Cakrawala

Agama dalam Pemikiran Ketatanegaraan Bung Hatta (Bagian 2)

Written by Panji Masyarakat

Sebenarnya Bung Hatta bercita-cita mengawinkan Islam dengan sosialisme, yang sama-sama bertujuan untuk menegakkan keadilan. Sebuah “sosialisme yang dikukuhkan dan diizinkan Tuhan.” Tetapi cita-cita itu kandas di tengah jalan.

Sebegitu jauh, kita belum melihat bagaimana sebenarnya pandangan Hatta mengenai agama dan politik ketatanegaraan. Sepanjang pengetahuan  saya, Hatta memang tidak pernah menulis sebuah risalah khusus tentang masalah penting ini. Oleh sebab itu yang tersebar di sana sini — jumlahnya tidak banyak — tentang isu ini, kemudian saya mencoba memetakannya.

Suatu kali Hatta mengatakan, seperti dimuat Deliar Noer dalam Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa, Bandung 2001, “Soal Islam bukan semata-mata soal ibadah (dalam arti sempit) melainkan soal ajaran yang ditegakkan pada diri, yang ditegakkan juga pada masyarakat, sekurang-kurangnya berimbas pada masyarakat, sehingga kemauan negara pun terpengaruh olehnya.” Ini menegaskan bahwa bagi Hatta, agama (dalam hal ini Islam) tidak semata-mata masalah pribadi antara hamba dan Tuhannya dalam bentuk hubungan vertikal. Ajaran agama juga meliputi urusan yang lebih luas, apakah itu urusan masyarakat atau urusan negara, yang dalam bahasa agama dikenal sebagai muamalah. Dengan fakta ini akan sangat kelirulah tuduhan sementara pihak bahwa Hatta seorang nasionalis sekuler, semata-mata karena ia mencabut tujuh kata dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dari pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dan menggantinya dengan atribut “Yang Maha Esa” setelah “Ketuhanan”. Tuduhan yang tergopoh-gopoh ini datang dari mereka yang memang tidak mengenal Hatta secara mendalam.

Hatta berpidato di Banyuwangi Jawa Timur

Memang, kalau kriteria yang dipakai tentang kesekuleran seseorang adalah kepentingan politik sesaat, berupa setuju atau tidak dengan gagasan negara Islam, sekarang semakin banyak saja pemikir Muslim yang masuk kategori ini. Simplifikasi semacam ini jelas sangat berbahaya dan menyesatkan, karena secara agama dan teori tidak dapat dipertanggungjawabkan. Baik dalam Alquran, sunnah Nabi, Piagam Madinah, maupun literatur kalsik,  tidak ditemukan istilah negara Islam (ad-daulah al-islamiyah) itu. Dengan demikian, Hatta yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dimasukkan sebagai nasionalis sekuler. Hatta sama sekali bukan penganut doktrin “agama itu suci, politik itu kotor, Agama jangan dibawa-bawa ke dalam politik”. Kutipan pendapat Hatta di atas dengan sendirinya telah membantah dugaan-dugaan yang salah itu. Benar kalau kita memasukan Hatta ke dalam penganut “filsafat garam” di atas. dengan demikian merek tidak menjadi penting, tetapi ruh dan moral agama harus mengendalikan pribadi seseorang dalam mengatur masyarakat dan negara. Dan seluruh karier dan hudup Bung Hatta adalah saksi historis tentang semua ini. Dalam perspektif ini, saya ragu untuk mengatakan bahwa mereka yang mengaku ulama atau tokoh pembela negara Islam mampu mencapai maqam moralis sejati setingkat Bung Hatta. Agama telah menyatu dengan seluruh denyutan napasnya. Apakah ada posisi yang lebih mulia dari itu?

Sangat keliru tuduhan sementara pihak bahwa Hatta seorang nasionalis sekuler, semata-mata karena ia mencabut tujuh kata dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dari pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dan menggantinya dengan atribut “Yang Maha Esa” setelah “Ketuhanan”. Tuduhan yang tergopoh-gopoh ini datang dari mereka yang memang tidak mengenal Hatta secara mendalam.”

Rencana pendirian PDII sebenarnya adalah pengakuan Hatta bahwa Islam memerlukan partai sebagai contoh “menegakan ajaran Islam dalam berpolitik”, seperti disebut Deliar Noer. Adapun tujuan partai haruslah sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yaitu: terwujudnya suatu “masyarakat adil makmur, bangsa yang cerdas, hidup rukun dan damai.” Adil, menurut Hatta, “harus dimulai pada saat melangkah, kalau miskin sama-sama miskin.” Tetapi adil dan makmur tidaklah mungkin kalau umat dan bangsa bodoh. Sebab itu program mencerdaskan umat dan bangsa menjadi wajib. Hatta bahkan berkali-kali mengutip hadis Nabi tentang kewajiban menuntut ilmu bagi Muslim dan Muslimah dan tentang kewajiban belajar seumur hidup.

Hatta di perpustakaan pribadinya

Melalui PDII, seperti disebut Mavin Rose dalam biografi politik  Mohammad Hatta (Cornell University 1987), sebenarnya Bung Hatta bercita-cita mengawinkan Islam dengan sosialisme, yang sama-sama bertujuan untuk menegakan keadilan, sebuah “sosialisme yang dikukuhkan dan diizinkan Tuhan.” Namun cita-cita ini kandas dalam perjalanan, sebagaimana telah disinggung di depan.

Hatta dan Cendekiawan Muslim Baru

Sekalipun Hatta belum sempat menyaksikan idealisme politiknya diterjemahkan dalam kenyataan, idenya tentang “filsafat garam” mendapat dukungan sangat kuat di kalangan cendekiawan Muslim generasi pasca-Masyumi. Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardjo, M. Amien Rais, Azyumardi Azra, untuk menyebut beberapa nama, dapat dikategorikan sebagai penerus cita-cita Hatta dalam ketatanegaraan. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang mengingini negara Islam di Indonesia, generasi baru ini lebih tertarik pada subtansi tinimbang bentuk. Bahkan seorang Amien Rais, yang semula sangat mengagumi cita-cita dan pola-pola perjuangan Al-Ikwan Al-Muslimun Mesir, akhirnya membentuk sebuah partai terbuka, Partai Amanat Nasional, sebuah lompatan intelektual yang patut dicermati.

Munculnya generasi baru cendekiawan Muslim ini untuk masa depan Indonesia sangatlah bermakna. Mereka tidak lagi mengutik-utik masalah dasar negara Pancasila, tetapi perhatian mereka yang utama adalah menegakkan keadilan dan kemakmuran secepatnya di Indonesia. Karena ketiadaan keadilan inilah, di mata mereka, meletus berbagai konflik vertikal dan horisontal di berbagai daerah, konflik yang mengancam keutuhan Indonesia. Sayangnya, dari kelompok nasionalis pewaris Soekarno-Hatta hampir tidak muncul pikiran-pikiran besar untuk membangun sebuah Indonesia baru bersama kelompok cendekiawan Muslim dan cendekiawan dari golongan lain. Bukankah masalah dasar negara sudah tuntas dibicarakan, tidak lagi menjadi penghalangan untuk menjalin kerja sama yang adil dan produktif antara berbagai golongan di Tanah Air kita? Pikiran dan sikap hidup Hatta seharusnya dijadikan acuan, untuk membangun kerja sama yang bertanggung jawab itu, dalam sebuah iklim demokrasi yang sehat. “Lenyap demokrasi,” kata Bung Hatta dalam tulisannya yang monumental Demokrasi Kita, “berarti lenyap Indonesia merdeka.***

Penulis: Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif; Sumber: Panjimas, 02-15 Oktober 2002.  Putra Minangkabau kelahiran 31 Mei 1935 ini adalah ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (1998-2005). Meraih gelar Ph.D dari Chicago University, AS (1993). Menempuh karier akademis di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) hingga dikukuhkan menjadi guru besar sejarah. Pendiri Maarif Institue ini meraih penghargaan Ramon Magsaysay dari pemerintah Filipina.  

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda