Aktualita

Lockdown, Solusi Buat Indonesia?

Written by Syakib Bafagih

Dua minggu terakhir Maret 2020 ini bila kita amati diskusi atau keluh kesah yang terjadi di kalangan masyarakat adalah pola hidup baru kerja “di rumah saja”. Tidak hanya kalangan pekerja kerah putih, pola WFH (work from home) juga harus dirasakan oleh nyaris semua kalangan. Tujuanny memang agar melindungi diri dari kemungkinan tertular dan juga menularkan virus Corona yang sudah meringsek bukan hanya ke Indonesia, tapi ke seluruh pelosok dunia.

Hampir seluruh negara yang disinggahi Covid-19 (corona virus disease) ini sudah mendeklarasikan kebijakan “lockdown” yang penerapannya di negara yang satu dan lainnya tidak serupa. Setiap negara menerapkan kebijakan “lockdown” yang dianggap paling aman dan baik buat negara tersebut. Ada negara yang mengharuskan warga kotanya betul-betul diam di dalam rumah, dan tidak bisa seenaknya berpergian ke sana sini, dan petugas keamanan menjaga dengan tertib dalam arti siapapun keluar rumah harus ada izinnya. Cara ini tentunya tidak mudah diterapkan mengingat konsekuensi pengawasan oleh Aparat keamanan yang luar biasa ketatnya. Cara yang lebih ringan adalah dengan hanya membatasi kedatangan warga negara asing (WNA) dan melarang warga negaranya (penduduk) untuk bepergian ke luar begeri atau ke daerah lain walaupun masih dalam satu negara yang sama.

Indonesia sampai hari ini, tidak bermaksud menerapkan “lockdown” sama sekali seperti yang dilakukan pemeritah Tiongkok terhadap Wuhan, tetapi lebih kepada kebijakan social distancing atau physical distancing. Penerapannya adalah menjaga jarak antarwarga dan mencegah kerumunan terjadi agar virus tidak merajalela.

Bagi Indonesia, kebijakan lockdown dengan menutup total tidak diambil karena konsekuensi yang harus ditanggung negara. Yakni menyediakan biaya hidup warganya, terutama yang di sektor informal karena praktis mereka tidak bisa mencari nafkah sama sekali. Kita lihat dalam dua minggu terakhir ini, di rumah masih bisa tetap makan enak karena ada layanan antar makanan dari aplikasi di ponsel kita. Kita bisa membelikan dan mengantarkan makanan yang kita pesan dari rumah tanpa perlu mengunjungi tempat kuliner yang kita inginkan. Dalam sistem ini, pedagang yang menjadi partner dapat dapat diakses oleh calon pembeli di rumah, dan penyedia aplikasi tinggal mengambil pesanan makanan dan mengantarkannya ke pelanggan. Tapi, bagaimana dengan warung-warung yang tidak mengikat kerjasama? Siapa yang akan membeli makanan mereka? Belum lagi pedagang-pedagang kecil yang cara berdagangnya harus bertemu konsumen tiap hari seperti tukang sayur keliling misalnya.

Memang, beberapa kalangan anak muda profesional punya keprihatinan terhadap situasi seperti ini, dalam rangka ingin membantu warung non mitra aplikasi ojek online tetap memesan makanan tetapi, makanannya tidak diambil, bahkan diberikan kembali ke tukang ojek. Kadang-kadang jumlah yang dibeli sengaja berlebihan sekali karena tujuannya memang ingin beramal bukan untuk mau mengkonsumsi sendiri makanan yang dipesan. Pertanyaannya gerakan altruism itu dapat bertahan berapa lama hal dan berapa besar daya jangkaunya.

Dari situasi ini apa semua sudah terproteksi ? Tentu, tidak. Seperti pendulum besar, ketika banyak orang WFH, tiba-tiba penyedia aplikasi transportasi seperti pengojek, sopir taksi online, hingga taksi dan ojek konvensional pun terimbas. Semakin sedikit orang yang memiliki mobilitas, semakin kecil pula peluang mereka mendapatkan penumpang. Kalau mereka penumpangnya menurun drastis, pertanyaannya untuk berapa lama? Dua minggu? Sebulan atau dua sampai tiga bulan? Bagaimana mereka harus

menghidupi keluarganya untuk makan sehari hari? Tentunya, daftar ini semakin panjang bila sektor informal akan terkena dampak langsung dari efek Lockdown.

Saya dengar salah satu pejabat BNPB, dalam diskusi di salah satu TV lokal, mengatakan bahwa apabila lockdown diadopsi, negara harus menanggung hidup warga negaranya. Sehingg sampai hari ini Pemerintah Pusat belum juga memutuskan, bahkan kelihatannya bertekad untuk tidak menerapkan lockdown policy ini, yang konsekuensinya bisa menguras keuangan negara (APBN). Dalam satu minggu terakhir ini kita juga melihat, setiap saluran TV telah mengiklankan nomor rekening banknya dan mengundang para pendengarnya untuk berpartisipasi untuk menolong terutama Petugas Medis yang sudah sangat berkorban sedemikian rupa bahkan hingga kehilangan jiwanya karena dedikasi mereka didalam menolong pasien-pasien yang sudah terpapar Corona.

Isu yang baru muncul 2-3 hari terakhir di akhir bulan Maret ini adalah soal pulang mudik. Ada dua macam alasan pulang mudik saat ini. Ada yang tanpa menunggu Lebaran pun, artinya sejak sekarang sudah ingin kembali lagi ke desanya mengingat tidak adanya kesempatan kerja bagi mereka yang pada awalnya hijrah dari desa ke Jakarta untuk mencari kerja. Nah kalau dia saat ini bekerja sebagai pengojek online ditengah situasi WFH ini, mereka sudah berpikir untuk sebaiknya pulang saja kembali ke desa atau daerah asal mereka. Apakah disana ada pekerjaan, saya berkeyakinan tidak ada juga tetapi bagi mereka, secara ekonomi mungkin tidak perlu bayar uang kos rumah, makan seadanya dari hasil tanaman di desa. Back to square one.

Dari sudut ekonomi kelihatannya tidak masalah bukan? Nanti dulu. Pertanyaannya apakah mereka tidak kembali ke desa, walaupun tidak bawa uang, tetapi bisa membawa malapetaka untuk desanya dalam bentuk virus Corona. Demikian pula nanti pada Idul Fitri, apakah pemerintah akan bisa memaksakan penduduk yang sudah tinggal dikota, tetapi berasal dari daerah tidak kembali ke daerahnya pada waktu Lebaran tiba? Suatu pertanyaan besar yang tidak mudah dijawab sekarang.

Dari sebagian besar masalah diatas, masalah besarnya adalah bagaimana cara Pemerintah menjamin warga negaranya yang saat ini sudah berdiam di kota dimana dia bekerja untuk tetap tinggal di rumah saja tidak usah berpikir untuk pulang ke daerah/desanya untuk menghindari penyebaran Corona yang lebih luas.

Pendek kata, pesan penting ini harus terus dikampanyekan oleh Pemerintah dibantu oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder) seperti LSM, organisasi mahasiswa, hingga badan sosial besar dan kecil. Sehingga kekhawatiran jumlah orang yang terpapar virus Corona meledak pasca Lebaran tidak terjadi.

Pertanyaan lanjutannya, bagaimana pemerintah mencarikan dana untuk warga negara yang sama sekali tidak punya penghasilan, tidak punya tabungan, mungkin ada tetapi jumlahnya belum tentu bisa menjamin mereka hidup layak dan tidak membuat masalah baru yang awalnya tidak ada ?

Yang jelas, Badan Anggaran DPR sudah mengajukan usulan kepada Pemerintah dalam rangka menciptakan dana baru yang bisa diterima Pemerintah untuk membiayai akibat merajalelanya virus Covid 19 ini

About the author

Syakib Bafagih

Tinggalkan Komentar Anda