Cakrawala

RUU HIP Ingin Mengganti Pancasila (1)

Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang telah disusun DPR dewasa ini mendapat tanggapan luas di kalangan rakyat Indonesia. Berbagai ormas seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, bahkan Majelis Ulama Indonesia juga memberikan tanggapan bahkan menolak RUU HIP tersebut. Hal ini pada awalnya ditolaknya usulan rakyat untuk mencantumkan Tap No. XXV/MPR?1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam konsideran RUU tersebut. Akibatnya menyulut emosi rakyat, bahkan MUI mengeluarkan maklumat, yang intinya bahwa RUU HIP mendistorsi Pancasila. Menurut MUI terdapat indikasi bahwa RUU HIP ingin membangkitkan kembali PKI di negara Indonesia. Bahkan jikalau dikaji pada Naskah Akademik terdapat fakta bahwa RUU HIP ingin mengganti nilai-nilai Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, diganti dengan konsep Pancasila sebagaimana dipidatokan oleh Soekarno. Dalam hubungan ini Soekarno antara lain intinya Pancasila dapat diperas menjadi Tri Sila, Eka Sila yang intinya gotong-royong. Hal ini menunjukkan hilangnya supremasi Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu problema yang substansial adalah kesalahan yang substansial meletakkan Ideologi dalam suatu Undang-undang. Hal ini mengandung category mistake yaitu meletakkan suatu substansi yang tidak konsisten dengan sistem. Suatu ideologi bangsa dan negara adalah merupakan suatu derivasi dari dasar filsafat negara, sedangkan Undang-undang pada hakikatnya bersumber pada suatu dasar filsafat negara dan Ideologi Negara. Berdasarkan hal tersebut maka RUU HIP pada hakikatnya inkonsisten dengan tertib hukum Indonesia. Secara ilmiah bahwa ideologi bersumber pada dasar filsafat negara yaitu sila-sila Pancasila, dan sila-sila itu pada hakikatnya adalah merupakan suatu nilai. Konsekuensinya agar dasar filsafat negara itu dapat dijabarkan dalam berbagai aspek kenegaraan termasuk dalam hukum, maka diderivasikan pada ideologi karena dalam ideologi selain terkandung nilai, juga terkandung asas serta pada gilirannya dijabarkan pada norma-norma, baik norma moral maupun norma hukum.

Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata ‘idea’ yang berarti ‘gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita’ dan ‘logos’ yang berarti ‘ilmu’. Kata ‘idea’ berasal dari kata bahasa Yunani ‘eidos’ yang artinya ‘bentuk’. Di samping itu ada kata ‘idein’ yang artinya ‘melihat’. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (the science of ideas), atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ‘idea’ disamakan artinya dengan ‘cita-cita’. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap, yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham. Memang pada hakikatnya antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan satu kesatuan. Dasar ditetapkan karena ada cita-cita yang mau dicapai. Sebaliknya, cita-cita ditetapkan berdasarkan atas suatu landasan, asas atau dasar yang telah ditetapkan pula. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian dasar, gagasan-gagasan dan cita-cita.

Apabila ditelusuri secara istilah ide pertama kali di pakai dan dikemukakan oleh seorang Perancis, Destutt de Tracy, pada tahun 1796. Seperti halnya Leibnitz, de Tracy mempunyai cita-cita untuk memba-ngun suatu sistem pengetahuan. Apabila Leibnitz menyebutkan impian-impiannya sebagai ‘one great system of truth’, dimana tergabung segala cabang ilmu dan segala kebenaran ilmu, maka de Tracy menyebutkan ‘ideologie’, yaitu ‘science of ideas’, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun Napoleon mencemoohkannya sebagai suatu khayalan belaka, yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan menemukan kenyataan (Pranarka, 1985).

Perhatian kepada konsep ideologi menjadi berkembang lagi antara lain karena pengaruh Karl Marx. Ideologi menjadi vokabular penting di dalam pemikiran politik maupun ekonomi Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan ber-dasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bi-dang politik atau sosial ekonomi. Dalam arti ini, ideologi menjadi bagian dari apa yang disebutnya Uberbau atau suprastruktur (bangunan atas) yang didirikan di atas kekuatan-kekuatan yang memiliki faktor-faktor produksi yang menentukan coraknya dan karena itu mencerminkan suatu pola ekonomi tertentu. Oleh karena itu kadar kebenarannya relatif, dan semata-mata hanya untuk golongan tertentu.

Dengan demikian maka ideologi lalu merupakan keseluruhan ide yang relatif, karena itu mencerminkan kekuatan lapisan tertentu. Dalam hubungan ini Marx menegaskan bahwa ideologi hanyalah merupakan suatu kesadaran palsu mengenai kenyataan-kenyataan sosial-ekonomi serta merupakan suatu angan-angan kolektif yang diperbuat dan ditanggung bersama oleh kelas sosial tertentu. Melalui ideologi itulah proses real dalam kehidupan masyarakat menjadi kabur. Dalam pandangan Marx tentang ideologi itu, suatu realitas merupakan alternatif terhadap ideologi atau dengan perkataan lain ideologi terletak dalam oposisinya terhadap realitas (Ricour, 1986; Sutrisno, 2005).

Bertolak belakang dengan pandangan Marx kalangan liberalis berpandangan bahwa ideologi adalah merupakan suatu hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang diyakini kebenarannya dan direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menurut liberalisme adalah merupakan suatu proses alamiah yang berdasarkan pada suatu kebebasan individu. Hal ini berkembang dari hasil pemikiran Cicero tentang Civil Society, Thomas Hobbes tentang ‘Homo Homini Lupus’, John Locke, David Hume dan Laski. Jadi ideologi dalam hubungan dengan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan dalam hubungan ini muncul dan berkembang dari ide-ide pemikiran para filsuf tentang hakikat kebebasan individu.

Seperti halnya filsafat, ideologi pun memiliki pengertian yang berbeda-beda. Begitu pula dapat ditemukan berbagai macam definisi, batasan pengertian tentang ideologi. Hal ini antara lain disebabkan juga tergantung dari filsafat apa yang dianut, karena sesungguhnya ideologi itu bersumber kepada suatu filsafat. Bersambung

Penulis: Prof Dr. H. Kaelan, MS, Guru Besar Fakultas Fislsafat  Universitas Gadjah Mada (UGM),Yogyakarta Sumber: makalah penulis yang disampaikan pada acara Webinar “RUU HIP dalam Berbagai Perspektif, Perlukah UU HIP?” pada 19 Juni 2020, yang diselenggarakan Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) dan Panjimasyarakat.com

.

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda