Cakrawala

Pancasila Proyek Tanpa Akhir

Tujuan para pendiri negara dan bangsa Indonesia mendirikan negara, dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar ’45. Yang terpenting dalam alinea keempat tersebut adalah anak kalimat terakhir yang merupakan Sila kelima Pancasila, yaitu “… mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”  Untuk memahami kalimat terrsebut, tidak diperlukan penjelasan yang rumit sampai ratusan halaman.

Para pendiri negara dan bangsa Indonesia dalam menyusun Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, sepakat menetapkan Pancasila sebagai landasan Filosofis Negara yang akan dibentuk. Kemudian lima butir Pancasila tersebut dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh Undang-Undang Dasar yang disahkan pada 18 Agustus 1945.

Dalam perkembangannya, kini Pancasila kelihatannya menjadi “proyek tanpa akhir.” Setelah 75 tahun, masih diperdebatkan kapan “lahirnya” Pancasila. Sejak era yang dinamakan Orde Lama, timbul dan tenggelam berbagai tafsir mengenai Pancasila. Di era Orde Lama ada yang dinamakan TUBAPIN, Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi, yang sebagian besar adalah pidato-pidato Presiden Sukarno setiap tanggal 17 Agustus. Juga Ada Manifesto Politik (Manipol). Ada gagasan Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Hal-hal tersebut semua disosialisasikan ke seluruh Indonesia, dengan dana besar. Dengan runtuhnya kekuasaan Orde Lama, maka hilang semua doktrin dan gagasan-gagasan dari penguasa Orde Lama.

Di era Orde Baru, melalui Ketetapan MPR No. II tahun 1978 Tentang Ekaprasetya Pancakarsa, disusun tafsir Pancasila dengan nama Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang dikenal sebagai P–4. Untuk pelaksanaannya, dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Sosialisasi P-4 dinamakan “penataran.”

P-4 tidak hanya disosialisasikan ke seluruh Indonesia, melainkan juga ke semua warganegara Indonesia di seluruh dunia. Selain biaya transport dan hotel ditanggung oleh panitia penyelenggara, para peserta penataran juga mendapat uang saku harian yang jumlahnya tidak kecil. Dengan demikian, biaya sosialisasi P-4 yang dinamakan Penataran, selama sekitar 20 tahun menjadi sangat fantastis besarnya. Apabila dihitung dengan indeks perekonomian sekarang, nilainya dapat mencapai belasan triliun rupiah.

Setelah Orde Baru tumbang, Tap MPR No. II tahun 1978 ini oleh Orde Reformasi dicabut melalui Tap MPR No. XVIII tahun 1998. Dengan dinyatakan tidak lagi berlakunya P-4, maka hilang juga BP-7.

Di era Orde reformasi, MPR periode 2009 – 2014 mengarang Empat Pilar MPR Berbangsa dan Bernegara, dimana salahsatu pilarnya adalah Pancasila. Untuk sosialisasi Empat Pilar MPR,dikeluarkan beberapa buku. Biaya sosialisasi Empat Pilar kini mencapai satu triliun rupiah per tahun. Sangat disayangkan, dengan biaya sebesar itu, sangat banyak kesalahan yang ditulis dalam buku Materi Sosialisasi Empat Pilar, baik mengenai Pancasila, terutama dalam penulisan mengenai sejarah.

Demikian juga untuk sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mungkin biayanya sejak tahun 2018 mencapai ratusan milyar rupiah.

Apabila DPR RI berhasil membuat Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, maka tentu harus disosialisasikan ke seluruh rakyat dan penduduk di Indonesia, dan juga ke semua warganegara Indonesia di seluruh dunia. Berapa triliun dana yang akan dekeluarkan?

Dipandang dari sudut pembiayaan sosialisasi Pancasila sejak era Orde Lama, terkesan bahwa Pancasila dijadikan “proyek besar tanpa akhir”.

Dengan biaya belasan triliun rupiah, apa manfaatnya indoktrinasi Orde Lama, Penataran P-4 Orde Baru selama puluhan tahun untuk rakyat?

Tujuan para pendiri negara dan bangsa Indonesia mendirikan negara, dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar ’45. Yang terpenting dalam alinea keempat tersebut adalah anak kalimat terakhir yang merupakan Sila kelima Pancasila, yaitu “… mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”  Untuk memahami kalimat tersebut, tidak diperlukan penjelasan yang rumit sampai ratusan halaman. Tidak perlu penjelasan, bahwa adalah suatu ketidakadilan, apabila ada seorang pengusaha menguasai lima juta hektar lahan di wilayah Indonesia, sementara rata-rata petani pribumi hanya memiliki 0,5 hektar lahan. Tidak diperlukan penjelasan yang berbelit-belit untuk menilai, jika   ada ketimpangan sosial besar dan ketidak-adilan, apabila empat  orang terkaya di Indonesia, memiliki kekayaan setara dengan 100 juta rakyat Indonesia. Ini hanya dua contoh, yang menunjukkan bahwa negara gagal dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mencermati hal-hal tersebut di atas, sudah cukup kiranya selama 75 tahun diperdebatan kapan tanggal lahirnya Pancasila, yang tidak bermanfaat samasekali untuk rakyat miskin. Sudah sangat banyak tafsir mengenai Pancasila yang membingungkan masyarakat karena adanya tafsir yang sangat berbeda satu dengan lainnya, seperti yang tertera di Empat Pilar MPR. Tidak perlu membuat tafsir baru mengenai Pancasila, yang sosialisasinya akan memakan biaya triliunan lagi. Semua pejabat negara disumpah untuk setia kepada Pancasila dan UUD ’45. Ternyata sejak 75 tahun ribuan halaman mengenai tafsir Pancasila tidak dapat menghentikan para pejabat/penyelenggara negara melakukan korupsi atau hal-hal yang tidak bermanfaat untuk rakyat banyak.

Sebenarnya untuk mengerti, menghayati dan mengamalkan Pancasila, terutama mewujudkan Sila kelima, tidak diperlukan tafsir yang rumit dan mencapai ratusan halaman, dengan biaya yang besar untuk sosialisasinya. Cukup dengan berpedoman pada Tiga N, yaitu nalar, nurani, dan nasionalisme.

.Apakah para pelaku sejarah saat ini yakin, bahwa semua tafsir Pancasila di era reformasi setelah tahun 1998 akan dapat berlaku abadi dan bertahan sepanjang masa? Apakah tidak akan bernasib seperti tafsir-tafsir Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru? Sekarang saja sudah sangat banyak tentangan dan penolakan.

Ada adagium: “Sejarah selalu berulang kembali.” Hal ini disebabkan karena para pelaku sejarah tidak belajar dari sejarah. Semua penyelenggara negara adalah pelaku sejarah. Yang memperparah saat ini adalah, banyak penulisan-penulisan yang salah mengenai sejarah. Bahkan di buku Materi Sosialisasi Empat Pilar yang dikeluarkan oleh MPR, di mana MPR adalah kumpulan pelaku sejarah, telah menerbitkan buku yang berisi penulisan sejarah yang salah, bahkan kesalahan fatal yang menyesatkan.

Yang lebih penting daripada membuat tafsir baru mengenai Pancasila versi penguasa sekarang adalah menyusun konsep untuk Membangun Bangsa dan Jatidiri Bangsa (Nation and Character Building). Mengenai pentingnya Nation and Character Building ditegaskan oleh Presiden Sukarnom dalam Pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1957. Seluruh rakyat Indonesia harus menyadari dan memahami, bahwa bukan hanya Negara Indonesia yang baru yang lahir pada 17 Agustus 1945, melainkan juga Bangsa Indonesia, sebagai entitas politik, adalah bangsa baru, yang resmi dibentuk pada 17 Agustus 1945. Sebagai suatu bangsa, Bangsa Indonesia belum memiliki Jatidiri (Karakter) yang dapat dikatakan sebagai Jatidiri (Karakter) Bangsa Indonesia.

Penulis: Batara R. Hutagalung, Peneliti Sejarah.

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda