Cakrawala

RUU HIP: Mereduksi Eksistensi Pancasila (5)

Ditulis oleh Panji Masyarakat

Penyederhanaan serta pemerasan sila-sila Pancasila itu justru mereduksi eksistensi sila-sila lainnya. Sehingga pada akhir pemerasan yaitu “Ekasila” dan diidentifikasi dengan gotong-royong. Berdasarkan ketentuan ini maka nampak bahwa  sila-sila Pancasila dalam RUU HIP telah menghilangkan sila Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga secara filosofis kaidah yang terkandung dalam ketentuan tersebut menunjukkan sila-sila itu pada akhirnya tidak berketuhanan.

Pertama, tidak dicantumkannya Tap Nomor XXV/MPRS/1966 dalam Konsiderans RUU Haluan Ideologi Pancasila bisa memunculkan interpretasi, bahwa ideologi komunisme dalam PKI dapat hidup dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Fakta yang berkembang dalam masyarakat wacana tentang PKI, ungkapan sementara masyarakat yang bangga dengan identitas komunis-PKI dan lain sebagainya, pada hakikatnya merupakan bara yang dapat menyulut instabilitas bangsa dan negara Indonesia. Hal ini kemudian memuncak pada saat bangsa Indonesia ingin mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi ideologi dan politik yang demikian ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa orang elemen politik untuk menumbuh kembangkan ideologi komunisme di negara Indonesia dalam berbagai bidang, terutama dalam proses legislasi. Oleh karena itu nampaknya RUU HIP merupakan lahan yang subur untuk mengembangkan kembali ideologi Komunisme PKI. Hal itu nampak dalam berbagai substansi yang dikembangkan dalam RUU HIP.

Kedua, tentang Hari Lahir Pancasila.  Dalam Naskah Akademik halaman 1-5 diuraikan bahwa Hari Lahir Pancasila adalah 1 Juni 1945. Hal ini ditentukan berdasarkan sejarah perumusan Pancasila, yang pada saat itu pada Tnggal 1 Juni 1945 Soekarno berpidato di depan sidang BPUPK tentang pancasila dan rumusannya. Atas dasar interpretasi historis tersebut maka ditentukan bahwa Hari Lahir Pancasila adalah 1 Juni 1945.

Ketiga, tentang Rumusan sila-sila dalam Pancasila (1) kebangsaan Indonesia; (2) internasionalisme atau perikemanusiaan (3)  mufakat atau demokrasi: (4) kesejahteraan sosial; (5) ketuhanan yang berkebudayaan.

Susunan sila-sila Pancasila ini diusulkan oleh Soekarno dalam proses perumusan Pancasila dasar negara dalam Sidang BPUPK pada Tanggal 1 Juni 1945. Susunan sila-sila Pancasila ini memang diterima oleh sidang, namun demikian hal ini masih dirumuskan dan dibahas dalam beberapa sidang. Pada Akhirnya disepakati pada 22 Juni dalam suatu Piagam Jakarta, dengan rumusan sila-sila Pancasila yang sila pertamanya adalah “Ketuhanan dengan Menjalankan Syari’at Islam Bagi Pemeluknya”. Kemudian masih ada usulan lagi dari utusan Indonesia timur, sehingga akhir rumusannya dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi seharusnya rumusan sila-sila Pancasila yang sah adalah sebagaimna tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang disahkan pada Tanggal 18 Agustus 1945.

Isi Pasal-pasal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Pertama:  Sendi Pokok Pancasila. Pasal 1 ayat 1  mencantumkan bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial.  Keadilan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi keadilan sosial dalam bidang:  politik; hukum; ekonomi; budaya; e. pertahanan; dan keamanan.

Jikalau sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial, menunjukkan bahwa konsep ini tidak ada dasar ilmiahnya, baik secara yuridis, historis maupun filosofis. Secara filosofis dan historis sila-sila Pancasila itu merupakan sila-sila yang majemuk tunggal. Meski setiap sila memiliki makna masing-masing naun tidak dapat dilepaskan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berdasarkan analisis ilmiah historis, bahwa hakikat ontologis sila-sila Pancasila adalah manusia monopluralis, jasmani-rokhani, individu-makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan YME serta sebagai pribadi berdiri sendiri. Jadi tidak ada dasar logika ilmiah sebagai dasar, jikalau dikatakan bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Jikalau yang dimaksudkan adalah essensi subjek pokok pendukung sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal ini berdasarkan argumen ilmiah bahwa yang berketuhanan YHE adalah manusia, yang berkemanusiaan adalah manusia, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial adalah manusia. Jikalau hanya ditekankan pada keadilan sosial maka kita terperangkap pada ideologi sosialisme, nah jikalau tanpa berketuhanan maka akan menjadi sosialisme atheis.

Kedua: Ciri Pokok Pancasila.  Pasal 6 menyebutkan ciri pokok Pancasila disebut Trisila, yaitu:  ketuhanan, nasionalisme; dan kerakyatan/demokrasi. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Yakni mewujudkan Indonesia merdeka yang bebas dari segala bentuk penjajahan, baik antara manusia maupun antara bangsa;  mewujudkan Indonesia yang bersatu melalui integrasi bangsa, baik teritorial maupun politik dan kokohnya persatuan antara berbagai komponen bangsa yang majemuk; mewujudkan Indonesia yang berdaulat dengan hadirnya negara yang mampu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia; mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial ditandai oleh sempitnya jurang kesenjangan sosial antara warga negara dan kesenjangan kemajuan antara daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;  mewujudkan Indonesia yang berkemakmuran yang mampu memenuhi kebutuhan materi warga negara dan penduduknya sesuai dengan standar yang layak bagi kemanusiaan; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Isi Pasal 6 tersebut disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila disebut Trisila, yang terdiri atas: ketuhanan, nasionalisme, dan kerakyatan/demokrasi. Ketiga prinsip ini disebut “Trisila” atau tiga sila. Adapun pada ayat (2) disebutkan bahwa “Trisila” ini dikristalisasikan dalam “Ekasila”, dan “Ekasila” ini terkristalisasi menjadi gotong-royong. Pertama bahwa dalam pasal ini tidak ada dasar hukum untuk dletakkan sebagai legitimasi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Penyederhanaan serta pemerasan sila-sila Pancasila itu justru mereduksi eksistensi sila-sila lainnya. Sehingga pada akhir pemersan yaitu “Ekasila” dan diidentifikasi dengan gotong-royong. Berdasarkan ketentuan ini maka nampak bahwa pada akhirnya sila-sila Pancasila tiba pada suatu kesimpulan hilangnya sila Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga secara filosofis kaidah yang terkandung dalam ketentuan tersebut menunjukkan sila-sila itu pada akhirnya tidak berketuhanan Yang Maha Esa.

Ketiga: Misi Masyarakat Pancasila. Pasal 10 menyatakan bahwa misi masyarakat Pancasila adalah:  Kaidah yang terkandung dalam pasal ini menggambarkan cita-cita masyarakat Pancasila. Namun terdapat kekurangan rincian cita-cita masyarakat Pancasila dari a sampai f, yaitu masyarakat yang dijiwai sila pertama, yaitu ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penulis: Prof Dr. H. Kaelan, MS, Guru Besar Fakultas Fislsafat  Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta Sumber: makalah penulis yang disampaikan pada acara Webinar “RUU HIP dalam Berbagai Perspektif, Perlukah UU HIP?” pada 19 Juni 2020, yang diselenggarakan Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) dan panjimasyarakat.com

Daftar Pustaka:

(1) Attamimi, A Hamid S., 1991, ”Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia”, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, Pancasla sebagai Ideologi, BP 7 Pusat, Jakarta;

(2) Darmodiharjo, Dardji, 1996, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, jakarta;

(3) Indrati S, Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta;

(4) Mahfud, M.D., 1999, “Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum”, dalam Jurnal Filsafat Pancasila, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;

(5) Notonagoro, 1975, Pancasila Ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta; (5) Pranarka, AWM., 1987, Sejarah Pemikiran tentang Pancasila, CSIS, Jakarta;

(6) Poespowardoyo, Soeryanto, 1991, “Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, Pancasila sebagai Ideologi, BP 7 Pusat, Jakarta.

Tentang Penulis

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda