Hatta menganjurkan perguruan tinggi Islam memberikan pelajaran agama disertai filsafat, selain sejarah dan sosiologi. Mengapa ia tidak meneliti siapa orang yang datang kepadanya dan mengusulkan penghapusan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta?
Hubungan Agama dengan Ilmu Lain
Pada 1945 Hatta dipercaya masyarakat Islam dan pemerintah memimpin Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Ia dibantu Mohammad Natsir, yang belakangan menjadi pemimpin Partai Masyumi, sebagai amanuensis (kepala tata usaha). Bahwa Natsir bersedia membantu Hatta dalam rangka ini tentulah disertai kepercayaannya tentang keislaman Hatta.
Tentang Sekolah Tinggi Islam itu, Hatta mengatakan kemudian (setelah 1946 didirikan kembali di Yogyakarta) bahwa pendidikan nasional agama Islam, seperti surau dan pesantren, lebih “menanam rasa keagamaan” dengan “jiwa terdidik ke jalan yang suci dan murni.” Ia menambahkan bahwa “orang saleh dari kecilnya tidak mudah tergoda imannya, dan tetap halus perasaan dan kemanusiaannya.”
Tetapi pendidikan seperti ini mengandung kelemahan, karena ia “satu hadap saja, semata-mata agama.” Yang meneruskan pelajaran pun sedikit, apalagi yang menjadi ulama besar “karena pembawaannya yang luar biasa, karena otaknya yang sangat tajam.” Pendidikan tinggi agama Islam diharapkan bisa “memperdalam perasaan” agama, juga “memperdalam pengetahuan dan memperluas pemandangan”.
Hatta melihat bahwa dalam rangka memperdalam dan memperluas pelajaran agama, terutama tauhid, filsafat hendaklah disertakan. Ia juga mengingatkan perlunya sejarah dan sosiologi sebagai tambahan bekal. (Maka mudahlah difahami mengapa perpustakaan pribadi Hatta penuh dengan buku-buku dalam bidang ini). Akhirnya, ia harapka para lulusan STI dapat menjadi “ulama yang berpengetahuan dalam dan berpendidkan luas serta mempunyai semangat yang dinamis. Hanya ulama yang seperti itulah yang bisa menjadi pendidik yang sebenarnya dalam masyarakat.”
Dan sampai sekitar 1960, ia tetap memberikan kuliah di STI, yang kemudian menjadi Universitas Islam Indonesia dan dipimpin K.H. Abdul Kahar Muzakkir. Di masa Demokrasi Terpimpin ia berhenti mengajar karena dilarang pemerintah, bukan saja di UII, tetapi juga di Universitas Gadjah Mada dan sekolah Staf Komando Angkatan Darat di Bandung.
Piagam Jakarta
Tentu menjadi tanda tanya pula bagi sebagian kita, terutama kalangan Islam, mengapa almarhum Mohamad Hatta, yang terkenal teliti dalam menerima suatu berita, mudah sekali terpengaruh seseorang yang baru dikenalnya sehingga terhapus tujuh kata dari Piagam Jakarta. Tujuh kata ini (bunyinya: Ketuhanan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”) diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Ada dua soal yang terkait di sini. Yang menemui Hatta tadi, menurut kabar dari Hatta, adalah seorang opsir Jepang dari Indonesia Timur yang menganjurkan penghapusan tujuh kata tadi, karena bila terus diberlakukan, menurut opsir tadi, Indonesia Timur akan melepaskan diri.
Kelemahan Hatta antara lain bahwa ia mempercayai saja bahwa yang datang kepadanya adalah opsir Jepang. Ia juga tidak menanyakan identitas orang tersebut, dan seakan percaya begitu saja bahwa saran atau usul itu benar-benar terbit dari sebagian (besar) rakyat di Indonesia Timur.
Keesokan harinya (18 Agustus) pagi, sebelum sidang Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Hatta mengundang empat orang kalangan Islam yang menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo (keduanya dari Muhamadiyah), Wahid Hasjim (NU) dan Teuku Mohamad Hasan (asal Aceh, kemudian gubernur Sumatera pertama, dikenal kuat Islamnya ) untuk membicarakan usul opsir Jepang tadi.
Hattta menganjurkan menerima saja usul opsir Jepang, dan menyarankan agar kata Ketuhanan semula diganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Wahid Hasjim sebenarnya tidak hadir, karena ia paginya ke luar kota, dan baru siangnya hadir dalam sidang BPKI. Tetapi ketika ia mendengar perubahan itu ia menyatakan setuju, karena menurutnya Ketuhanan Yang Maha Esa sama dengan tauhid; dan tauhid menurutnnya, hanya dijumpai dalam agama Islam.
Dalam pertemuan dengan Hatta tadi, Teuku Hassan tidak berbicara. Ia bagaikan menerima apa saja yang disetujuinya bersama. Ki bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo sebenarnya menolak usul Hatta, tetapi keduanya tidak mengemukakan keberatan mereka.
Kasman tidak bersuara karena melihat situasi yang sangat gawat, apalagi Sekutu akan segera tiba di indonesia, tentu saja bersama Belanda. Ia yakin bahwa enam bulan kemudian pemilihan umum akan diselenggarakan di Indonesia, dan dalam rangka ini ia juga yakin umat Islam akan menang. Kalau dinilai sekarang, agaknya ia terlalu wishful thinking (percaya diri amat). Ki Bagus ingin bersuara menyatakan ketidaksetujuannya, tetapi dihambat oleh Kasman dengan alasan keadaan gawat tadi. Maka Hatta pun berkesimpulan bahwa keempat tokoh Islam itu menyetujui.
Bahwa Ki Bagus tidak suka, apalagi puas, terbukti dengan kawat yang ia kirimkan segera ke Yogyakarta, mengatakan agar Majelis Tanwir Muhamadiyah ketika itu, yang sedang bersidang, ditunda penutupannya menunggu ia tiba kembali di Yogya. Segera setelah sidang PPKI berakhir, ia langsung ke Yogyakarta (dengan kereta api). Ia juga segera saja dari stasiun ke tempat sidang tanwir. disini ia menyampaikan kekesalannya, mengemukan bahwa perjuangan Islam masih belum selesai, dan umat masih harus berjuang selanjutnya. Alasan: ketujuh kata yang berkaitan dengan syariah semula dihapus. Bersambung
Penulis: Prof. Dr. Deliar Noer; Sumber: Majalah Panjimas, 16-29 Oktober 2012. Semasa hidupnya Deliar Noer ( 1926-2008) dikenal sebagai ilmuwan politik, guru besar dan rektor IKIP Jakarta (kini UNJ). Meraih gelar Ph.D. dari Cornell University (1963). Pada awal reformasi penulis produktif ini mendirikan Partai Ummat Islam.
