Tafsir

Tafsir Tematik: Keadilan di Mata Plato

Written by Panji Masyarakat

Sesungguhnya Allah memerintahkan sikap adil dan kebajikan  serta pemberian bantuan kepada karib kerabat, dan mencegah perbuatan keji kemungkaran dan tindak agresif. Ia mewejang kamu agar kamu mengingat-ingat. (Q. 16:90)

Ada satu kawanan pencuri. Mereka, tentu saja, wakil yang sah bagi penerapan nilai-nilai di luar standar umum. Tetapi, dalam pembagian hasil curian, tetap saja ada satu tonggak yang harus mereka pelihara. Yakni sikap adil. Tanpa keadilan, organisasi mereka tak boleh tidak bubar.

Itu dituliskan Plato, filosof  Yunani Kuno, dalam Republik. Dalam karya legendaris yang menyejarah itu, Plato, lewat gurunya, Socrates, juga mewajibkan dibukanya  gerbang pengetahuan, kecintaan kepada hikmah, dan seterusnya, kepada para penguasa kota. Sebab, kalau tidak, mereka bisa hanya menjadi para pengumbar syahwat yang mencampuri harta dan milik rakyat lewat suap, upeti, kebohongan, dan kebiasaan mengiring orang-orang kaya.

Hakikatnya  Republik  Plato dibangun di atas subjek keadilan. Karya ini terdiri atas 10 bab,di situ pengarangnya menjawab pertanyaan, misalnya, adilkah kita kalau menyerahkan pedang kepada orang yang akan menggunakan untuk membunuh anak-anak walaupun dia pemiliknya. Sampai pada kesimpulan: yang adil dan yang tidak adil akhirnya ditetapkan oleh kesepakatan umum  — yang dalam syariat Islam kita kenal sebagai ijmak. Plato memberikan banyak syarat bagi para pemimpin yang akan mengawal keadilan itu. Karena merekalah yang akan mengelola pemerintahan, mereka harus merupakan pribadi yang berada dalam cahaya akal budi.

Pemerintahan Militer

Bagi Plato, negara yang adil berdiri atas tiga unsur: politikus, militer, dan rakyat umum. Adapun ‘Kota (Negara) Utama’ adalah yang dengan sempurna mengandung empat kebaikan: keterpeliharaan rakyat dari keburukan, keberanian para tentara, hikmah para negarawan, dan keadilan untuk semua. Bila para negarawan yang bijak meghilang, negara akan berpindah ke kuasaan militer. Tentara menguasai politik bangsa, bertindak sewenang-wenang, katanya, dan inilah pemerintahan yang berkurang derajatnya dari yang jenis pertama.

Kemudian, bila situasi guncang berkelanjutan, yang akan lahir adalah generasi yang tidak punya minat kecuali menghimpun harta. Tindakan lapisan kaya mengaduk potensi negeri menjatuhkan seluruh bangsa ke dalam kemiskinan. Dan itu melahirkan kecemburuan lapisan bawah. Maka pecahlah huru-hara yang menumbangkan kekuasaan. Ini bisa menjadi anarki: tak ada pemimpin, tak ada yang dipimpin. Thantawi Jauhari, yang membawakan kutipan-kutipan Republik  dalam tafsirnya, menyebut Rusia sebagai mengalami hal itu dengan sempurna. Mereka membunuh Tsar. Demikian pula Daulat Utsmani ketika menjadi sewenang-wenang. Mereka dicopot. Dan naiklah pemerintahan rakyat.

Sesudah itu, orang kuat bisa memerintah dengan tangan besi. Ini serendah-rendah derajat pemerintah. Contohnya, menurut Thanthawi, pemerintahan Musolini di Italia dan Mustafa Kemal di Turki. Hanya saja mereka naik dengan dukungan rakyat. (Thanthawi, Al-Jawahir, VIII:171-174,  passim.).

Penulis: Syu’bah Asa (1941-2011), pernah menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Asisten Pemimpin Umum Panji Masyarakat; Sebelumnya bekerja di majalah Tempo dan  Editor. Sastrawan yang antara lain memerankan tokoh D.N. Aidit dalam film Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer  ini sempat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)  Sumber: Panji Masyarakat, 16 September 1998

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda