Cakrawala

RUU HIP: Hubungan Filsafat Pancasila dengan Ideologi Pancasila (4)

Ditulis oleh Panji Masyarakat

Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan suatu cita hukum (rechtsidee), yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Dengan demikian maka filsafat Pancasila telah diderivasikan dalam suatu ideologi terutama dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Rudolf Stammler (1856-1939), seorang filsuf hukum yang beraliran neo-Kantian, mengungkapkan bahwa cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Esensi cita hukum tersebut terkandung dalam budaya hukum masyarakat Indonesia sebagai kausa materialis dan berfungsi sebagai suatu bintang pemandu (leitstern) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Dalam hubungan inilah maka ideologi Pancasila bersumber pada kausa materialis, nilai-nilai agama, adat-istiadat serta kebudayaan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara.

Suatu cita hukum memberikan manfaat karena dengan cita hukum maka kita dapat menguji hukum positif yang berlaku, melalui cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif ke arah suatu keadilan bahkan dengan suatu sangsi (zwangversuch zum richtigen). Oleh karena itu menurut Stammler, bahwa keadilan adalah mengarahkan hukum positif ke arah cita hukum. Dengan demikian tegas Stammler, suatu hukum yang adil (rechtiges recht) ialah hukum positif yang memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum, untuk mencapai cita-cita masyarakat (Attamimi, 1990: 68).

Dalam suatu pelaksanaan kenegaraan suatu piranti yang harus dipenuhi demi tercapainya hak dan kewajiban warga negara, maupun negara adalah perangkat hukum sebagai hasil derivasi dari dasar filsafat negara Pancasila. Dalam hubungan ini agar hukum dapat berfungsi dengan baik sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, maka hukum seharusnya senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika aspirasi masyarakat. Oleh karena itu hukum harus senantiasa diperbaharui, agar hukum bersifat aktual dinamis sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini Pancasila merupakan suatu sumber nilai bagi pembaharuan hukum yaitu sebagai suatu “cita hukum”, yang menurut Notonagoro berkedudukan sebagai Staatsfundamentalnorm dalam negara Indonesia (Notonagoro, 1975). Istilah Staatsfundamenalnorm pertama kali dikembangkan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya Allegemeine Rechtslehre als System der Rechtlichten (1940). Menurut Nawiasky dalam teorinya yang dikenal dengan Die Theorie vom Stufenaufbau der Rechtsordnung, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tata hukum itu terdapat suatu norma dasar, atau norma yang tertinggi (der oberste norm), yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dan berdasarkan norma dasar atau norma tertinggi inilah maka Undang-Undang Dasar dibentuk. Sebenarnya pandangan Nawiasky ini bersumber dari gurunya Hans Kelsen, yang menurutnya diistilahkan dengan Grundnorm (Attamimi, 1990: 74).

Staatsfundamentalnorm atau grundnorm yang merupakan suatu cita hukum menurut Gustaf Radbruch (1878-1949), seorang ahli filsafat hukum mazhab Baden, memiliki fungsi regulatif dan fungsi konstitutif. Cita hukum memiliki fungsi (1) regulatif adalah berfungsi sebagai tolok ukur yaitu menguji apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak. Adapun fungsi  (2) konstitutif, yaitu menentukan bahwa tanpa suatu cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai suatu hukum (Attamimi, 1990: 68). Sebagai suatu cita-cita hukum Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi konstitutif Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri. Demikian juga dengan fungsi regulatif-nya Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif itu sebagai produk yang adil atau tidak adil. Sebagai Staatsfundamentalnorm Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 (Mahfud, 1999: 59).

Dalam filsafat hukum suatu sumber hukum meliputi dua macam pengertian, yaitu (1) sumber formal hukum, yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya, dan (2) sumber material hukum, yaitu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Sumber material hukum ini dapat berupa nilai-nilai misalnya nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai keadilan dan dapat pula berupa fakta yaitu realitas perkembangan masyarakat, dinamika aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya (Darmodiharjo, 1996: 206). Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum moral, nilai hukum kodrat, dan nilai religius (yang bersumber pada budaya hukum masyarakat Indonesia) merupakan suatu sumber hukum material bagi hukum positif Indonesia. Dengan demikian Pancasila dengan kausa materialis budaya hukum Indonesia, menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersusun secara hirarkis. Dalam susunan yang hierarkhis ini Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi di antara berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horisontal. Hal ini mengandung suatu konsekuensi jikalau terjadi ketidakserasian atau pertentangan norma hukum yang satu dengan lainnya yang secara hierarkhis lebih tinggi, apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, maka hal ini berarti jika terjadi ketidak sesuaian maka hal ini berarti terjadi suatu inkonstitusionalitas (unconstitutionality) dan ketidaklegalan (illegality), dan oleh karenanya maka norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum (Mahfud, 1999: 59).

Secara faktual bahwa sistem hukum di Indonesia memiliki kekhasan yaitu senantiasa tidak dapat dipisahkan dengan nilai Ketuhanan, dapat diketahui pada produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nilai religius. Misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 ttentang Pengelolaan Zakat, yang hal ini bersumber pada esensi hukum kodrat, hukum Tuhan hukum etis dan filosofis yang bersumber dari budaya hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila pada hakikatnya adalah merupakan suatu Grundnorm, yaitu sebagai suatu sumber filosofis, yang di dalamnya terkandung asas-asas dan pada gilirannya dijabarkan pada norma-norma terutama adalah norma hukum. Dalam pengertian inilah maka filsafat Pancasila harus diderivasikan dalam suatu ideologi, yaitu ideologi Pancasila.

Jadi terdapat suatu hubungan kausalitas antara Pancasila sebagai dasar filsafat negara dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. dalam arti ideologi Pancasila senantiasa bersumber pada suatu pandangan filosofis nilai-nilai sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Suatu pandangan filsafat adalah merupakan suatu sistem nilai, namun jikalau suatu pandangan filsafat itu diyakini kebenarannya, dan merupakan suatu dasar nilai dan cita-cita bersama, maka harus diletakkan pada suatu sistem norma, yang pada gilirannya untuk direalisasikan dalam suatu realisasi praksis dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Oleh karena itu dalam ideologi bangsa dan negara Indonesia terkandung di dalamnya aspek-aspek, nilai, norma dan praksis.

Keseluruhan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang hierarkhis (berjenjang). Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia merupakan sumber karena merupakan (berkedudukan) sebagai norma dasar (staatsfundamentalnorm), yang berturut-turut kemudian verfassungnorm UUD 1945, grundgesetznorm atau Ketetapan MPR, serta gesetznorm atau Undang-Undang. Pancasila yang merupakan esensi dari staatsfundamentalnorm, sehingga berkedudukan sebagai staatsfundamentalnorm dalam sistem tertib hukum Indonesia. Konsekuensinya Pancasila merupakan sumber bagi pembentukan pasal-pasal dalam verfassungnorm atau Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan aturan yang ada dalam verfassungnorm atau Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan aturan-aturan dalam Ketetapan MPR dan juga sekaligus merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan gesetznorm atau Undang-Undang (Indrati, 2007: 65). Hal ini relevan dengan kaidah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) tentang jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan terdiri atas (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerokhanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai ideologi negara dan sebagai sumber tertib hukum Indonesia, dalam pengertian sumber peraturan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan analisis sistem hukum di Indonesia tersebut, maka RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) terkandung problem epistemologis yaitu kedudukan ideologi sebagai sumber Undang-Undang, namun diletakkan sebagai substansi materi Undang-undang. Sehingga hal ini konsekuensinya inkonsisten dan inkoheren dalam tertib hukum Indonesia. Jikalau materi sebagaimana tercantum dalam RUU HIP pada prinsipnya sebagai suatu penjabaran normatif dan praksis dalam pembangunan nasional, maka seharusnya dalam derivasinya tidak lagi meletakkan dan merinci ideologi dalam subsistem pembangunan nasional. Misalnya apakah akan disebutkan sebagai program-program pembangunan negara, haluan pembangunan negara ddan lain sebagainya. Bersambung

Penulis: Prof Dr. H. Kaelan, MS, Guru Besar Fakultas Fislsafat  Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta Sumber: makalah penulis yang disampaikan pada acara Webinar “RUU HIP dalam Berbagai Perspektif, Perlukah UU HIP?” pada 19 Juni 2020, yang diselenggarakan Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) dan panjimasyarakat.com

Tentang Penulis

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda