Aktualita

Gus Sholah dan Keprihatinan Kita Bersama

Gus Sholah (sumber foto :Tebuireng online)
A.Suryana Sudrajat
Ditulis oleh A.Suryana Sudrajat

Menurut Salahuddin Wahid, salah satu akar masalah terpuruknya negara kita adalah  bobroknya dunia hukum lantaran praktek KKN. Reformasi yang telah bergulir, kata dia, terlihat tidak serius menangani agenda pemberantasan korupsi.

“Salah satu permasalahan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah penegakan hukum. Tidak seperti semboyan “walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan”, hukum di Indonesia tidak punya lagi kewibawaan. Hukum tampak bagai permainan kotor yang menjerat dan harus dijauhi jika tidak ingin menjadi korban. Hukum bukan lagi menjadi alat untuk mencapai keadilan, tetapi menjadi persembunyian ketidakadilan.”

Kutipan itu berasal dari pembuka kolom bertajuk “Hukum di Puncak Ujian” yang ditulis KH Salahuddin Wahid alias Gus Sholah, yang baru berpulang ke rahmatullah Ahad malam kemarin (2/2/20) dalam usia 78 tahun. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, yang waktu itu menjabat wakil ketua Komnas HAM dan ketua PBNU ini menulis untuk majalah Panjimas edisi 13-25 Desember 2002. Ya, 17 tahun silam. Namun seperti baru ditulis beberapa hari lalu,  ketika publik mempersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menkumham Yasonna Laoly serta Sekjen PDIP Hasto Kristyanto  sehubungan kasus penyuapan seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kembali kita kutip pernyataan Gus Sholah, yang wafat di Jakarta dalam usia 77  dan dimakamkan di kompleks Pesantren Tebuireng itu hari ini:

“Sekarang hukum berada di puncak ujian: berhadapan dengan berbagai kasus besar, baik yang dilakukan dan ditutup-tutupi pada masa lalu maupun yang baru-baru saja dilakukan. Dua macam agenda yang saat ini sedang menjadi tanggungan hukum adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.”

Rasanya, kalaupun Gus Sholah menuliskannya  untuk kita pada 02-02-2020, paragraf itu bisa menjadi saksi tentang keadaan hukum di negeri kita, meskipun sudah ditangani oleh tiga presiden. Kasus hukum yang dulu-dulu juga belum juga tuntas, ditambah yang baru-baru yang juga belum jelas. Padahal tak satu pun dari presiden kita yang tidak menyatakan komitmennya untuk menegakkan hukum.

Menurut Gus Sholah,   yang kemudian menjadi kandidat wakil presiden pada Pilpres 2006 ini (mendampingi Capres Jenderal Wiranto), salah satu akar masalah terpuruknya negara kita adalah  bobroknya dunia hukum lantaran praktek KKN. Reformasi yang telah bergulir, kata dia, terlihat tidak serius menangani agenda pemberantasan korupsi. “Walaupun berbagai produk hukum telah dibuat, dan beberapa lembaga telah dibentuk, korupsi lama belum banyak yang terbongkar dan korupsi semakin menjadi.’ Lebih jauh, Gus Sholah, adik kandung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga Insinyur lulusan ITB itu menulis:

“Demikian pula halnya masalah penegakan HAM. Berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi momok bagi komponen bangsa untuk bisa berekonsiliasi dan menatap sejarah bersama-sama. Penegakan HAM saat ini hanya dapat dilakukan terhadap pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Sedangkan kasus lain tidak pernah ditangani secara serius. Walaupun telah dibuat Undang-undang HAM dan Undang-undang Pengadilan HAM, serta telah ada Komnas HAM, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masih saja mengambang. Kasus Tanjung Priok dan kasus Lampung, sampai saat ini tidak terdengar kabarnya. Belum lagi kita memperhatikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II, yang terkesan dilemparkan oleh Kejaksaan Agung kepada Komnas HAM.” Waktu tulisan dimuat belum terjadi kasus  Munir, yang sampai sekarang pun masih gelap. Presiden SBY maupun Prsiden Jokowi bagai tak kuasa untuk menuntaskan siapa dalang di balik pembunuhan keji terhadap aktivis HAM itu.

Gus Sholah menulis “Hukum di Puncak Ujian” ketika KPK belum dibentuk. Karena itu wajar jika ia menyatakan  harapan dan sekaligus kekecewaannya terfokus pada kejaksaan. “Di tangan kejaksaan,” kata dia, “proses penegakan hukum penyidikan dan penuntutan dilakukan. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu, seperti korupsi, kejaksaan juga dapat melakukan penyelidikan.” Namun, menurut dia, jika kita melihat fenomena hukum saat ini, “alih-alih berfungsi dengan baik, kejaksaan justru merupakan salah satu penghalang penegakan hukum. Berbagai kasus kasus pelanggaran HAM seolah terhenti dan masuk peti es jika sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Demikian pula halnya dengan kasus-kasus korupsi. Kejaksaan tidak pernah merespon secara aktif kasus-kasus korupsi, serta sering tidak menindaklanjuti kasus korupsi yang telah diperiksa kepolisian. Lebih parah lagi, kejaksaan hingga saat ini merupakan institusi yang belum banyak berubah setelah adaya reformasi. Kejaksaan masih merupakan lembaga yang lama, sarat dengan praktek-praktek KKN.”

Apa yang menjadi keprihatinan Gus Sholah terhadap keadaan hukum di negeri 17 tahun lalu, juga menjadi keprihatinan kita bersama hari ini. Ada secercah harapan ketika KPK diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi  lembaga anti-rasuah ini terancam lumpuh, menyusul berlakunya UU KPK yang baru yang oleh berbagai kalangan dinilai mundur itu.

Selamat jalan,  Gus Sholah. Semoga Allah menerima amal ibadah  dan mengampuni dosa-dosa serta melapangkan kubur Anda

Tentang Penulis

A.Suryana Sudrajat

A.Suryana Sudrajat

Pemimpin Redaksi Panji Masyarakat, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Anyer, Serang, Banten. Ia juga penulis dan editor buku.

Tinggalkan Komentar Anda