Cakrawala

Pertaruhan Pesantren

Written by Saeful Bahri

Gelombang santri kembali ke pesantren di berbagai wilayah di Tanah Air telah dan sedang berlangsung. Kehadiran mereka untuk menuntut ilmu ke pesantren menjadi sorotan dan perhatian berbagai kalangan. Di saat pagebluk belum jelas ujungnya. Pesantren  satu-satunya lembaga pendidikan di negeri ini yang menggelar belajar-mengajar secara langsung (tatap muka).

Pemerintah sendiri tidak melarang pesantren membuka gerbangnya untuk santri. Merujuk pada ucapan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin yang mengatakan: “Pondok pesantren bisa jadi lembaga pendidikan paling aman dari penyebaran Covid-19”.

Ada pula anggapan bahwa santri sebenarnya hanya berpindah dari rumah kecil, ke rumah besar bernama pesantren. Daripada mereka di rumah tidak jelas kegiatannya, atau keluyuran ke mana-mana. Kembali ke pesantren menjadi sebuah pilihan. Tentunya, selama pesantren patuh dan taat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Setidaknya, pemerintah memandang -dengan angka santri yang puluhan juta jumlahnya- pesantren menjadi bagian dari upaya mendukung pemerintah dalam hal pembatasan sosial berskala besar. Sebab, sebelum Corona datang menerjang, santri sebenarnya sudah terkunci (lock down). Mereka hanya beraktifitas di sekitar komplek pesantren. Santri tidak bisa keluar-masuk sesuka hati. Tinggal ditambah aturan pengetatan dan pengawasan.

Namun demikian, pro dan kontra tetap ada.  Baik di kalangan masyarakat atau pesantren itu sendiri. Setidaknya ada tiga ‘madzhab’ yang ada di pesantren yang punya pandangan berbeda.

Pertama, madzhab paranoid. Pesantren ini belum berani membuka pintu untuk santri. Atau menuruti keinginan orang tua yang belum mengizinkan anaknya kembali ke pesantren. Alasannya, pesantren adalah kerumunan yang tidak diharapkan saat ini. Serapat apapun menutupi celah, tetap ada celah yang terbuka. Meski kecil tetap berbahaya. Satu terpapar ratusan bahkan ribuan yang lain akan tertular. Madzhab ini memilih model belajar jarak jauh dari rumah harus ditempuh pesantren.

Kedua, madhzab moderat. Pesantren yang bermadzhab ini memandang Corona sebagai sesuatu yang tidak boleh ditakuti secara berlebihan, tetapi tidak boleh diremehkan. Maka, madzhab ini memilih untuk menempuh jalan ikhtiar dengan mematuhi protokol kesehatan, menerapkan disiplin dan kebiasaaan baru. Keluar dan masuk pesantren diperketat. Orang tua tak boleh datang berkunjung.  Jika ikhtiar ini ternyata gagal, apa daya, yang penting sudah berusaha. Mereka tetap optimis akan bertahan hidup. Sebab data menunjukan angka pasien yang sembuh melampaui angka pasien yang mati.

Kedua, madzhab tak peduli. Madzhab ini sejak awal tidak pernah terganggu dengan Corona. Mereka tetap menggelar belajar mengajar sesuai kalender yang mereka buat. Aktifitas biasa saja, tidak ada istilah new normal atau apapun sebutannya. Kehidupan mereka sama saja seperti situasi tak ada Corona.

Tidak ada yang salah dari tiga madzhab di atas. Tapi menganggap Corona sebagai ilusi adalah keliru. Semuanya sedang bertarung dan bertaruh dengan pilihannya masing-masing. Bagaimana membuktikan pesantren aman dan orang tua santri nyaman.

Santri baru menerima pembagian buku saat masuk pesantren pertama kali

Atensi Pemerintah

Mengingat sarana dan infrastruktur pesantren yang beragam jenisnya.  Ada pesantren yang sarananya sudah sesuai standar untuk hidup bersama. Ada pula yang masih jauh dari standar. Seperti asrama yang tak layak, sanitasi yang buruk, kamar mandi yang kotor dan sebagainya. Menyikapi hal ini alangkah baiknya jika pemerintah memberi perhatian dengan memantau kehidupan pesantren dan santri yang sudah berada di dalamnya.

Dengan kata lain, melakukan semacam akreditasi atau assessment kelayakan pesantren menggelar kegiatan belajar mengajar. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan mana pesantren yang aman dan mana pesantren yang rawan dan rentan terpapar. Hasil dari semua itu akan menjadi bahan untuk mengambil kebijakan.

Apalagi Kementerian Agama sudah membuat regulasi khusus untuk penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Tinggal, apakah pesantren itu memenuhi dan mematuhi regulasi tersebut. Saya kira ini penting sebagai upaya pencegahan. Jika kemudian jumlah assessor tidak sepadan dengan jumlah pesantren yang ada, maka pemerintah dapat memilih pesantren secara random, terutama yang berada pada zona merah dan memiliki santri ribuan.

Untuk pesantren yang bermadzhab tak peduli, hendaknya menyadari Corona adalah fakta. Ada atau tidak ada Corona pesan-pesan kesehatan harus terus digaungkan dan bagaimana membuktikan keimanan dengan menjaga kebersihan. Intinya, ikhtiar untuk mencegah penyakit harus diamalkan.

Jika hasil assessment menghasilkan kesimpulan bahwa sebuah pesantren rentan terpapar, -sebelum benar-benar terpapar-, pemerintah bisa mengambil sikap dengan memerintahkan pesantren merumahkan santri-santrinya. Atau santri tetap berada di pesantren dengan pengawasan aparat keamanan dan kesehatan.

Pesantren punya kewajiban untuk taat terhadap pemerintah. Sebagaimana mereka juga punya hak untuk diperhatikan. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pesantren yang sudah disahkan.

About the author

Saeful Bahri

Alumni dan guru Pondok Pesantren Daar el Qolam, Tangerang, Banten. Pernah belajar di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Universitas Indonesia, dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain mengajar di almamernya, ia juga menulis beberapa buku di antaranya Lost in Pesantren (2017), 7 Jurus Betah di Pesantren (2019), yang diterbitkan Penerbit Republika Jakarta.

Tinggalkan Komentar Anda