Aktualita

Webinar GKI-PM: Hentikan RUU HIP

Ditulis oleh Panji Masyarakat

Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diinisiasi oleh DPR RI memicu kontroversi dan reaksi dari banyak pihak. PBNU, PP Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para jenderal purnawirawan TNI menyatakan sikap yang pada intinya meminta pembahasan RUU HIP dihentikan karena baik secara substansi maupun tertib hukum melanggar dan beberapa aspeknya justru bertentangan
dengan Pancasila.

Dalam rangkaian itu panjimasyarakat.com bekerjasama dengan
Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) menggelar Webinar bertema “RUU HIP Dalam Berbagai Perspektif, Perlukah UU HIP?” pada Jumat, 19 Juni 2020 yang ditayangkan secara langsung di channel youtube Panji Masyarakat.

Tampil sebagai pembicara Prof. Dr. Kaelan (pakar filsafat Pancasila Universitas Gadjah Mada), Dr.Soetanto Soepiadhy SH.MH (praktisi Hukum Tata Negara) dan Batara Hutagalung ( Peneliti Sejarah).
Paparan ketiganya dibahas oleh Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko (Mantan Kepala Staf TNI AU), Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdiyatno (Mantan Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn.) Imam Sufaat, dan Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruky (Mantan Ketua KPK). Selain dari pembicara dan pembahas, Cendekiawan TNI Letjen (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo (Mantan Gubernur Lemhannas) yang meski
berhalangan hadir namun memberikan pendapat dan pandangannya terhadap RUU HIP, yang juga dirangkum dalam rumusan poin-poin pokok hasil seminar ini. Seminar dipandu oleh Mayjen (Purn) Prijanto Sumantri, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Berikut ini adalah rumusan dari poin-poin pokok yang mengemuka dan dibahas dalam seminar ““RUU HIP Dalam Berbagai Perspektif, Perlukah UU HIP?” tersebut:

  1. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya kalimat “Haluan Ideologi Pancasila” dalam RUU HIP maka terdapat contradictio in terminis., atau rangkaian kata-kata yang saling bertentangan. Ini adalah sebuah kesalahan logika berpikir. Pancasila adalah norma dasar negara (Staatsfundamentalnorm), sedangkan “Haluan Ideologi Pancasila” adalah” Undang-Undang (Formelgesetz), yang jenjangnya berada di bawah norma dasar negara. Membuat Undang-undang yang mengatur Pancasila akan mendegradasi Pancasila sebagai norma dasar negara. Menurut UU No. 15 tahun 2019 tentang Parubahan Atas UU No. 12 tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, semua undang-Undang letaknya di bawah Pancasila. Tidak ada dasar hukum di atas Pancasila yang dapat memberi legitimasi pembuatan undang-undang untuk mengatur Pancasila. Oleh karena itu penyusunan UU HIP ini bertentangan dengan tertib hukum Indonesia.
  2. Susunan sila-sila Pancasila ini diusulkan oleh Soekarno dalam proses perumusan Pancasila dasar negara dalam Sidang BPUPK pada Tanggal 1 Juni 1945. Susunan sila-sila Pancasila ini memang diterima oleh sidang, namun demikian hal ini masih dirumuskan dan dibahas dalam beberapa sidang. Pada Akhirnya disepakati pada 22 Juni dalam suatu Piagam Jakarta, dengan rumusan sila-sila Pancasila yang sila
    pertamanya adalah “Ketuhanan dengan Menjalankan Syari’at Islam Bagi Pemeluknya”. Kemudian masih ada usulan lagi dari utusan Indonesia timur, sehingga akhir rumusannya dengan sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi seharusnya rumusan sila-sila Pancasila yang sah adalah sebagaimna tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yang disahkan pada Tanggal 18 Agustus 1945.
  3. Tujuan mendirikan negara dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan yang terpenting dalam alinea keempat tersebut adalah anak kalimat terakhir yang merupakan Sila kelima Pancasila, yaitu “… mewujudkan
    keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Tidak diperlukan penjelasan yang berbelit-belit untuk menilai apakah Sila kelima keadilan sosial sudah diwujudkan. Apabila ketidakadilan masih lebih kita rasakan sebagai rakyat, ini menunjukkan bahwa Negara gagal dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  4. Tidak dicantumkannya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam konsideran RUU Haluan Ideologi Pancasila bisa memunculkan interpretasi, bahwa ideologi komunisme dalam PKI dapat hidup dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Dalam naskah
    akademik RUU HIP terlihat sila-sila dibolak-balik, “Ketuhanan” ditutup maknanya dengan “Ketuhanan yang berkebudayaan”. Pancasila dengan 5 sila diperas menjadi Trisila dan diperas lagi menjadi Ekasila, yang intinya gotong-royong. Sehingga Ketuhanan menjadi hilang. Pasal 5: Keadilan sosial tanpa Ketuhanan ini menunjukkan ideologi Marxisme. Pasal 10: mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tanpa menyebut mewujudkan masyarakat berketuhanan, ini menunjukkan paham Atheisme.
    Hal tersebut pantas untuk ditolak oleh umat Islam dan masyarakat Indonesia.
  5. Sudah benar tempat Pancasila di Pembukaan UUD 1945. Adanya pembuatan undang-undang tentang Pancasila (RUU HIP) adalah sebuah kesalahan. Apalagi hal itu dilakukan ketika bangsa Indonesia sedang melakukan perjuangan hidup-mati melawan Covid-19 yang menimbulkan korban ribuan rakyat meninggal dunia. Bangsa
    Indonesia harus fokus berjuang melawan Covid-19. Usaha mengurangi perjuangan itu dengan melakukan sesuatu yang salah adalah suatu pikiran dan tindakan yang jahat. Oleh karena itu semua kegiatan menyangkut RUU HIP harus dibatalkan, ditiadakan dan tidak sekadar ditunda.

Tim perumus : BW, ARM,ASS

Tentang Penulis

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda