Relung

Hanya Orang Bodoh yang Ingin Jadi PKI

Written by Panji Masyarakat

Jika kini anak-anak PKI, atau yang dituduh PKI, merasakan perlakuan kejam dan diskriminatif oleh negara, dan dengan wajar memilih kesadaran sebagai warga negara yang ditindas, apa salah mereka?

Tidak mudah mengurai kekusutan Peristiwa 30 September 1965. Banyak pihak ambil bagian. Intelijen Amerika Serikat CIA, intelijen Inggris, Angkatan Darat Indonesia, Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan yang paling akhir dilaporkan , dan agaknya dominan di saat-saat puncak peristiwa, Soeharto. 

Kelanjutan peristiwa itu di bulan-bulan berikutnya: ratusan ribu manusia dibantai tanpa proses yang adil – oleh tentara dan kelompok masyarakat yang didukung tentara. Mayat-mayat yang memilukan dengan luka berbagai bentuk itu adalah mayat orang PKI, orang yang bersimpati kepada PKI, dan orang yang dituduh sebagai anggota PKI atau anggota organisasi yang dikategorikan masuk lingkungan komunis. Bulan-bulan selanjutnya, ratusan orang , bahkan yang masih anak-anak, dipaksa menghuni Pulau Buru, dengan jadwal harian kerja rodi mirip di masa penjajahan Belanda dan Jepang.

Inilah konflik kepentingan di tingkat elite merebut  kekuasaan negara yang melahirkan korban nyawa dengan jumlah yang mencengangkan. Korban yang sempat lolos, anak-anak yang lahir dari orangtua anggota PKI, dan yang dituduh dekat dengan PKI, dirampas hampir semua haknya. Hanya hak untuk hidup dan mencari nafkah di lapangan penghidupan terbatas masih disisakan.

Anak-anak muda yang di tahun 1965 masih bocah tanpa-dosa inilah yang sekarang  tengah bangkit kesadarannya. Mereka banyak yang tidak mengetahui konflik sosial di tahun 1960-an, yang menjadikan soal kepemilikan tanah pertanian memicu  saling bunuh di antara sesama warga desa, dengan provokator utama Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi yang amat dekat dengan PKI. Mereka tidak mengenal sejumlah peristiwa perhelatan organisasi keislaman yang digrebek orang-orang  yang ditengarai sebagai PKI, atau organisasi yang dekat dengan PKI, di pelbagai daerah. Teror mental dan fisik dalam berbagai bentuk tertuju pada tokoh-tokoh Islam – tua maupun muda – dan pejabat pemerintah yang dicap antikomunis. Teror oleh orang-orang komunis bahkan menjangkau rakyat kebanyakan.

Perasaan tidak aman, terancam, membalut kalangan nonkomunis. Terdapat kesesuaian – dan bukan sebuah kebetulan – antara konflik di tingkat elite dan dengan yang terjadi di tingkat masyarakat bawah. Konflik sosial telah berubah menjadi konflik golongan dalam skala nasional: komunis melawan nonkomunis. Seberapa matang cara berpikir komunis yang melahirkan tindakan-tindakan menyerang , dan seberapa matang cara berpikir nonkomunis yang membangkitkan semangat melawan, tidak diketahui pasti. Bukti meletupnya konflik sosial di masyarakat itu agaknya telah menjadi fakta sejarah yang kurang atau malah tidak dipahami oleh anak-anak orang PKI atau anak-anak orang yang simpati kepada PKI. Mereka hanya merasakan penderitaan keluarga, setelah situasi berbalik: orang-orang PKI dihabisi tentara dan kalangan yang disokong tentara.

Jika kini anak-anak PKI atau yang dituduh PKI merasakan perlakuan kejam dan diskriminatif oleh negara, paling tidak hingga dicabutnya Keppres tahun 1975 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, 8 Maret 2000, wajarlah mereka memiliki kesadaran sebagai warga negara yang tertindas. Lalu apa salah mereka?

Pertanyaan itu tentu mencuat di perasaan dan pikiran yang netral. Tak satu pun dasar yang layak menjadi landasan untuk menghukum mereka. Boleh jadi, negara yang dikuasai secara efektif oleh Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban  (Kopkamtib) ketika itu, menganut paham dosa turunan atau kekhawatiran balas dendam. Sekarang dihukum atau tidak, mereka telah menjadi orang yang dewasa yang menjadi sadar setelah meniti masa lalu yang getir, masa lalu yang mereka tidak ikut menciptakannya. Bermacam respons pribadi, resopns pemikiran, tumbuh atas kegetiran  itu. Balas dendam? Tidak semuanya setuju, khususnya mereka yang patuh pada agama, yang menyerahkan hukum balasnya kepada Allah.

Di tingkat pemikiran dan gerakan, sebagian berniat meneruskan perjuangan di jalur konstitusi, dengan keyakinan baik UUD 1945, Pancasila, maupun agama Islam yang dipeluknya tidak melarang. Seorang bekas penghuni Pulau Buru, yang diangkut ke sana sejak usia 10 tahun, dan sekarang menjadi anggota organisasi internasional Jama’ah Tabligh, yakin komunisme berbeda dari ateisme, sedang apa yang ditetapkan dalam Islam dan komunisme adalah sama.

Mungkin ada gunanya mendengarkan pendapat seorang peneliti LIPI (Hermawan Sulistyo, penulis buku Palu Arit di Ladang Tebu, red), yang menyatakan hanya orang sangat  bodoh yang ingin jadi komunis. Penerapan komunisme di mana-mana telah gagal:  Uni Soviet, Vietnam, Kamboja, Cina….. “Model mana lagi yang mau dicontoh?” (Tim Editorial)

Sumber: Majalah Panjimas, 02-15 Oktober 2002                      

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

1 Comment

Tinggalkan Komentar Anda