Bintang Zaman

Bung Karno (2): Muhammadiyah, Masyumi, NU dan PKI

Written by A.Suryana Sudrajat

PKI memanfaatkan kedekatannya dengan Bung Karno untuk memberangus lawan-lawan politiknya. Selain itu, aksi-aksi PKI selalu disertai penghinaan agama. Dalam sebuah rapat umum Pemuda Rakyat di Jakarta, mereka mendemostrasikan ketidaksukaan kepada Islam dengan beramai-beramai makan sate tikus. Apa kata Aidit kepada Meteri Agama Saifuddin Zuhri waktu sidang kabinet yang dipimpin Bung Karno?

“Maka karena itu Saudara-saudara, kok makin lama saya makin cinta kepada Muhammadiyah. Tatkala umur 15 tahun saya simpati kepada Kiai Ahmad Dahlan hingga me–ngintil kepadanya. Tahun 1938 saya resmi menjadi anggota Muhammadiyah. Tahun 1938 saya resmi minta nama saya jangan dicoret dari Muhammadiyah. Tahun 1962 ini saya berkata, moga-moga saya diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan jikalau saya meninggal supaya saya dikubur dengan membawa nama Muhammadiyah atas kain kafan saya.”

Demikian antara lain Bung Karno mengatakan pada Muktamar Muhammadiyah di Jakarta, 25 November 1962. Hanya, pada tahun-tahun Demokrasi Terpimpin Bung Karno tampak lebih akrab dengan para pemimpin Nahdlatul Ulama. Waktu itu NU, selain PNI dan PKI, memang dikenal sebagai pendukung setia kebijaksanaan politik Bung Karno. Alasan klasik yang sering dikemukakan para pemimpin NU, mengenai sikap politik mereka waktu itu, adalah untuk membendung kekuatan PKI. Partai ini memanfaatkan kedekatannya dengan Bung Karno untuk memberangus lawan-lawan politiknya. Selain itu, aksi-aksi PKI selalu disertai penghinaan agama. Contoh, dalam sebuah rapat umum Pemuda Rakyat di Istora Senayan, Jakarta, mereka mendemostrasikan ketidaksukaan kepada Islam dengan beramai-beramai makan sate tikus. Perburuan tikus itu sendiri merupakan gerakan “penggayangan” yang dimulai dari menggayang tikus, lalu mengganyang “setan desa”, dan seterusnya. Kabarnya, ketika sebuah sidang DPA membicarakan pembasmian hama tikus di sawah, Ketua PKI D.N. Aidit mengajukan pertanyaan: “Saudara Ketua, baiklah ditanyakan kepada Menteri Agama yang duduk di sebelah kanan saya ini, bagaimana hukumnya menurut agama Islam makan daging tikus.”

Pertanyaan bernada antipati ini dijawab Menteri Agama Saifuddin Zuhri: “Saudara Ketua, tolong beritahukan kepada si penanya di sebelah kiriku ini, aku sedang berjuang agar rakyat mampu makan ayam goreng. Karena itu jangan dibelokkan untuk makan daging tikus.” Para anggota tergelak mendengar jawaban tadi, termasuk Bung Karno yang memimpin sidang.

Adapun Masyumi, yang menjadi wadah politik warga Muhammadiyah, tampil sebagai oposan. Bahkan seperti diungkapkan oleh KH Saifuddin Zuhri dalam otobiografinya, Berangkat dari Pesantren, hampir semua kebijaksanaan Presiden selalu dinilai hanya dari segi negatifnya. “Tokoh-tokoh Masyumi yang moderat dan mempunyai hubungan pribadi dengan Presiden Sukarno, seperti Dr Sukiman, Mr. Kasman, Ki Bagus, Kiai Badawi, dan KH Farid Ma’ruf tidak berdaya untuk menciptakan suasana keakraban Masyumi dengan Presiden Sukarno,” kata Saifuddin. Hubungan Bung Karno dengan tokoh Masyumi bertambah buruk setelah partai itu dibubarkannya, menyusul pemberontakan PRRI. Beberapa tokoh partai yang dipimpin kaum cendekiawan berpendidikan Barat itu baik yang terlibat PRRI maupun yang tidak, dijebloskan ke penjara. Misalnya M. Natsir, Mohammad Roem, Prawoto Mangunsasmito, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, atau M. Isa Anshary. Nasib serupa juga diterima mereka yang di luar Masyumi —  seperti Haji J. Princen, Sutan Sjahrir, Subadio Sastrosatomo, Anak Agung Gde Agung, Sultan Hamid, dan Mochtar Lubis. Awal kediktaktoran Bung Karno dimulai ketika pada 5 Juli 1959 dia mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Pakar sejarah Ahmad Syafii  Maarif meyebut kembali ke UUD 1945 merupakan kesalahan Jendral A.H. Nasution yang sudah mengemukakannya pada 1954. “Nasution membutuhkan waktu setidaknya lima tahun untuk menyakinkan Bung Karno agar kembali ke UUD 1945,” kata Wakil Ketua PP Muhammadiyah (kelak etua umum) itu. Setelah itu kekuasaan Presiden Sukarno tidak terbendung. Dia menerapkan apa yang disebutnya Demokrasi Terpimpin. Prawoto Mangkusasmito menandai peristiwa itu sebagai tahun “terpukulnya front idiil oleh amuknya palu godam politik kekuasaan”. Katanya, “front idiil” porak-poranda menjadi keping-kepingan yang tidak berkekuatan lagi, terserak-serak berceceran sebagai puing-puing di tengah realiteit politik-kekuasaan.” Tak syak, prestise partai politik pun bertambah merosot, kata Ketua Umum Masyumi yang menggantikan Natsir ini. Bersambung

About the author

A.Suryana Sudrajat

Pemimpin Redaksi Panji Masyarakat, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Anyer, Serang, Banten. Ia juga penulis dan editor buku.

Tinggalkan Komentar Anda