Aktualita

Teologi Kerukunan: Mampukah Mencegah Konflik Antaragama

Toleransi atau tasamuh adalah salah satu ajaran Islam yang sangat kuat. Pangkal ajaran tasamuh atau kelapangan dada adalah tauhid atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kata Buya. Dan Islam   melarang pemaksaan dalam masalah memilih agama

Gagasan teologi kerukunan menyeruak ke ranah publik paska bentrokan berdarah antara umat Muslim dan Hindu di New Delhi. Berlandaskan teologi ini, Indonesia ingin membangun kerukunan antar umat beragama di seluruh dunia. Namun yang masih menjadi pertanyaan besar, bagaimana sesungguhnya teologi tersebut dapat dibangun?

Tidak banyak penjelasan detil disampaikan Wakil President Ma’ruf Amin ketika ia mengatakan pemerintah Indonesia ingin mencoba membangun teologi kerukunan secara global. Berbicara di sela-sela The International Islamic Healthcare Conference and Expo (IHEX) 2020, yang berlangsung di Jakarta pada 27 – 29 Februari, Ma’ruf hanya mengatakan: “Kita ingin membangun narasi-narasi keagamaan yang mencerminkan kerukunan dari seluruh agama.”

Ma’ruf lebih jauh menyampaikan pemerintah mengecam kekerasan antar umat beragama yang masih terus berlangsung di berbagai belahan dunia, seperti yang telah terjadi di India. Pemerintah, kata ulama Nahdlatul Ulama (NU) tersebut, ingin mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama di dunia, baik Islam, Kristen Katolik maupun Protestan, Budha serta Hindu.

“Sebetulnya, kita tidak ingin terjadi [kekerasan] seperti itu. Seharusnya tidak ada hal-hal seperti itu, termasuk apa yang terjadi di Myanmar. Jangan lagi ada radikalisme dalam Islam, ataupun Islam yang intoleran. Tapi jangan sampai ada pula Islamophobia seperti yang terjadi di Barat. Ini berpotensi memunculkan konflik,” kata Ma’ruf.

UU Kewarganegaraan

Apa yang terjadi di India memprihatinkan semua kalangan, kata Ma’ruf. Kekerasan menewaskan 42 orang dan merusak masjid, rumah serta toko-toko yang dimiliki umat Muslim di ibukota India tersebut. Ratusan lainnya mengalami luka-luka dalam kerusuhan antar kelompok agama yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Kerusuhan di India terjadi setelah aksi protes berminggu-minggu terkait Undang-undang Kewarganegaraan, atau Citizenship Amendment Act (CAA), yang disahkan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi dengan dukungan partai pengusungnya, Bharatiya Janata Party (BJP), pada 12 Desember 2019.

Penolakan warga sebenarnya sudah berlangsung sesaat setelah UU Kewarganegaraan disahkan bulan Desember tahun lalu. Bukan hanya pihak Muslim yang menentang UU tersebut, tetapi juga berbagai macam kalangan. Tidak semua yang mendukung UU adalah pemeluk agama Hindu dan tidak seluruh penentang merupakan umat Muslim. Tidak heran jika sejumlah kalangan mengatakan kerusuhan New Delhi bukanlah konflik antara umat Muslim dan Hindu. PM Modi meminta agar semua pemeluk agama dan etnis di India tidak mudah terpancing.

Namun, nuansa diskriminatif terhadap satu agama tertentu tak dapat dielakkan ketika UU Kewarganegaraan membuka jalan bagi enam kelompok agama minoritas – kecuali Islam – dari negara-negara tetangga India yang berpenduduk mayoritas Muslim untuk mendapatkan kewarganegaraan India.

Alih-alih mereda, situasi justru kian memburuk, yang berpuncak pada bentrokan antara umat Muslim dan Hindu di New Delhi pada 24 dan 25 Februari. Kerusuhan diperparah oleh kehadiran para perusuh yang bersenjatakan pedang, batu bahkan senjata api. Sejumlah warga terluka akibat disiram cairan asam.

Bentrokan yang menyebabkan lebih dari 40 korban tewas memicu reaksi dunia internasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan pernyataan keras mengutuk tindakan diskriminatif yang merugikan umat Muslim di India. Ia secara terang-terangan mengatakan umat Muslim di India tengah “dibantai”. Kerusuhan New Delhi juga mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan di Indonesia. Bentrokan umat Hindu dan Muslim di India dikecam dan dinilai tidak sepatutnya dilakukan umat beragama. Baik masyarakat Muslim maupun Hindu di Indonesia diharapkan tidak terpancing dengan peristiwa yang terjadi di India.

Mewakili pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Menteri Agama Fachrul Razi mengecam kekerasan di India. Ia berharap umat beragama di India tidak merusak nilai-nilai kemanusiaan. Tidak satupun ajaran agama melegitimasi praktik-praktik kekerasan, ia menambahkan.

“Tidak ada ajaran agama manapun yang membenarkan tindakan kekerasan, apapun motifnya. Memuliakan nilai-nilai kemanusiaan adalah esensi ajaran semua agama,” ujar Fachrul dalam siaran pers yang disampaikan Kementerian Agama di Jakarta pada 28 Februari.

Merajut toleransi

Namun, pernyataan sikap oleh menteri agama tidak memuaskan bagi banyak kalangan. Pemerintah didesak segera mengambil langkah-langkah diplomatis sebagai bagian masyarakat dunia. Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, telah diamanatkan untuk ikut membangun perdamaian dunia. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai perlu bersikap atas kezaliman yang dialami sebagian umat Islam yang ada di India.

Kepada pemerintah Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta negara tegas bersikap. Pemerintah India juga dihimbau agar dapat belajar dari pemerintah Indonesia tentang bagaimana cara menjaga toleransi antarumat beragama di sebuah negara yang plural. Data statistik menyebutkan, umat Islam di India kini berjumlah 200 juta orang. Meskipun demikian, mereka tetap minoritas karena penduduk India berjumlah lebih dari 1 miliar orang.

“[Di sinilah mengapa] pemerintah India harus bisa mengambil langkah-langkah yang melegakan agama-agama lain, terutama negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Karena kalau tidak, akan sangat berbahaya,” ungkap Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi dalam sebuah pernyataan di penghujung Februari.

Menyusul kerusuhan New Delhi, aparat keamanan di beberapa kota di Indonesia bersiaga agar tidak ada langkah – langkah yang sifatnya balasan. Sejauh ini, tidak ada ketegangan yang muncul terkait bentrokan umat Islam dan Hindu di India. Menurut Masduki, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia membangun persaudaraan, baik persaudaraan antar umat pemeluk agama maupun persaudaraan sebangsa. Ia optimis persaudaraan dapat terus dikembangkan dengan rencana Wapres Ma’ruf menggagas teologi kerukunan.

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda