panji Masyarakat, 23 September 1998

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda