Aktualita

Mewaspadai Ekstrem Tengah

Written by M Arief Pranoto

Di zaman kepemimpinan Soeharto, masyarakat pasti mengenal istilah EKA dan EKI sebagai sumber ancaman. Eka adalah akronim dari ekstrem kanan yakni kelompok dan/atau golongan yang kerap mengangkat isu agama dalam pergerakannya, meski sebenarnya mereka hanya melegitimasi nafsu dan ambisi politiknya pada lembaga agama. Istilah simpelnya, “Mereka menunggangi agama” dalam politik praktis. Sedangkan EKI, sudah jelas, ekstrim kiri yakni sebuah konsep kewaspadaan atas bahaya laten komunis yang sewaktu-waktu muncul kembali. Agaknya rumusan EKI di era orde baru kini terbukti menjadi ancaman di masa kini. Ada pro-kontra secara masif baik di level elit maupun akar rumput terutama umat Islam, sesepuh, dan pensiunan TNI-Polri atas draf Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dinisiasi oleh DPR-RI.

Lho,  bukannya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum? Kok mau diundangkan? Selain menabrak aspek filosofi, juga aspek yuridis dan sosiologis, lainnya pun ditabrak. Bahkan Prof Dr Yudi Latif, mantan Kepala BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) berani menyatakan bahwa 80% RUU tersebut ngawur!

Seiring berjalannya waktu, di era kini muncul ELA sebagai sumber ancaman baru. ELA merupakan akronim dari kelompok ekstrem lainnya, di luar EKA dan EKI. Akan tetapi sampai saat ini, masih ambigu, siapa kelompok dan gerakan macam apa yang dikategorikan ELA. Samar-samar memang. Mungkin konsep ini semacam “keranjang sampah.” Artinya, jika ada ancaman di luar EKA dan EKI, maka disebut ELA. Begitu gampangnya. 

Beberapa waktu lalu, dalam seminar daring Nusantara Raya bekerjasama dengan Panji Masyarakat, Jumat (12 Juni 2020) dengan tajuk “Membangun Indonesia Pasca Pandemi” , hadir mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letnan Jenderal TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo. Ia menjadi narasumber tunggal pada acara tersebut. Pada saat sesi tanya jawab, Ia mendapat pertanyaan tentang sumber ancaman negara Indonesia yang lain yaitu ekstrem tengah (ETE).

Pada ETE, terjadi kepentingan antara elit global dan lokal yang fokus mengakomodir semua kepentingan korporatokrasi atau oligarki melalui Undang-Undang dan aturan. Caranya merombak sistem serta menggerogoti ideologi Pancasila lewat insfrastruktur dan suprastruktur politik. Hasilnya ialah terkurasnya kekayaan bangsa dan hilangnya kemandirian sebuah negara.

Konsep ETE tampaknya identik dengan istilah non-state actor dalam studi Hubungan Internasional dan geopolitik. Aktor non-negara yang kedudukannya sejajar dengan negara bahkan di atas negara, mampu membeli kebijakan, mengubah Undang-Undang, dan lainnya. Konsultan Ekonomi berkebangsaan Amerika, John Perkins pernah mengatakan mereka tidak dipilih rakyat tetapi memiliki kekuatan yang tidak dibatasi hukum dan Undang-Undang. Mereka bergerak di antara pemerintah dan bisnis.

Usai perang dingin (Cold War), geopolitik telah mewanti-wanti kepada publik global akan adanya ancaman baru. Kelak akan muncul bentuk baru ancaman keamanan. Ancaman itu bukanlah serangan militer dari/oleh suatu negara terhadap negara lain, tetapi berupa kejahatan yang dilakukan non-state actor kepada state actor. Apakah ancaman ini tergolong ETE? (*)

About the author

M Arief Pranoto

Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)

Tinggalkan Komentar Anda