Wakil Presiden ke -3 RI dan pendiri LKBN Antara ini pernah menjadi murid sekolah agama dan diharapkan keluarganya menjadi ulama seperti kakeknya. Ia pun sempat aktif di Hizbul Wathan.
Salah satu rumah sakit rujukan yang banyak menangani pasien terkena virus corona adalah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik di Medan, Sumatera Utara. Dari namanya rumah sakit yang berdiri pada 1990 tentu saja diambil dari nama wakil presiden RI periode 1978-1983. Ia wapres ke-3 setelah Bung Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX. Mantan wartawan yang biasa disapa Bung Adam ini lahir dan dibesarkan di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ia tumbuh di tengah lingkungan keluarga yang agamis. Ia putra nomor tiga pasangan Haji Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis, yang dikaruniai 10 anak. Entah mengapa Batak yang satu ini tidak pernah mencantumkan nama marga di belakang namanya.
Adam Malik belajar agama kepada ulama setempat, selain mengikuti pedidikan. Setelah tamat sekolah dasar, ia melanjutkan ke HIS (Hollandsch Inlandsche School) di Pemantang Siantar. Tamat dari HIS, ia melanjutkan ke sekolah agama Parabek di Bukit Tinggi (1930), dan berguru kepada Syekh Ibrahim Musa. Waktu itu Haji Abdul Malik, sang ayah, menginginkan Adam menjadi seorang ulama seperti kakeknya.
Setelah belajar kurang lebih satu tahun di Parabek, ia melanjutkan ke sekolah agama Al-Masrullah di Tanjung Pura, tidak jauh dari rumahnya di Pemantang Siantar. Di Pematang Siantar ini Adam Malik kemudian mendirikan sebuah organisasi cabang Indonesia Muda, karena ia merasa tidak puas hanya mengikuti kegiatan atau menjadi anggota Hisbul Wathan, organisasi kepanduan yang beranung di bawah Muhammadiyah.
Adam Malik memulai karier pergerakan politiknya pada tahun 1929 sebagai anggota Partai Nasional Indonesia di Medan. Ia bergabung dengan partai yang ddirikan Bung Karno itu setelah mendengarkan pidato dari M. Yamin dan Gatot Mangkupradja, dengan tema “Membakar Dapur Nasional” pada serangkaian rapat umum yang mereka selenggarakan di Sumatrra. Dua tahun setelah PNI dibubarkan, Adam Malik aktif di Partai Indonesia (Partindo) daerah Sumatera yang berkedudukan di Medan. Pada 1933 Partindo dipindahkan ke Pemantang Siantar, dan dipimpin oleh Adam Malik.
Setelah pindah ke Jakarta, karier pergerakannya melesat cepat. Pada 1937 Adama Malik, bersama dengan Sipahutar, Armin Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna, mendirikan Kantor Berita Antara (1937). Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelum mendendirikan kantor berita Antara, Bung Adam sering menulis berita dan artikel di koran Pelita Andalas dan majalah Partindo.
Pada 1942, di masa pendudukan Jepang, Adam Malik yang bekerja di Kantor Berita “Domei”. Ia juga yang mengepalai kantor berita bagian Indonesia tersebut. Di kantor tersebut ia bertemu dengan seorang sekretaris bernama Nelly yang kemudian menjadi istrinya. Pernikahan tersebut di anugerahi lima orang anak. Empat orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan yakni Otto Malik, Imran Malik, Budisita Malik, Ilham Malik, dan Antarini Malik.
Pada 3 Juni 1945 ia, bersama Sukarni dan Pandu Kartawiguna, l menyelenggarakan suatu sidang pertemuan para pemuda di Jalan Merdeka Selatan 6, Jakarta. Sidang menghasilkan Ikrar Pemuda, yang berbunyi “Kami Para Pemuda Indonesia menghendaki Indonesia Merdeka sekarang juga atas kesanggupan dan kekuatan sendiri. Barangsaiapa merintangi perjoangan, kami sendiri adalah penghalang dan pengkhianat.”
Pada 15 Juni 1945 terbentuklah panitia Koordinasi Perjuangan dan Gerakan Pemuda dengan nama Gerakan Angkatan Baru. Inilah yang kemudian mendorong Adam Malik terjun ke dalam pergerakan politik secara total. Sekalipun lebih tertarik pada gerakan nasional, Adam Malik juga mengikuti gerakan Islam, yakni dengan menjadi aktivis Permi (Partai Muslimin Indonesia). Hal ini dikarenakan jiwa politiknya berpijak pada nasionalisme, sosialisme dan Islamisme.
Menjelang 17 Agustus 1945, bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, Adam Malik melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk memaksa mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta.
Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1947) yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen. Tahun 1945-1946, Adam Malik menjadi anggota Badan Perjuangan di Yogyakarta. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua II Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota Badan Pekerja KNIP.
Pada tahun 1959 Presiden Soekarno mengangkat Adam Malik menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia samai tahun 1963. Berkat kepiawaiannya dalam diplomasi, Adam Malik kemudian menjadi ketua Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan Indonesia-Belanda, untuk penyerahan Irian Barat melalui PBB-UNTEA pada l 3 Mei 1963.
Pada 13 November 1963, berdasarkan keputusan Presiden RI No. 282 tahun 1963, Adam Malik diangkat menjadi Menteri Perdagangan Dalam Kabinet Kerja ke-IV. Sekaligus menjabat sebagai Wakil Panglima Operasi ke-I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE). Dan Ketua Delegasi RI (1964) untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNTADI) di Genewa.
Tahun 1964, Adam Malik menjadi salah seorang pendiri BPS (Badan Pendukung Soekarnoisme) untuk melawan PKI, walupun pada masa itu pengaruh PKI sangat kuat. Dalam Kabinet Dwikora, Adam Malik diangkat sebagai Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Adam Malik juga terpilih sebagai Waperdam II/ Mentri Luar Negeri ad Interim pada tanggal 18 Maret 1966 serta pada tanggal 27 Maret 1966 ia terpilih kembali menjadi Waperdam Urusan Sosial dan Politik/ Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Jabatan Menlu ini ia pegang sampai 1977. Ketika menjabat Menlu Bung Adam terkenal dengan ugkapannya, “Semua bisa diatur.” Ia adalah orang Asia kedua yang dipercaya dipercaya menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York. Ia juga pernah menjadi ketua sidang dalam PBB untuk agenda pengakuan Timor-Timur menjadi wilayah Indonesia (provinsi ke-27).
Di usianya yang ke-60, ketika menjabat Menlu secara aklamasi Adam Malik terpilih sebagai ketua DPR/MPR RI pada 3 Oktober 1977. Dan pada 23 Maret 1978, ia dipilih secara “aklamasi” sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, mendampingi Presiden soeharto.
Adam Malik meninggal dunia di Bandung pada 5 September 1984. Pada 1998 ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional
