Cakrawala

Wong Tuhan Saja Diketlingsutkan Kok…

Ditulis oleh Anis Sholeh Ba'asyin

Cerita tentang polisi, apalagi yang beredar di media sosial, lazimnya bernada negatif. Yang paling banyak tentu saja menyangkut polisi lalu lintas. Ini bisa dipahami karena merekalah yang hampir setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kemungkinan munculnya masalah terbuka lebar.

Meski demikian, kadang muncul juga episode positif terkait tugas mereka. Contohnya adalah video yang beredar luas beberapa waktu lalu, yang memperlihatkan reaksi simpatik seorang polisi lalu lintas yang tengah diserang, bahkan dicekik, seorang pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.

Hal ini menjadi pembicaraan hangat beberapa kawan yang hampir rutin berdiskusi di rumah saya. Yang menjadi pokok bahasan pertama kami bukanlah kejadian itu sendiri, tapi reaksi warga, utamanya yang tampak di media sosial.

Yang menarik, begitu kesimpulan seorang kawan, reaksi kemarahan yang muncul di media sosial pertama-tama bukanlah pada substansi kejadiannya, tapi lebih pada pelakunya. Semula mereka marah karena si pelaku dianggap berasal dari etnis tertentu. Meski dugaan itu kemudian ternyata keliru, tapi mereka lantas menemukan amunisi baru untuk kemarahannya ketika diketahui bahwa si pelaku adalah salah satu tim sukses capres tertentu.

Jadi, demikian kesimpulan kawan tadi, kemarahan ini bukan atau setidak-tidaknya tidak sepenuhnya karena tindakan melawan petugas, tapi lebih karena pelakunya. Tentu saja ini bukan tanda yang menggembirakan; apalagi kecenderungan macam ini tidak hanya dipertunjukkan oleh satu pihak, tapi dengan satu dan lain cara diperlihatkan oleh kedua pihak yang kemarin bersaing dalam pemilihan presiden.

Fenomena keterbelahan masyarakat (yang rasa-rasanya memang ada yang sengaja memelihara) tampaknya telah mengondisikan orang untuk selalu fokus pada ‘siapa’nya ketimbang ‘apa’nya. Bahkan ‘apa’nya pun kadang bisa begitu saja diada-adakan asal bisa dihubungkan untuk menyerang atau memuja ‘siapa’nya. Tak peduli apakah ‘apa’nya berasal dari framing, logical fallacy atau sekedar gosip murahan yang bisa mendadak muncul dari otak kotor siapa saja untuk mencari uang. Ini yang membuat kita acap luput menangkap substansi masalah yang ada, dan hanya ribut pada hal-hal yang mungkin malah tidak berhubungan langsung dengannya.

Tapi itu baru satu sisi masalah, jawab seorang kawan lain; yang tak kalah penting untuk diamati adalah fakta: kenapa ada orang yang dengan begitu gagah perkasa berani melawan petugas bahkan di saat dia benar-benar telah melakukan kesalahan? Tentu karena dia berpikir bahwa kekuasaan adalah hukum tertinggi; begitu kawan tersebut menjawab sendiri pertanyaannya.

Pertanyaan selanjutnya, begitu dia meneruskan, dari mana pikiran semacam itu muncul? Tentu dari pengalaman sehari-hari. Bermula dari kebiasaan mendahulukan orang-orang yang dianggap terhormat, kemudian menjadi mendahulukan orang-orang yang dianggap berkuasa; lantas menjadi semacam aturan tak tertulis bahwa yang berkuasa harus selalu diutamakan.

Ini yang pada tahap lanjut tampaknya malah terinternalisasi menjadi keyakinan para pemegang kekuasaan bahwa mereka punya hak istimewa, privilage, untuk diutamakan; bahkan, pada tahap ekstrimnya, diutamakan di atas hukum. Kekuasaan bukan saja dianggap sanggup mengakali, tapi bahkan kalau perlu menabrak dan mengobrak-abrik hukum yang ada. Hukum apa saja. Dia hanya bisa ‘kalah’ atau ditundukkan dengan ‘kekuasaan’ yang lebih tinggi atau lebih besar.

Pada titik ini, hak istimewa yang semula muncul dari kebiasaan masyarakat, pada akhirnya malah memosisikan masyarakat sebagai korban pertamanya. Dan, untuk melindungi dirinya sendiri, masyarakat pun lantas  mau tak mau harus mengadopsi pola berpikir yang sama: mencantolkan dirinya terhadap kekuasaan yang dianggap lebih tinggi untuk menghadapi kekuasaan yang lebih rendah. Ini berlaku baik ketika mereka dalam posisi yang benar mau pun salah.

Nalar inilah yang tampaknya melatari ‘keberanian’ si pelaku penyerang polisi tersebut. Dia merasa memiliki kekuasaan yang lebih besar dari polisi yang hendak memproses pelanggarannya. Sangat mungkin karena dia merasa telah menjadi bagian yang cukup penting dari tim sukses tertentu, dan juga memiliki foto bersama dengan tokoh-tokoh penting yang sedang berkuasa di negeri ini. Dia ‘berani’ karena merasa dirinya adalah orang penting dan dekat dengan orang-orang penting.

Jangan lupa, begitu dia melanjutkan hujahnya, betapa banyak orang sengaja memasang foto besar bersama tokoh penting di ruang tamu rumah atau kantornya. Meski foto semacam ini tidak bisa menjadi ukuran bahwa yang bersangkutan benar-benar dekat dengan tokoh penting tersebut; tapi setidaknya bagi alam pikir masyarakat kita yang sedikit banyak masih ‘feodalistik’, foto semacam itu dianggap cukup meningkatkan penghormatan dan keseganan para tamu terhadap dirinya. Bahkan, dan ini yang dianggap lebih penting, foto semacam ini juga secara fungsional bermanfaat untuk membuat orang berpikir puluhan kali sebelum berurusan dengannya; lebih-lebih aparat pemerintahan dari jenjang kuasa yang lebih rendah.

Tapi nanti dulu, sergah seorang kawan yang lain lagi, adanya kepastian hukum adalah salah satu syarat mutlak terciptanya keteraturan masyarakat. Tanpa kepastian hukum, yang terjadi adalah kekacauan. Bukankah apa yang sedari tadi kita bahas, kalau ternyata berlaku secara umum, tidak lagi bisa disebut sebagai sekadar anomali, tapi benar-benar sebuah kekacauan? Karena tak ada lagi yang bisa dianggap pasti untuk mengukur, menilai dan memutuskan sesuatu?

“Saya tidak pesimis dengan mengatakan bahwa sebenarnya kita hidup dalam ketidak-pastian hukum dan aturan…” sahut kawan ahli hukum yang kebetulan pulang kampung “tapi saya juga tidak berani mengatakan bahwa kita hidup dalam kepastian, karena banyak fakta memang secara kasat mata mempertunjukkan bagaimana ketidak-adilan muncul secara sistematis dimana-mana. Dalam beberapa kasus ini bersumber dari produk hukum yang memang cacat dari awal, tapi lebih banyak lagi yang terjadi karena produk hukum yang ada dimanipulasi sedemikian rupa sehingga merugikan rakyat”

“Yang aneh,” demikian dia melanjutkan, “di sini (Pati-red) kemarin saya menemukan kasus manipulasi semacam itu. Kasus yang sebenarnya sangat lucu sekaligus ironis menyangkut pajak waris. Saya anggap lucu, karena peraturan tentang masalah tersebut sebenarnya bisa diakses siapa saja cukup dengan googling di internet, tapi itu tetap saja tak menghalangi instansi terkait di daerah memanipulasinya secara sistematis.”

Prosedur pengurusan waris, demikian dia memulai penjelasannya, bila pewarisnya lebih dari satu, maka akan melalui apa yang disebut sebagai Akta Pembagian Hak Bersama (APHB); setelah itu barulah ke nama masing-masing ahli waris.

Nah, menurut hukum dan peraturan yang berlaku, waris bukanlah obyek pajak; baik ketika proses dari nama pewaris ke APHB, maupun dari APHB ke masing-masing ahli waris. Dia hanya terkena BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; itu pun kalau nilainya obyek yang diwariskan di atas 300 juta rupiah.

Di luar itu tak ada pajak apa pun lagi. Bahkan, begitu menurutnya, untuk menghindari kesalahan tafsir aparat di bawah, Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-20/PJ/2015; yang dengan bahasa terang benderang menegaskan bahwa waris bukan obyek pajak, baik ketika proses dari pewaris menjadi APHB, mau pun dari APHB ke masing-masing ahli waris.

Tapi, yang terjadi di sini (Pati-red), kantor pajak setempat menarik pajak ketika proses dari APHB ke nama masing-masing pewaris. Ketika ini dipersoalkan, mereka malah menunjukkan Surat Edaran Dirjen Pajak sebagai sandarannya. Lho? Apakah mereka begitu kurang kecerdasannya sehingga gagal memahami aturan yang ditulis dengan terang benderang tersebut? Atau mereka sengaja memanipulasi aturan tersebut secara sistematis agar target pemasukan pajak mereka terpenuhi?

Yang membuat saya heran, ketika hal ini dipersoalkan mereka hanya memakai dalih ‘pokoknya harus begini’ dst; yang hanya mempertontonkan bahwa hanya merekalah yang benar karena mereka yang punya kuasa memutuskan.

Yang lebih lucu, demikian dia melanjutkan ceritanya; dalam kasus yang saya temui di sini, notaris yang sekaligus merangkap sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang seharusnya melindungi dan membela hak kliennya sesuai peraturan yang berlaku; justru marah-marah dan menganggap kliennya sama sekali tak tahu aturan yang berlaku, ketika klien tersebut mempersoalkan penarikan pajak waris yang salah kaprah tersebut. Lebih jauh lagi, notaris merangkat PPAT ini bukan saja memaksa kliennya membayar pajak di Kantor Pajak Pratama yang menurut aturan tidak perlu dibayarkan, tapi juga memaksanya membayar BPHTB obyek waris yang nilainya di bawah 300 juta rupiah. Lho lagi? Bagaimana seseorang bisa mendapat sertifikat sebagai PPAT, kalau kenyataannya dia tidak paham aturan dasar soal waris semacam ini?

Dan, sama dengan pegawai pajak di atas, ketika ini dipersoalkan si PPAT ngeyel berlindung di balik dalih ‘saya lebih tahu tentang hukum dan peraturan yang berlaku’, “saya yang menentukan” dst. Sekali lagi, sebuah pertunjukkan kekuasaan yang lain.

Saya yakin, dengan wajah muram dia melanjutkan kisahnya; ini tidak hanya terjadi di sini, tapi di banyak daerah lain; bukan hanya notaris sekaligus PPAT ini, tapi mungkin juga notaris dan PPAT lain. Dari sini, coba bayangkan, berapa banyak rakyat yang dirugikan karena harus membayar sesuatu yang seharusnya tidak dia bayar? Mungkin tidak masalah bila klien tersebut mampu membayarnya, bila tidak? Berapa banyak rakyat terpaksa harus menjual tanahnya karena tidak mampu membayar?

Saya sendiri tercekat mendengar cerita ini. Ini kenyataan di lapangan yang sehari-hari harus dihadapi rakyat. Mereka tak punya tautan kekuasaan mana pun untuk menghadapi kesewenangan kekuasaan semacam ini.

Kalau ada yang berapi-api berpidato betapa secara sistematis rakyat sedang atau malah telah dilemahkan dan sebagian besar tanah telah dikuasai kelompok tertentu; rasa-rasanya proses semacam inilah yang telah ikut berperan menjadi salah satu faktor yang melicinkannya.

Saya tak menampik ketika seorang kawan menyebut proses semacam ini sebagai kedzoliman sistematis. Kedzoliman yang bisa dilakukan siapa saja, baik dia rajin beribadah atau tidak; karena ketika melakukannya mereka sedang mentlingsutkan Tuhan dari kesadarannya dan menginjak-injak agama yang konon diyakininya. Wallahu ‘alam.

Budayawan, tinggal di Pati Jawa Tengah. Pendiri Rumah Adab Indonesia Mulia

Tentang Penulis

Anis Sholeh Ba'asyin

Tinggalkan Komentar Anda