Aktualita

Pasca Pandemi, Indonesia Akan Menjadi Bangsa yang Besar

Written by Yusnaeni

Sudah tiga bulan, Indonesia menghadapi wabah Covid-19. Banyak masyarakat yang mematuhi saran pemerintah untuk di rumah saja, tak sedikit juga yang melanggar. Mengatasi pandemi memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Jika Indonesia berhasil mengatasinya maka sudah pasti bangsa ini mampu mengatasi masalah lemahnya mental. Letnan Jenderal TNI Sayidiman Suryohadiprodjo menyebutnya sebagai “manja mental” yakni sikap masyarakat Indonesia yang tidak mau menyelesaikan masalah tapi hanya membicarakannya.

“Kalau kita berhasil menjadi  manusia yang mampu mengendalikan Covid-19 yang memerlukan berbagai tindakan penyesuaian diri berarti kita sudah sanggup berdisiplin dan hidup dalam kebersamaan. Sebab dengan demikian mudah-mudahan kita sebagai bangsa timbul percaya diri yang lebih kuat daripada sekarang. Artinya kita sanggup mengambil tindakan yang kita yakini dan sesuai dengan kepentingan kita,” ujarnya pada saat diskusi kebangsaan yang bertemakan “Membangun Indonesia Pasca Pandemi”, Jum’at (12 Juni 2020).

Jika kita bisa mengatasi pandemi ini, kita bisa menjadi bangsa yang kuat dan menjunjung tinggi kebersamaan serta gotong royong. Selain itu juga bisa menghadapi tantangan masa depan seperti perkembangan artificial intelegence yang luar biasa, perkembangan smart technology, masalah sumber energi, pengelolaan sumber daya pertanian dan kelautan, serta sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sustainable terutama agro industri dan kelautan.

Menurut Sayidiman, jika pandemi berhasil dikendalikan, bangsa Indonesia bisa melakukan beberapa tindakan. Pertama, kita harus mengembalikan konstitusi yang sesuai dengan yang diinginkan dan perjuangkan selama ini. “Marilah kita kembali pada Undang-Undang Dasar (UUD) 45 sebelum mengenal amandemen yaitu UUD 45 versi 18 Agustus 1945,” kata purnawirawan perwira tinggi (PATI) TNI-AD yang lahir pada 93 tahun lalu itu.

Jika memang mau ada perubahan tapi tidak melalui amandemen yang merusak UUD dan konstitusi, melainkan melalui addendum-addendum yang tetap menunjukkan kepada kita bunyi UUD 45 yang asli. Dengan demikian, kita bisa menjamin tidak ada lagi perbedaan maupun pertentangan pembukaan UUD maupun batang tubuh UUD 45 seperti yang selama ini kita alami, sejak UUD diamandemen sebanyak empat kali. Dengan kembali kepada UUD 45 yang sesuai dengan keinginan kita berarti kita kembali kepada kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Hal itu sangat penting karena kita bisa menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak lagi dikendalikan oleh individualisme tapi kebersamaan kita menuju masa depan yang jauh lebih baik. Kita boleh saja bekerjasama dengan siapapun yang kita anggap penting, akan tetapi kerjasama itu tidak boleh merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Pemerintahan Jokowi sudah menyediakan 28 proyek kepada China yang meliputi proyek-proyek di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Tidak masalah. Asal di dalam pelaksanaanya mengabdi kepada kepentingan nasional Indonesia. Investasi asing boleh, tapi investasi asing yang diabdikan kepada kepentingan nasional Indonesia antara lain untuk alih teknologi dan penyediaan tenaga kerja. Dengan demikian, kita akan lebih mampu menggarap segala karunia Allah yang begitu besar di bumi Indonesia. Allah sudah mengaruniakan banyak sekali anugerah, baik daratan yang subur, hutan-hutan lebat yang besar manfaatnya, dan lautan yang sangat kaya. Sangat disayangkan jika itu diambil oleh asing.

“Saya yakin dengan hilangnya sifat “manja mental” akan timbul sikap pejuang dan laten kepada bangsa Indonesia. Kita pasti bisa menghadapi persoalan dan menjadikannya sebagai kekuatan,” katanya.

Kedua, menghilangkan gerakan khilafah di bumi Indonesia yang selama ini hanya merusak dan membahayakan Pancasila. Seperti yang kita tahu cendekiawan-cendekiawan di perguruan tinggi banyak yang terpapar paham ini. Maka kita harus mengambil sikap dan mendukung pemerintah yang berani ambil sikap untuk melarang khilafah seperti pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan sebagainya. Kalau mereka mau ada di bumi Indonesia maka mereka harus menyesuaikan perilakunya dengan apa yang menjadi kepentingan nasional.

Ketiga, kita harus mengambil sikap berani menuju Indonesia Raya. Indonesia Raya berarti terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila. Selambat-lambatnya kita harus bangun dan wujudkan pada tahun 2045, ketika Republik Indonesia berusia 100 tahun.

Kita juga harus sanggup membangun kekuatan yang diperlukan untuk mengamankan kedaulatan Indonesia. Kita harus mempunyai TNI yang harmonis, kekuatannya tak hanya di darat, laut dan udara, tapi juga dunia cyber atau maya. Begitu pula dengan kepolisian dan intelijen yang efektif. Semua itu bisa menjadi cara untuk mengamankan kedaulatan kita sambil kita membangun kesejahteraan menuju ke-Indonesia Raya.

Indonesia diprediksi akan menjadi bangsa yang besar. Pada 2050, Indonesia menjadi negara keempat di belakang China, Amerika dan India. Dengan hidup sesuai dengan Pancasila tak perlu lagi menunggu 2050 untuk mewujudkannya, tapi pada saat Indonesia berusia 100 tahun yakni tahun 2045. Akan bisa dicapai, jika tidak ada perkelahian, mengancam orang dan merugikan orang lain.

Di dalam negeri, ada kecemburuan sosial antar suku, lebih tepatnya antar Warga Negara Indonesia (WNI) dan pribumi dengan keturunan. “Saya berharap tidak ada lagi tindakan maupun pikiran seperti itu. Karena saya banyak kenal WNI keturunan yang nasionalis. Lihat Kwik Kian Gie, dia keturunan Tionghoa. Husein Mutahar, seorang keturunan Arab yang menyelamatkan bendera pusaka. Mereka keturunan asing tapi sepenuhnya Indonesia. Nasionalismenya tidak kalah dengan pribumi,” papar orang yang sudah ikut berjuang dalam perang kemerdekaan itu.

Kita harus bersatu kembali, menghidupkan kekeluargaan, kebersamaan untuk membangun kesejahteraan bersama.

Dalam diskusi kebangsaan yang terselenggara berkat kerjasama antara Panji Masyarakat dengan Nusantara Raya itu, juga hadir Taufiequrachman Ruky yaitu politikus, mantan polisi dan anggota DPR RI. Menurutnya Indonesia menghadapi persoalan “trust” atau kepercayaan. Trust terhadap pemerintah saat ini lemah. Publiknya juga lemah.  Trust menjadi gejala sosial yang sangat umum. Mahasiswa sudah tak lagi percaya dengan dosennya, santri tak percaya dengan ustadnya, begitu pemilih yang tak percaya pada orang-orang yang dipilihnya. Padahal pemilihan itu dilakukan dengan cara yang demokratis.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, DPR sibuk membicarakan Haluan Ideologi Pancasila, seolah-olah sedang mengalihkan perhatian. Setelah dilakukan kajian, Taufiequrachman menyimpulkan bahwa sistem ketatanegaraan kita tidak cukup kuat dan tidak bagus. Dalam mengambil kebijakan penanganan Covid-19, ada carut marut antara pemerintah daerah dengan pusat. Para kepala daerah dan presiden sama-sama berpegang teguh pada kuasa yang dimiliki berdasarkan undang-undang. Tak heran karena tindakan itu diatur dalam sistem otonomi daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa otonomi daerah yang dikembangkan pada masa reformasi benar-benar sistem yang rapuh. “So we have to review our assisting system,” ujarnya yang pernah dipercaya menjadi pelaksana tugas ketua KPK menggantikan Abraham Samad.


Pemerintah Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan yang pelik. Ancaman ketersediaan pangan, BBM, dan kekurangan uang. Maka, saat ini bukan waktunya bicara ganti pemerintah, tapi kita harus mendorong pemerintah untuk menangani Covid, memperkuat barisan mereka, dan mendorong pemerintah untuk menangani dampaknya khususnya ketersediaan pangan.

About the author

Yusnaeni

Blogger dan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas
Paramadina

Tinggalkan Komentar Anda