Aktualita

Yang Dibesarkan dan Disingkirkan Soeharto

A.Suryana Sudrajat
Written by A.Suryana Sudrajat

Tiga puluh dua tahun silam, Soeharto yang telah dipilih secara mufakat oleh MPR merasa terusik oleh kemunculan John Naro yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Ketua Umum PPP itu pun harus membayar mahal keberaniannya itu.

Sidang Umum MPR paling fenomenal di zaman Soeharto terjadi pada 1988. Waktu itu muncul dua nama yang akan disandingkan sebagai wakil presiden, mendampingi Soeharto yang hampir dipastikan bakal diangkat kembali secara mufakat alias aklamasi. Yakni Mensesneg Sudharmono yang dicalonkan semua fraksi, kecuali Fraksi Persatuan Pembangunan yang menconkan Haji Jailani Naro, sang ketua umum.

Penampilan Naro yang gagah dan keteguhan Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Sidang Umum MPR 1988, banyak mengundang pujian dari masyarakat luas, termasuk para pengamat politik . Oleh karena itu, banyak yang memperkirakan bahwa John Naro akan terpilih kembali pada Muktamar II, Agustus 1989. Akan tetapi, Presiden Soeharto rupanya punya penilaian lain. Keberkukuhan Naro di PPP untuk tetap bertahan sampai menit-menit terakhir jelas sangat tidak disenangi oleh Presiden, yang tidak menghendaki adanya mufakat lonjong alias oval dalam pemilihan wakil presiden. Oleh karena itu sedari awal Soeharto menganggap pencalonan Naro sebagai sebuah masalah.

Soeharto, seperti dikatakan dalam otobiografinya, mempermasalahkan munculnya dua nama yang diajukan untuk jadi calon Wakil Presiden tadi. Ia menyebut Fraksi Perastuan Pembangunan dan Naro hanya menggunakan hak tetapi tidak memenuhi kewajiban. Sebagai pihak yang hanya mengantongi suara kecil, kata dia, PPP harus rela dan segera melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa [P4]. Tetapi rupanya mereka berpikir secara demokrasi Barat, masih mau hitung-hitungan suara walaupun sudah diperhitungkan akan kalah.

Menjelang dilantik pada 11 Maret 1988 pagi, Soeharto bertanya kepada Ketua MPR Kharis Suhud apakah FPP sudah menarik calonnya.Dia menanyakan hal ini karena mengetahui FPP mengadakan rapat. Kharis Suhud menjawab belum, dan mengatakan kalau FPP tidak menariknya, “kita akan mengadakan voting.” Jelas sekali, Soeharto tidak menyukai pencalonan Naro sebagai orang yang akan mendampinginya. Kata dia, kalau sampai MPR harus bertanya kepadanya siapa yang akan dia pilih dari kedua calon itu, maka jawabnya adalah “Saya ini sudah lama mengenal Sudharmono, lebih lama mengenal Sudharmono daripada mengenal Naro.” Dengan begitu, kata Soeharto pula, “saya akan lebih percaya kepada Dharmono daripada kepada Naro.”

Sampai pelantikan Soeharto sebagai presiden pada 11 Maret 1988, Naro masih tetap berusaha bertahan, meskipun Golkar mendesak dia mengundurkan diri dari pencalonan. Walaupun farksinya menarik kembali pencalonan Naro, sesaat setelah Soeharto dilantik sebagai presiden, dia menolak jika dikatakan mengundurkan diri.“Saya tidak mundur. Saya ditarik. Seperti petinju, saya disetop oleh promoter,”kata Jailano Naro, atau yang biasa disebut John ini.

Dalam Sidang Umum MPR Maret 1988, John Naro memang menjadi fenomena dan menyita banyak perhatian sehubungan dengan pencalonannya sebagai Wakil Presiden. Dengan penampilannya yang high profile dan cenderung nekad, itu, Naro seolah ingin mengobati luka parah yang diderita PPP akibat tajamnya penurunan suara yang mereka peroleh pada pemilihan umum tahun 1987. Tapi puncak penampilannya ini pula yang akan mengakhiri kariernya sebagai politikus.

Keberanian Naro untuk melakukan terobosan politik yang mendapat pujian dari pelbagai kalangan itu, pada akhirnya menjadi sumber malapetaka bagi perjalanan politiknya. Sebab ketidaksukaan penguasa terhadap sikap pantang-mundurnya tersebut kemudian dijadikan bahan berharga oleh musuh-musuh politiknya untuk menggusur bekas calon wapres ini dari kepemimpinan PPP pada periode mendatang. Penilaian Presiden Soeharto terhadap kenekadan Naro dan FPP pada SU MPR 1988 bisa juga ditafsirkan sebagai pertanda bahwa dukungan pemerintah terhadap sang ketua umum sudah berakhir. Maka, tidak perlu diherankan jika para pengurus PPP di berbagai daerah yang semula mendukung Naro, sekarang seperti berlomba-lomba menarik kembali dukungan mereka. Ketua DPW Jawa Tengah Karmani dan Ketua DPW DKI Jakarta H.M. Djufrie menjadi pelopor atas penolakan pencalonan kembali Naro, yang diikuti oleh daerah-daerah lain. Akhirnya Naro pun tersingkir dari kepemimpinan PPP melalui Muktamar II tahun 1989, yang berlangsung secara demokratis itu. Meski begitu, dia berhasil menempatkan tiga pendukungnya yang setia yaitu Mardinsyah, Darussamin dan Safinah Udin.

Membajak Kepemimpinan Partai

Haji Jailani atawa John Naro lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 3 Januari 1929. Ia ketua umum DPP PPP yang ke-2. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H. Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP periode 1984-1989..

Jailani alias John adalah putra Haji Datoek Naro, bekas pegawai tinggi Departemen Pertanian. Di masa remajanya, ia pernah menjadi anggota Tentara Pelajar di Sumatera Selatan. Dia merantau ke Yogyakarta dan kuliah di Fakultas Hukum UGM sampai sarjana muda. Naro mengawali kariernya sebagai jaksa di Karawang, Jawa Barat, pada 1955.Selama bekerja di kejaksaan, Naro pernah menjabat Kepala Dinas Reserse Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar (1962).

Naro memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 1962 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semasa kuliah di Jakarta, Naro bergaul dengan anak muda elite dari kawasan Menteng, lewat Gerakan Mahasiswa Djakarta (GMD).yang ikut didirikannya. Penyandang nama Jaelani atau disingkat Jeni ini pun kemudian lebih akrab dengan panggilan ‘Johny’. Tetapi lama-lama ia merasa lebih ‘jantan’ kalau dipanggil John saja. Apalagi setelah aktif di Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), pimpinan Adnan Buyung Nasution. Berkat aktivitas inilah ia terpilih sebagai anggota DPR-GR pada awal kebangkitan Orde Baru.

Ketika pada tahun 1968 Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi dibentuk dengan Djarnawi Hadikusumo sebagai ketua umum dan Lukman Harun sebagai sekretaris jenderal, keduanya dari Muhammadiyah, Naro duduk sebagai Ketua III, mewakili Jamiatul Washliah (Al-Washliah). Pada Muktamar Parmusi I di Malang tokoh Masyumi Mohamad Roem terpilih sebagai ketua umum. Karena pemerintah tidak memberikan clearance, kepemimpinan partai dikembalikan lagi kepada Djarnawi dan Lukman. Roem sendiri mengakui sudah dipertemukan dengan sejumlah asisten pribadi presiden seperti Alamsyah Ratuperwiranegara, Sudjono Humardani dan Ali Murtopo, namun hasilnya pemerintah menginginkan tokoh-tokoh Masyumi cukup berada di luar.

Seperti mendapat restu pemerintah, H.J. Naro, yang dikenal dekat Ali Murtopo, berduet dengan Imran Kadir mengambil alih kepengurusan Parmusi dari Djarnawi-Lukman pada Oktober 1970, karena kepemimpinan mereka dianggap kurang keras menghadapi pengaruh tokoh Masyumi. Kudeta ini tentu saja tidak bisa diterima Djarnawi-Lukman, yang lalu memecat keduanya. Kemudian, Djarnawi-Lukman dibalas pecat pula oleh Naro. Akhirnya pemerintah turun tangan. Dengan SK Presiden No.77/1970, H.M.S. Mintaredja ditunjuk sebagai Ketua Umum Parmusi — setahun kemudian didampingi Naro sebagai wakil ketua.

Ketika Parmusi dan partai-partai Islam lainnya melebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, Naro menjadi salah satu Ketua DPP. Lima tahun kemudian atau pada tahun 1978 Naro menempati kedudukan yang ditinggalkan Mintaredja. Seperti sudh disebutkan, Naro menerima tongkat estafet kepemimpinan PPP dari Mintaredja tanpa melalui rapat partai apalagi muktamar. Berbeda dengan pendahulunya, Naro mulai melakukan pembersihan partai dari unsur-unsur radikal yang umumnya berasal dari NU. Tindakan ini jelas merusak kekompakan di dalam PPP, yang tercipta pada kepemimpinan Mintaredja. Karena itu, wajar jika keabsahan kepemimpinannya kemudian dipersoalkan, dan muncul desakan agar muktamar segera diadakan. Tidak mengherankan pula, jika kepemimpinan Naro kemudian diwarnai dengan berbagai konflik.

Pada masa kepemimpinan Naro tubuh PPP menghadapi guncangan dari dalam. Sebab upaya Naro untuk menyingkirkan tokoh-tokoh terkemuka NU dari kepemimpinan partai maupun keanggotaan DPR telah menimbulkan konflik, bukan hanya antara para pemimpin NU dengan Naro tapi juga meyeret perseteruan antaraunsur, khususnya NU dengan MI yang didukung dua unsur lainnya. Sejumlah tokoh penting NU seperti Jusuf Hasyim, Saifuddin Zuhri, HM. Munasir dan bahkan juga Idham Chalid dan Chalid Mawardi, akhirnya tersingkir dari kepemimpinan PPP, meskipun dengan cara yang berbeda. keberhasilan Naro menyingkirkan tokoh-tokoh NU mengindikasikan adanya upaya pihak eksternal, yaitu pemerintah Orde Baru, yang ingin melemahkan kekuatan PPP. Oleh karena NU merupakan pilar utama yang menopang kekuatan PPP, maka NU-lah yang pertama kali harus dilumpuhkan.

Tindakan Naro membajak kepemimpinan Parmusi, proses penunjukannya sebagai Ketua Umum PPP yang berlangsung tanpa rapat atau musyawarah pimpinan partai, serta kedekatannya dengan Opsus yang dipimpin Ali Murtopo, memang telah menimbulkan dugaan bahwa dia membawa misi untuk menjinakkan kekuatan politik umat Islam, yang pada masa Orde Baru diwakili oleh PPP. Waktu itu rezim Orde Baru yang didominasi kaum militer masih menyimpan kecurigaan terhadap kegiatan politik umat Islam. Salah satu isu yang sering dihembuskan rezim Orde Baru adalah Piagam Jakarta, selain negara Islam.

 Sesudah mengalami ketegangan dengan unsur NU sehubungan dengan penyusunan daftar calon untuk Pemilu 1982, polarisasi antara NU dan MI memang kian menurun, sebab tokoh NU yang masih menetap di PPP adalah para politisi yang hanya menari sesuai dengan bunyi gendang yang ditabuh Naro. Dengan kata lain mereka mampu menyesuaikan diri dengan keinginan Ketua Umum. Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh Naro untuk mengendalikan partai secara pribadi. Misalnya, setelah Pemilu 1982 Naro mengubah susunan pengurus pusat partai tanpa musyawarah dengan unsur partai yang lain. Dalam kepanitiaan muktamar yang disusunnya, Naro pun hanya memasukkan orang-orang yang menjadi pendukungnya. Dia juga menyeleksi utusan muktamar berdasarkan loyalitas mereka terhadapnya. Tidak mengherankan, muktamar pertama PPP yang diadakan setelah 11 tahun partai berdiri itu hanya merupakan stempel atau sekadar formalitas bagi Naro, yang sebenarnya sudah terpilih sebelum muktamar dilaksanakan.

Tidak lama sesudah Muktamar 1984, kubu Naro sendiri yaitu MI, seperti sudah dikemukakan, mengalami perpecahan. Soedardji bersama kawan-kawan, yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Naro, menyatakan tidak lagi mempercayai kepemimpinannya. Ketua FPP ini menuntut diadakannya muktamar luar biasa untuk perbaikan menyeluruh dan mendasar terhadap konstitusi, program, dan kepemimpinan dan membentuk DPP tandingan.

Meski didukung oleh Ketua DPR/MPR Amirmachmud dan sejumlah jenderal, usaha Soedardji tersebut kandas. Pemerintah tetap mengakui kepemimpinan Naro, dengan diterimanya daftar calon anggota DPR periode 1987-1992, sedangkan daftar yang diajukan oleh Soedardji ditolak. Dalam perjalanannya kemudian, dukungan pemerintah kepada Naro akhirnya ditarik justru ketika dia mendapat pujian dari berbagai kalangan sehubungan dengan ijtihad politiknya pada Sidang Umum MPR tahun 1988. Selain membawa misi untuk menyingkirkan politisi NU, terutama yang berhaluan keras dan atau yang menentang kepemimpinannya, Naro punya agenda sendiri untuk dirinya, menjadi orang nomor dua di Republik, yang justru menghancurkan karir politiknya.***

About the author

A.Suryana Sudrajat

A.Suryana Sudrajat

Pemimpin Redaksi Panji Masyarakat, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Anyer, Serang, Banten. Ia juga penulis dan editor buku.

Tinggalkan Komentar Anda

Inspirasi Hari Ini

Foto

  • KH-Ali-Yafie-804x1024
  • hamka
  • Ali-Yafi1-1024x768
  • 23-april-19972-1024x566
  • tabloid-panjimasyarakat
  • Hamka