Cakrawala

RUU HIP: Perspektif Materi Muatan Undang-Undang (2)

Written by Panji Masyarakat

Tidak tepat HIP (Pancasila sebagai ideologi) menjadi materi muatan undang-undang, karena secara tegas tidak diperintahkan oleh UUD 1945. Lagi pula, Pancasila adalah staatsfundamentalnorm, sedangkan undang-undang adalah formelgesetz. Inilah yang akan mendegradasi Pancasila sebagai sumber  hukum negara tertinggi. .

Pncasila Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan, bahwa Pancasila merupakan “sumber dari segala sumber hukum negara”. Selain itu sebagai “dasar negara”, “ideologi negara”, sekaligus sebagai “dasar falsafah negara”.

Oleh karena itu, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itulah sebabnya, Pancasila merupakan hukum yang tertinggi (supremasi hukum).

Membicarakan sumber hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan, berarti membicarakan sistem norma dari suatu tata hukum negara Republik Indonesia. Norma-norma hukum tersebut berjenjang dalam hierarki tata susunan: yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada yang lebih tinggi; demikian seterusnya. Menurut A. Hamid S. Attamimi, jenjang tersebut akan berakhir pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, yang hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar.

Dalam kaitannya dengan hirarki hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (Stufentheorie). Ia berpendapat, bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi; norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada norma yang tertinggi, yang tidak dapat lagi ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (Grundnorm). Norma dasar atau sering disebut grundnorm, fundamental norm, atau basic norm menurut Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State “… is not created in a legal procedure by a law creating organ, … it is presupposed”.

Norma dasar ini berlakunya tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, tetapi berlakunya secara presupposed, yaitu ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara, dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Norma yang tertinggi ini, tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, karena kalau norma yang tertinggi ini dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, ia bukan norma yang tertinggi.

Pembicaraan mengenai kaitan norma hukum dalam sumber hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan, perlu menggunakan teori ilmiah di bidang tata norma hukum yang terkenal, yaitu Stufentheorie-nya Hans Kelsen. Teori tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Hans Nawiasky, dalam teorinya mengenai Die Stufenaufbau der Rechtsordnung atau Die Stufenordnung der Rechtsnormen, yang banyak membantu pemecahan beberapa masalah yang dibicarakan.

Menurut Hans Nawiasky, Staatsfundamentalnorm, ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (staatsverfassung), termasuk norma pengubahnya. Hakikat hukum suatu Staatsfundamentalnorm ialah isyarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi tersebut. Di dalam suatu negara, norma dasar ini disebut Staatsfundamentalnorm. Staatsfundamentalnorm suatu negara merupakan landasan dasar filosofisnya yang mengandung norma-norma dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.

Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia melalui proklamasi kemerdekaannya, serta ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstiutusinya, terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Apabila dibandingkan dengan teori jenjang norma hukum (Stufentheorie) Hans Kelsen, dan teori jenjang norma hukum (die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen) Hans Nawiasky, dapat dilihat cerminan dari kedua sistem norma hukum tersebut dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia.

Dalam sistem norma hukum Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku, berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok. Di mana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya, sampai pada suatu norma dasar negara (Staatsfundamentalnorm) Republik Indonesia.  

Dengan menggunakan teori Hans Nawiasky terhadap sistem norma hukum Republik Indonesia, akan tercermin sebagai berikut: (1)  Staatsfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan UUD 1945); (2)  Staatsgrundgesetz : Pasal-pasal/Batang Tubuh UUD 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Konvensi Ketatanegaraan; (3)  Formelgesetz : Undang-Undang; (5) Verordnung & Autonome Satzung : Secara hierarki mulai dari: Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati/Walikota.

Rekomendasi

Dari uraian di atas dapat dirangkum sebagai berikut: (1) Berasarkan uraian “materi muatan yang dibentuk dengan undang-undang” dalam ketentuan pasal-pasal UUD 1945 (setelah perubahan), tidak tepat HIP (baca: Pancasila sebagai ideologi) menjadi materi muatan undang-undang, karena secara tegas tidak diperintahkan oleh UUD 1945; (2) Brdasarkan uraian teori Hans Nawiasky terhadap sistem norma hukum Republik Indonesia, tidak tepat HIP (baca: Pancasila sebagai ideologi) menjadi materi muatan undang-undang, sebab Pancasila adalah Staatsfundamentalnorm, sedangkan Undang-Undang adalah Formelgesetz. Hal ini akan menjadikan degradasi atau menurunkan derajat norma hukumnya.

Penulis: Dr. Soetanto Soepiadhy, SH, M.Hum, praktisi hukum tata negara, budayawan, dosen Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Surabaya.. Sumber: makalah penulis yang disampaikan pada acara Webinar “RUU HIP dalam Berbagai Perspektif, Perlukah UU HIP?” pada 19 Juni 2020, yang diselenggarakan Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) dan panjimasyarakat.com

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda