Cakrawala

Hip Hip Hura

RUU Haluan Ideologi Pancasila terbukti memantik reaksi keras dari banyak kalangan. Sebagian menyebutnya sebagai bentuk pengerdilan Pancasila, karena posisinya sebagai sumber hukum diturunkan menjadi hukum itu sendiri, yakni UU.

Sebagian yang lain menyebut bahwa ini adalah bagian dari upaya politisasi Pancasila. RUU ini dianggap sebagai bagian dari skema besar upaya pengerdilan peran ummat Islam yang selama ini dengan satu dan lain cara gencar dijalankan.

Yang jelas, hadirnya RUU ini menambah keributan di masyarakat. Keributan yang sangat tidak dibutuhkan oleh bangsa yang sedang di dera banyak masalah; mulai ekonomi sampai kesehatan karena Covid-19. Belum selesai kegegeran tentang RUU Cipta Lapangan Kerja yang justru dianggap menggencet kepentingan pekerja; muncul UU Minerba yang dianggap hanya menguntungkan elite dan pengusaha tambang; masih ditambah dengan disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU yang diduga  membuka potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara.

“Apakah RUU dan UU itu bisa disebut berjiwa Pancasila? Pancasilais?” kata seorang kawan pengamat yang merasa tidak paham dengan alur nalar para pembuat undang-undang tersebut.

“Kalau bisa, apa penjelasannya? Apakah menggencet kepentingan pekerja bisa disebut sebagai bentuk pengeja-wantahan Pancasila? Apakah pengelolaan tambang yang tidak menghitung kepentingan masyarakat dan alam merupakan aplikasi Pancasila? Apakah pengelolaan keuangan negara tanpa kontrol berjiwa Pancasila?”

“Kalau produk-produknya ternyata terbukti tidak bisa dikategorikan sebagai bersemangat Pancasila, lantas bagaimana orang bisa percaya ketika pihak tersebut bicara tentang Pancasila? Kalau bicara tentang Pancasila saja sudah sangat sulit dipercaya, apalagi membuat haluan ideologi tentangnya. Ngaca!” ungkapnya dengan penuh kekesalan.

“Ah, itu rumus lama yang sekarang tampaknya tidak terlalu relevan untuk dipertimbangkan,” sahut seorang kawan lain.

“Di zaman sekarang, laku sepertinya tidak terlalu penting. Yang penting citra dan pembentukan opini yang masif. Dan itu bisa dilakukan lewat beragam kanal media yang kini tersedia. Orang bisa dicuci otaknya, dan tak jarang bahkan dengan sukarela berpikir dan bertindak melawan kepentingannya sendiri. Toh orang tak mungkin meneliti satu persatu kebenaran informasi yang membanjir; juga tak mungkin memeriksa validitas rekam jejak orang-orang yang muncul ke permukaan, karena memang tak pernah mengenalnya secara personal.”

“Jadi, apa yang bisa dijadikan patokan? Hampir tidak ada. Oleh karena itu jangan heran bila yang muncul ke permukaan hanyalah mereka yang tega memanfaatkan cara-cara tersebut. Yang masih punya rasa tidak tega pasti terlempar keluar. Dan kalau melawan, anda akan diserang dan dibully habis-habisan. Anda akan dituding bagian dari kelompok ini-itulah, bagian dari jaringan sana-sinilah dan seterusnya. Bahkan tidak perlu bicara masalah yang besar, cukup bicara tentang masalah sepele seperti kenaikan tarif listrik misalnya; sudah cukup membuat anda mendapat penghormatan untuk diperlakukan demikian.”

Pendapat kawan ini mengingatkan saya pada ‘keluhan’ KH. Muslim Rifa’i Imampuro sekian waktu lalu; “apakah ungkapan becik ketitik, olo ketoro (yang baik akan dikenali, yang buruk akan terungkap) sekarang sudah tidak berlaku lagi?” Semacam ‘keluhan’ ini muncul karena beliau melihat semakin merajalelanya ‘orang-orang buruk’ tanpa tanda adanya hukum yang berlaku pada mereka. Keluhan yang beliau jawab sendiri “tidak, pada saatnya semua pasti akan berlaku; jadi jangan bosan untuk selalu berbuat baik.”

Kembali ke masalah RUU Haluan Ideologi Pancasila, atau kerap disingkat HIP; apakah ia akan menjadi bagian dari pesta, seperti lagu Allahyarham Chrisye  yang berjudul Hip Hip Hura? Pesta kelompok tertentu, dengan mengorbankan yang lain?

Saya tidak tahu. Tapi seorang tokoh senior intelijen, As’ad Said Ali yang juga mantan Kepala BIN, tak ragu untuk menyebut bahwa RUU ini telah dinodai oleh dendam eks-PKI. Dasarnya: pertama, tidak dicantumkannya TAP MPRS No 25 Tahun 1966 tentang pembubaran dan pelarangan PKI (Partai Komunis Indonesia). Kedua, pencantuman agama, ruhani dan budaya dalam satu baris mencerminkan pandangan sekular yang berlawanan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Eks PKI? Komunis? Di negara yang oleh banyak orang disebut semakin liberal dan kapitalistik ini? Atau ada proposisi yang salah? Keduanya atau salah satunya? Saya sungguh kesulitan mencari penjelasannya. Tapi kalau ini kemudian meledakkan keributan, saya tidak bisa membayangkan harga yang harus kembali di bayar oleh bangsa ini.

Di sisi lain, kenyataan semacam ini mengingatkan saya pada pendapat seorang ulama Yaman abad ke 18, Sayid Abdullah Haddad. Beliau pernah mencoba mengklasifikasi kurun sejarah manusia dalam dua kategori: zaman baik dan zaman buruk. Zaman baik ditandai dengan muncul dan ‘berkuasa’nya ‘orang-orang baik’ dalam hampir segenap lini dan level kehidupan. Sementara zaman buruk, tentu saja, sebaliknya.

Jadi, ojo nggege mongso, jangan keburu nafsu, jangan menginginkan yang masih belum waktunya. Semua ada waktunya. Becik ketitik, olo ketoro.

About the author

Anis Sholeh Ba'asyin

Budayawan, lahir di Pati, 6 Agustus 1959. Aktif menulis esai dan puisi sejak 1979. Tulisannya tersebar di koran maupun majalah, nasional maupun daerah. Ia aktif menulis tentang masalah-masalah agama, sosial, politik dan budaya. Di awal 1980an, esai-esainya juga banyak di muat di majalah Panji Masyarakat. Pada 1990-an sempat istirahat dari dunia penulisan dan suntuk nyantri pada KH. Abdullah Salam, seorang kiai sepuh di Kajen - Pati. Juga ke KH. Muslim Rifai Imampuro, Klaten. Sebelumnya 1980an mengaji pada KH. Muhammad Zuhri dan Ahmad Zuhri serta habib Achmad bin Abdurrahman Al Idrus, ahli tafsir yang tinggal di Kudus. Mulai 2001 kembali aktif menulis, baik puisi maupun esai sosial-budaya dan agama di berbagai media. Juga menjadi penulis kolom tetap di beberapa media. Sejak 2007 mendirikan dan memimpin Rumah Adab Indonesia Mulia, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan non formal, penelitian, advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Karya lainnya, bersama kelompok musik Sampak GusUran meluncurkan album orkes puisi “Bersama Kita Gila”, disusul tahun 2001 meluncurkan album “Suluk Duka Cinta”. Sejak 2012, setiap pertengahan bulan memimpin lingkaran dialog agama dan kebudayaan dengan tajuk ”Ngaji NgAllah Suluk Maleman” di kediamannya Pati Jawa Tengah mengundang narasumber tokoh lokal maupun nasional.

Tinggalkan Komentar Anda